Mencari Cara Melepaskan Indonesia dari Jerat Impor LPG

Masih cukup tingginya beban biaya listrik di Tanah Air, dinilai akan memberatkan masyarakat untuk menggunakan kompor listrik kalau sasarannya adalah kelompok miskin. Belum lagi sifat konversi yang masih terbatas karena kemungkinan hanya bisa menjangkau pelanggan listrik dengan daya minimal 1.300 VA.

Ibeth Nurbaiti
Jul 12, 2022 - 5:12 AM
A-
A+
Mencari Cara Melepaskan Indonesia dari Jerat Impor LPG

Suasana pengisian ulang gas elpiji ke dalam tabung gas tiga kilogram di Depot LPG Pertamina Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/1/2020). PT PLN (Persero) memperkirakan penghematan negara dalam mengkonversi penggunaan LPG ke kompor induksi dapat mencapai Rp27,3 triliun selama 4 tahun. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Bisnis, JAKARTA — Wacana pengalihan anggaran subsidi liquified petroleum gas atau LPG 3 kilogram (Kg) ke kompor induksi listrik telah membetot banyak pihak. 

Meskipun penggunaan kompor listrik diyakini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas alam cair itu, tetap saja konversi eliji ke kompor listrik tidak bisa serta merta diterapkan secara menyeluruh

Masih cukup tingginya beban biaya listrik di Tanah Air, dinilai akan memberatkan masyarakat untuk menggunakan kompor listrik kalau sasarannya adalah kelompok miskin.

Belum lagi sifat konversi yang masih terbatas karena kemungkinan hanya bisa menjangkau pelanggan listrik dengan daya minimal 1.300 VA.

Baca juga: Memilih Antara Subsidi LPG dan Kompor Induksi Listrik

Artinya, dengan sasaran program kompor listrik yang saat ini diperuntukkan bagi pelanggan listrik bersubsidi 450 VA—900 VA, tentu akan sangat menyulitkan karena PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terlebih dulu harus menaikkan daya listrik pelanggan bersubsidi minimal menjadi 2.200 VA, baru kemudian bisa menggunakan kompor listrik.

Selama ini, pemakaian LPG memang dianggap seakan-akan lebih murah dari kompor listrik, padahal kalau dicermati, harga LPG di pasaran adalah harga dengan subsidi dari APBN. 


Harga keekonomian LPG sebelum disubsidi APBN adalah Rp13.500 per Kg, yang kemudian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi dihargai Rp7.000 per Kg. Artinya, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp6.500 untuk subsidi per Kg LPG. 

Sejalan dengan itu, subsidi LPG juga terus membengkak setiap tahunnya. Setidaknya, pemerintah harus menyiapkan dana sekitar Rp60—Rp80 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menyubsidi kebutuhan LPG di dalam negeri.

Di sisi lain, konversi penggunaan elpiji ke kompor listrik diyakini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap elpiji, mengingat 75 persen—78 persen konsumsi LPG dipenuhi dari impor.

Namun demikian, menurut Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radi, program konversi elpiji ke kompor listrik tidak bisa berdiri sendiri. Secara bersamaan, pemerintah harus mempercepat sejumlah program yang diyakini bisa menggantikan keberadaan elpiji, seperti pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) serta gasifikasi.

Baca juga: Rencana Kenaikan Harga LPG 3 Kg Mencuat, Skema Subsidi Disiapkan

Dia mengusulkan agar rencana konversi tersebut didukung dengan dua program lain, yakni membangun jaringan pipa gas (jargas) untuk masyarakat yang tinggal di wilayah dekat sumber gas dan gasifikasi atau konversi batu bara menjadi produk gas.

Seperti dikutip Antara, menurut dia, ketiga program untuk mengalihkan subsidi elpiji melon tersebut bisa segera diimplementasikan secara bertahap. “Sekarang waktunya harus migrasi ke tiga bauran tersebut. Kompor listrik bukan satu-satunya tapi ada jaringan gas, ada juga gasifikasi,” tuturnya.


Seperti halnya ketika konversi minyak tanah ke elpiji dicanangkan pada 2007 silam, masyarakat secara perlahan pada akhirnya menerima dan menyesuaikan penggunaan bahan bakar tersebut. 

Hanya saja, perlu adanya sinergi antara PLN, Pertamina, dan PGN untuk menyinergikan program konversi kompor listrik, pembangunan jargas, dan gasifikasi. “Kemudian Kementerian ESDM harus mengawal proses migrasi ini sampai tuntas,” tuturnya.

Sesuai dengan target yang tertuang dalam Grand Strategi Energi Nasional, harapannya tidak ada lagi impor LPG pada 2030.

Baca juga: Tak Ada Payung Hukum, Pijakan Kompor Listrik Masih Goyah

Di sisi lain, Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) berpendapat pemerintah harus lebih dulu membuat roadmap peralihan sebelum mengalihkan subsidi LPG 3 Kg ke kompor listrik.

“Rencana Kementerian ESDM untuk mengalihkan subsidi LPG 3 Kg ke kompor listrik akan menguntungkan produsen kompor listrik. Sebaliknya akan membebani masyarakat kelas menengah ke bawah,” kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncen Kurniawan Patma seperti dikutip Antara, Kamis (23/6/2022).

Hal itu lantaran penggunaan kompor listrik membutuhkan daya yang cukup besar, padahal mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan subsidi listrik.


Yang jelas, untuk mendorong penggunaan kompor listrik atau induksi pada rumah tangga kecil sebagai pengganti gas elpiji bersubsidi bukanlah perkara mudah.

Selain perlu adanya aturan yang jelas dari pemerintah sehingga program tersebut bisa segera diimplementasikan, tingginya kebutuhan daya listrik untuk kompor induksi juga masih menjadi tantangan program tersebut bisa dilakukan secara masif.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo, konversi elpiji ke kompor listrik bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Akan tetapi, pemerintah perlu memperjelas aturan terkait dengan konversi kompor listrik karena jika konversi hanya dilakukan dengan kerelaan maka diprediksi program tersebut sulit diimplementasikan. (Nyoman Ary Wahyudi)

Editor: Ibeth Nurbaiti
Anda belum memiliki akses untuk melihat konten

Untuk melanjutkannya, silahkan Login Di Sini