Mencermati Efek Domino Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Mulai 2035 penambahan pembangkit akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), disusul PLTB dan PLT arus laut. PLTP juga akan dimaksimalkan hingga 75 persen dari potensinya.

Ibeth Nurbaiti
Feb 7, 2022 - 10:30 AM
A-
A+
Mencermati Efek Domino Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Foto udara progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 di Tanjung Lalang, Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (16/11/2021). Progres pembangunan PLTU mulut tambang terbesar di Asia Tenggara ini memiliki kapasitas 2 X 660 Megawatt telah mencapai 92,84 persen dan ditargetkan dapat selesai pada 7 Maret 2022 mendatang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Bisnis, JAKARTA — Komitmen Indonesia untuk segera mencapai target net zero emission atau netral karbon pada 2060 kian mendesak agenda transisi di sektor energi, tak terkecuali sektor ketenagalistrikan.  

Meski belum menetapkan target pasti waktu pencapaian netral karbon secara nasional, Indonesia sudah mulai menunjukkan komitmen untuk secara perlahan meninggalkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau PLTU.

Apalagi, pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi murah dianggap tak lagi relevan di tengah makin turunnya harga teknologi energi baru terbarukan (EBT).

Seperti dikutip Antara, penambahan pembangkit listrik setelah 2030 hanya bersumber dari energi terbarukan yang berarti tidak ada lagi setrum kotor yang terbuat dari bahan bakar fosil.

Baca juga: Ketika Halang Rintang untuk Mengebut Energi Hijau Kian Menantang

Mulai 2035 penambahan pembangkit akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), disusul PLTB dan PLT arus laut. PLTP juga akan dimaksimalkan hingga 75 persen dari potensinya.

Skenario transisi energi nasional dari fosil ke EBT yang tertuang dalam peta jalan Grand Strategi Energi Nasional bahkan akan dipaparkan di dalam forum Kelompok 20 atau G20.

“Presidensi G20 Indonesia akan dimanfaatkan pemerintah untuk mengenalkan kepada dunia skenario Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat,” kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudo Dwinanda Priaadi.

Untuk PLTU, pemerintah merencanakan tidak akan lagi menambah pembangkit berbahan bakar batu bara itu kecuali yang telah terkontrak dan konstruksi. PLTU milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bahkan akan berhenti beroperasi lebih cepat dibandingkan dengan revaluasi aset.

Sementara itu, PLTU milik perusahaan listrik swasta atau IPP pensiun setelah berakhirnya perjanjian jual beli listrik, sedangkan PLTGU akan berhenti beroperasi setelah usia 30 tahun.

Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto menyebutkan tren penggunaan EBT terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan teknologi yang membuat harga listrik bersih kian murah ketimbang berbahan bakar fosil.

Baca juga: Habis Premium Terbit Pertalite, Apa Kabar Reformasi Subsidi BBM?

“Tadinya, PLTU lebih murah daripada energi baru terbarukan, maka karena kemajuan teknologi energi baru terbarukan juga akan menjadi jauh lebih murah daripada PLTU,” ujarnya dalam sebuah seminar, dikutip Antara, Senin (7/2/2022).

Hanya saja kebijakan pensiun dini PLTU batu bara, menurut dia, perlu dicermati dampak ekonomi ke depan.

“Kita memutuskan bahwa PLTU dipensiunkan secara dini atau dipensiunkan secara normal, efek sampingnya adalah kemiskinan,” ujarnya.


Dia memaparkan jutaan orang yang terlibat dalam industri pertambangan batu bara, termasuk vendor, pemasok, hingga pendukung industri tersebut akan terdampak secara langsung dari kebijakan pensiun dini PLTU.

Apabila jutaan orang itu dilepas ke pasar dengan keahlian yang tidak sesuai dengan permintaan pasar, imbuhnya, maka hal itu dapat menyebabkan kemiskinan.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa belum seluruh rakyat yang menikmati aliran listrik, kemudian sumber listriknya menghilang karena pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan PLTU tidak berjalan, sedangkan dari sisi kesiapan energi baru terbarukan belum maksimal untuk memasok listrik.

“Ini kita sebut just process dalam pengenalan energi baru terbarukan. Jadi, kita perlu melihat ini secara komprehensif,” ucap Kuntoro.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia saat ini mencapai 73,7 gigawatt (GW) atau hampir separuh di antaranya masih didominasi pembangkit berbahan bakar batu bara dengan porsi sebesar 50% atau sekitar 36,9 gigawatt.

Baca juga: Desakan BUMN Energi untuk Mengurangi Emisi Karbon Makin Kuat

Dalam upaya mencapai target penurunan emisi karbon, Indonesia berkomitmen akan menghentikan PLTU secara bertahap.

Dalam percepatan penambahan pembangkit sebesar 40,6 gigawatt selama satu dekade ke depan, pemerintah akan membuka peran IPP untuk pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan.  

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan salah satu yang menjadi penggerak transisi energi global adalah biaya teknologi energi hijau yang makin turun dan kian rendah dari waktu ke waktu.

Menurutnya, harga panel surya telah mengalami penurunan sebesar 90 persen dalam satu dekade terakhir pada rentang 2010 sampai 2020. Adapun, harga turbin angin juga turut mengalami penurunan sebesar 48 persen.

Sementara itu, dalam lima tahun harga battery storage mengalami penurunan sebanyak 40 persen.

Badan Energi Terbarukan Internasional (Irena) memproyeksikan harga panel surya akan turun 55 persen pada 2030 dan 45 persen—55 persen untuk tubin angin.

“Selain harga teknologi yang semakin turun, akses pada teknologi ini semakin terbuka dan semakin luas,” jelas Fabby.

Dalam catatan Kementerian ESDM porsi bauran EBT hingga 2021 masih belum mengalami peningkatan yang pesat karena realisasi penggunaan energi hijau itu baru mencapai 11,5 persen atau sebesar 168,7 juta barel setara minyak.

Realisasi bauran EBT tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam rancangan umum energi nasional (RUEN) pada tahun lalu yakni 14,5 persen.

“Banyak alasan kenapa tidak tercapai sesuai RUEN, basis pertama RUEN sesuai kebutuhan energi tinggi kenaikan lebih tinggi dari yang terjadi sekarang masih dibawah RUEN karena kebutuhan energi tidak tinggi dari yang ditargetkan RUEN,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Dadan Kusdiana.

Pada tahun ini, bauran EBT dalam RUEN ditargetkan bisa mencapai 15,7 persen agar bisa mencapai target bauran energi hijau sebesar 23 persen pada 2025. (Denis Riantiza Meilanova/Muhammad Ridwan)

Editor: Ibeth Nurbaiti
Anda belum memiliki akses untuk melihat konten

Untuk melanjutkannya, silahkan Login Di Sini