Menata Masa Depan Daerah Khusus Jakarta Usai Tak Sandang Status Ibu Kota

Jakarta saat ini tak lagi menyandang status daerah khusus ibukota (DKI) tetapi menjadi daerah khusus Jakarta (DKJ). Dengan status DKJ ini penataan kota Jakarta mendatang diperlakukan pelibatan daerah sekitar kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur.

Yanita Petriella

2 Apr 2024 - 22.51
A-
A+
Menata Masa Depan Daerah Khusus Jakarta Usai Tak Sandang Status Ibu Kota

Sejumlah-warga-menikmati-suasana-Bundaran-Hotel-Indonesia-HI-di-anjungan-Halte-Bus-Trans-Jakarta-Bundaran-HI-Jakarta-Jumat-21102022.-ANTARA-FOTO-Aditya-Pradana-Putra.jpg

Bisnis, JAKARTA – Nasib Jakarta setelah ibu kota resmi pindah dipertanyakan. Adapun pada 28 Maret 2024 lalu, Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi disahkan. UU DKJ yang memuat terdiri dari 12 bab dan 73 pasal ini wujud komitmen bersama antara pemerintah DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan Jakarta menjadi kelas kota berkelas dunia dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi yang besar. Dalam beleid tersebut mengatur pembentukan kawasan aglomerasi yang dibentuk untuk mensinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar.

Kawasan aglomerasi ini meliputi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Untuk sinkronisasi dokumen pembangunan strategis di kawasan ini nantinya akan dibentuk dewan kawasan aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden sesuai dengan aturan dalam peraturan presiden (perpres). 

Ketua Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota (IAP) Jakarta Adhamaski Pangeran mengatakan Jakarta tengah dipersiapkan sebagai kota global yang kompetitif dan berdaya saing. Menurutnya, untuk menjadi kota global diperlukan paradigma pembangunan Jakarta yang berfokus kepada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Jakarta juga perlu meningkatkan daya saingnya dari sisi bisnis dan lokasi investasi. 

“Jakarta ini sekarang tidak hanya bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura dalam menarik investor berinvestasi membuka kantornya, Jakarta sekarang bersaing dengan kawasan pinggiran seperti BSD City, PIK, Alam Sutera yang saat ini ramai dibidik investor sebagai lokasi headquarters korporasi dunia termasuk perusahaan jasa keuangan dan asuransi, Apple masuk ke sana dan ada juga Unilever,” ujarnya menjawab Bisnis, Senin (1/4/2024). 

Dia mengungkapkan merujuk indeks Global Financial Centres Index (GFCI) yang melihat sektor keuangan dan ekonomi sebuah kota global, Jakarta berada di peringkat 102, jauh tertinggal dengan Singapura yang mendapat peringkat yang sangat tinggi peringkat ke-3 dunia dibandingkan kota-kota lain. 

“Di tahun 2019, posisi Jakarta merujuk GFCI berada di peringkat 69, namun di 2023 Jakarta menjadi peringkat 102,” katanya. 

Baca Juga: Harga Properti di Jakarta Makin Berkibar Meski Tak Lagi Ibu Kota




Merujuk data MORI Global Power City Index (GPCI) merupakan indikator peringkat pada kota-kota besar di dunia berdasarkan kemampuan daya tarik, atau kekuatan komprehensif kota tersebut dalam menarik masyarakat, modal, dan perusahaan dari seluruh dunia, Jakarta berada diurutan ke 45 pada 2023, jauh tertinggal dengan Kuala Lumpur yang berada di peringkat ke 41 dan Singapura yang berada di peringkat ke 5. 

“Menurut GPCI, Jakarta memiliki peringkat yang cukup tinggi pada indikator layak huni. Namun, Jakarta memiliki peringkat yang rendah pada sisi ekonomi, penelitian dan pengembangan, interaksi budaya, lingkungan, dan aksesibilitas,” katanya. 

Dia menilai Jakarta membutuhkan lebih banyak lagi kawasan pusat bisnis (central business district/CBD) untuk kantor pusat (headquarters) bagi perusahaan- perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia. Terlebih, Jakarta hanya bergantung pada sektor keuangan, perdagangan, dan investasi global untuk tetap hidup, berbeda dengan daerah lainnya seperti provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur dan Papua yang memiliki sumber daya alam seperti tambang nikel, batu bara atau migas untuk pertumbuhan ekonominya. 

“Persoalan sebenarnya adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing Jakarta. Selama ini justru kita salah kaprah karena menganggap untuk menjadi kota global fokusnya harus menuntaskan persoalan kawasan kumuh, masalah akses penyediaan air bersih yang belum merata, atau pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur lainnya,” ucapnya.

Adhamaski berharap dengan adanya UU DKJ ini akan membawa dampak positif terhadap peningkatan daya saing kota terbesar di Indonesia tersebut. Pasalanya, dalam beleid anyar itu, terdapat perluasan kewenangan Jakarta nanti dalam pembiayaan, penyediaan hunian dan permukiman, dan perluasan kewenangan untuk pengembangan jaringan transportasi publik hingga keluar wilayah Jakarta atau hingga daerah-daerah penyangga.

“Perluasan itu bagus sekali, karena persoalan Jakarta itu selama ini sebenarnya juga banyak dipicu dari daerah-daerah penyangga karena terbatasnya kapasitas keuangan daerah tersebut,” tuturnya. 

Dalam beleid tersebut juga terdapat penambahan alokasi dana paling sedikit 5% bagi kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi sesuai dengan beban kerja wilayah administratif yang wajib diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.

Namun demikian, dia berharap penanganan permasalahan kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur ini tidak hanya mengandalkan dana dari Jakarta. Pasalnya, besaran APBD yang rendah yang dimiliki daerah penyangga Jakarta membuat Jakarta ikut urun anggaran dalam menyelesaikan permasalahan Jakarta. 

Menurutnya, untuk menangani permasalahan di kawasan aglomerasi ini diperlukan alokasi dana khusus dari pemerintah pusat. Dia mengusulkan agar terdapat pembentukan urban fund untuk mengatasi permasalahan perkotaan di Indonesia. Anggaran urban fund ini dapat berasal dari alokasi pemerintah pusat, dana corporate social responsibility (CSR), hingga hibah dari lembaga yang tidak perlu pengembalian secara komersial. 

Dia meyakini urban fund dapat menyelesaikan berbagai hambatan pembangunan seperti mengatasi urban sprawl di perkotaan yang cenderung terus melebar dan kompleks termasuk untuk penyediaan rusun sewa, pembangunan hunian vertikal terjangkau, dan penataan kawasan kumuh di perkotaan.

Adhamaski berharap keberadaan kawasan aglomerasi di bawah Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekpunjur dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki koordinasi penataan ruang Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak membuat penyusunan rencana pembangunan di kawasan aglomerasi dapat dilakukan bersamaan, termasuk penyusunan rencana pembangunan a-pasial (RPJMD) dan spasial (rencana tata ruang wilayah/RTRW).

“Dengan begitu perencanaan pembangunan dan tata ruangnya menjadi dan saling melengkapi. Peran dari dewan kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur di sini menjadi vital sekali, sehingga kami mengusulkan agar dewan ini tepatnya berada di bawah koordinasi dari Kementerian Perkotaan,” terangnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menuturkan jumlah penduduk yang tinggal di Jabodetabek terdapat sebanyak 31,7 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari total penduduk Indonesia. Penduduk di Jabodetabek menyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar Rp20,9 triliun. 

“Populasi Jakarta sendiri sekitar 10,7 juta dan menyumbang PDRB Rp3,4 triliun. Jakarta diprediksi menjadi metropolitan berpenduduk terpadat di dunia tahun 2035 mencapai 38 juta,” ujarnya. 

Dengan rerata pertumbuhan 5,2% per tahun, Jakarta menjadi salah satu metropolitan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, meskipun belum masuk top 10 metropolitan dengan ekonomi terbesar di tahun 2035.

“Kesenjangan dengan wilayah lain dalam tingkat upah dan sarana prasarana terus menjadi faktor pendorong urbanisasi ke Jakarta meskipun tidak lagi menjadi ibu kota negara,” katanya. 

Salah satu permasalahan Jakarta yang perlu diselesaikan yakni penyediaan hunian terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini perlu dilakukan terlebih harga hunian di Jakarta terus mengalami kenaikan karena lahan yang terbatas. 

Dari sisi pembiayaan, Jakarta merupakan satu di antara segelintir provinsi di Indonesia yang memiliki kemandirian fiskal relatif tinggi, namun tuntutan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat tetap membutuhkan adanya inovasi pembiayaan.

“Jakarta merupakan satu di antara tiga provinsi di Indonesia yang paling direkomendasikan untuk memanfaatkan sumber pendanaan dari obligasi daerah. Sejak tahun 1812 Amerika Serikat sudah mulai menerbitkan obligasi daerah sebagai sumber pendanaan,” ucap Faisal. 

Baca Juga: Menerka Nasib Properti Perkantoran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah

Tantangan Aglomerasi Jabodetabekpunjur

Terpisah, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna berpendapat dewan aglomerasi harus mampu mengatur serta memimpin tiga gubernur dan delapan bupati atau wali kota di kawasan ini. Dewan juga harus mengurusi pembangunan wilayah yang memiliki jumlah pendudukan mencapai 35 juta jiwa.

“Di Jabodetabek ini sudah begitu banyak Perpres hingga Inpres. Tapi semuanya enggak bisa membereskan persoalan Jabodetabek,” tuturnya kepada Bisnis.

Pemerintah sebelumnya pernah membentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek. Namun badan ini memiliki kewenangan yang terbatas karena hanya bersifat koordinasi saja tanpa ada kemampuan, kewenangan, serta pendanaan. 

Menurutnya, seluruh regulasi pemerintah tak bisa berdampak karena hanya bersifat perintah tanpa ada kepastian pihak yang harus menjalankan eksekusi. Selain itu, setiap wilayah pada kawasan Jabodetabekjur memiliki kepentingan, pendanaan, dan kebijakan masing-masing.

“Penunjukan wapres sebagai kepala dewan otoritas pun bukan sebuah solusi,” ujarnya. 

Dia menilai dewan aglomerasi harus memiliki yang lebih penting kewenangan yang dapat mengatur kawasan besar Jabodetabekpunjur tersebut. 

Dewan aglomerasi juga harus dapat menyatukan pembangunan dan perencanaan pada sistem transportasi, pemukiman, penanggulangan bencana, tata ruang, pengendalian bencana dan kesehatan. 

“Dewan aglomerasi ini harus bisa mengkoordinasikan dan juga mengeksekusi keputusan yang telah didapat. Jadi harus bisa intervensi pemda di Jabodetabekpunjur. Karena ini melibatkan tiga provinsi dan sembilan kota/kabupaten,” katanya. 

Dia menilai, selama ini penyelesaian permasalahan di Jabodetabek hanya sekadar wacana tanpa adanya program. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dewan aglomerasi yang menjembatani gap yang terjadi antara rencana dengan kapasitas kemampuan kelembagaan di tingkat daerah maupun di pusat.

Oleh karena itu, tugas, fungsi, dan kewenangan yang ditangani dewan aglomerasi harus jelas, seperti fokus pada masalah transportasi publik, permukiman, penanggulangan bencana banjir, pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan lain-lain. Di sisi lain, dewan aglomerasi juga diharapkan dapat memberikan pendanaan

untuk mengatasi masalah di Jabodetabekpunjur.

“Selama ini Kota Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang itu kota metropolitan tapi metropolitan setengah hati. Jakarta metropolitan mandiri dengan uang yang cukup. Jangan sampai nanti badan ini hanya sibuk koordinasi,” ucap Yayat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.