Mendesak Keberimbangan Fasilitas Bea Masuk bagi Industri Susu

Kebutuhan tahunan bahan baku industri pengolahan susu, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, mencapai 3,86  juta ton setara susu segar pada 2020. Adapun, bahan baku yang diimpor mencapai 3,00 juta ton setara susu segar per tahun.

Iim Fathimah Timorria

9 Des 2021 - 07.52
A-
A+
Mendesak Keberimbangan Fasilitas Bea Masuk bagi Industri Susu

Pengembangan industri pengolahan susu oleh PT Frisian Flag Indonesia./dok. Frisian Flag

Bisnis, JAKARTA — Insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk impor bahan baku industri pengolahan susu menuai kritik di kalangan pelaku industri hulu persusuan. 

Ketua Dewan Persusuan Nasional (DPN) Teguh Boediyana mengatakan industri pengolahan susu (IPS) hilir di Indonesia memang memiliki prospek cerah. Akan tetapi, prospek tersebut tidak dirasakan juga oleh industri peternakan sapi perah lokal. 

Kondisi tersebut kian parah manakala pemerintah menggelontor insentif fiskal untuk memudahkan impor bahan baku bagi IPS. 

(BACA JUGA: Ingin Tembus Pasar Korsel, Eksportir RI Buta Manfaat IK-CEPA)

Fasilitas itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Baku untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Covid-19 Tahun 2021.

Insentif berlaku dalam periode 21 Juni sampai 31 Desember 2021.

Dalam beleid ini, bahan baku industri pengolahan susu yang mendapatkan fasilitas di antaranya adalah susu dan krim dalam bentuk bubuk dengan kode HS 04021041, 04021091, dan 04022120.

Fasilitas juga diberikan untuk impor buttermilkwhey, dan mentega.

(BACA JUGA: Swiss Terima CPO RI, Akankah Uni Eropa Mengikuti?)

“Kami sangat menyesalkan fasilitas ini. IPS ini sudah main di hilir dan mendapatkan nilai tambah. Ini tidak adil, sementara peternak rakyat [industri hulu] tidak mendapatkan apa-apa,” kata Teguh saat dihubungi, Rabu (8/12/2021).

Teguh berpendapat pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih bagi peternakan rakyat yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan kinerja.

Sekadar catatan, DPN mendata jumlah koperasi peternakan sapi perah turun drastis dari 95 koperasi pada 4 tahun lalu menjadi hanya 55 koperasi saat ini, padahal 90 persen produksi susu lokal dipasok untuk memenuhi kebutuhan industri.

Alih-alih mengalokasikan anggaran besar untuk industri, Budi mengatakan pemerintah seharusnya menyiapkan anggaran untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, ketergantungan pada bahan baku impor bisa berkurang.

Pekerja memeriksa kandang dan kondisi sapi perah di Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Makanan Ternak Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat./ANTARA-M Agung Rajasa

Dia mengatakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas bisa dicapai dengan penambahan populasi sapi perah melalui impor. Budi mengatakan peternak masih kesulitan mendatangkan sapi perah impor karena harganya yang tinggi.

“Harga sapi perah impor dari Australia bisa mencapai Rp40 juta per ekor, bagi peternak ini tidak feasible. Kalau pemerintah memberi subsidi sampai Rp20 juta per ekor, bisa lebih feasible,” katanya.

Peningkatan pasokan bahan baku lokal dinilainya penting untuk mengimbangi pertumbuhan IPS dan dan konsumsi dalam negeri.

Dengan kemampuan produksi susu lokal hanya di kisaran 950.000 ton per tahun, peternakan nasional hanya bisa memasok 850.000 ton kebutuhan IPS.

Kebutuhan tahunan bahan baku IPS berdasarkan data Kementerian Perindustrian mencapai 3,86  juta ton setara susu segar pada 2020. Artinya, pasokan bahan baku impor mencapai 3,00 juta ton setara susu segar per tahun.

“Situasi ini membuat industri berebut memperoleh pasokan bahan baku lokal. Di sisi lain prospek pasar kita ke depan makin besar karena masyarakat menyadari susu merupakan sumber protein yang penting,” katanya.

Kebutuhan bahan baku IPS selama 6 tahun terakhir tercatat tumbuh rata-rata 4 persen, sedangkan produksi susu segar dalam negeri pada kurun yang sama hanya tumbuh sekitar 2,6 persen per tahun.

IMPOR NAIK

Di sisi lain, pelaku industri makanan dan minuman memperkirakan kebutuhan impor bahan baku produk susu pada 2022 akan meningkat, seiring dengan bertambahnya kapasitas produksi pabrik dan meningkatnya konsumsi masyarakat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman Adhi Lukman mengatakan konsumsi produk susu mengalami kenaikan signifikan selama pandemi.

Hal ini mendorong masuknya investasi-investasi baru di industri makanan dan minuman.

“Selama pandemi banyak yang mencari produk bergizi dan susu dianggap sebagai salah satu produk dengan kriteria tersebut. Peningkatan luar biasa pada konsumsi membuat pabrik sampai beroperasi dengan kapasitas penuh,” kata Adhi.

Dia mengatakan pertumbuhan investasi di industri makanan dan minuman mayoritas disumbang oleh perusahaan asing.

Kenaikan penanaman modal asing (PMA) di industri makanan dan minuman mencapai 75 persen pada periode Januari sampai September 2021, di mana sebagian besar masuk di sektor produk susu.

“Kami perkirakan pada 2022 investasi baru yang mulai beroperasi bakal membuat impor bahan baku meningkat daripada 2021, kontribusinya mungkin bisa sampai 80 persen dari kebutuhan bahan baku,” tambahnya.

Adhi mengatakan pasokan bahan baku lokal masih terbatas, terlepas dari upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan produksi.

Dia mencatat sejumlah perusahaan telah mulai menjalankan kemitraan untuk pendampingan dan peningkatan produksi susu segar dalam negeri.

“Memang belum signifikan dampaknya karena kebanyakan perusahaan fokus di hilir. Di sisi hulu investasinya cenderung terbatas karena modal dan risikonya lebih besar,” kata Adhi.

Pabrik yang pertama berlokasi di Babadan, Malang, Jawa Timur dengan kapasitas produksi 40 juta liter susu setiap tahun. /Greenfields 

Dia mengatakan industri makanan dan minuman berpotensi tumbuh sampai 7 persen pada 2022, didorong oleh membaiknya perekonomian. Namun pertumbuhan industri pengolahan susu diperkirakan bisa menyentuh dua digit.

Data Kementerian Perindustrian memperlihatkan bahwa produksi industri pengolahan susu mencapai 3,85 juta ton setara susu segar pada 2020, sedikit turun daripada realisasi produksi pada 2019 yang mencapai 3,95 juta ton dan menyamai volume produksi pada 2018.

Nilai impor produk susu tercatat mencapai US$1,22 miliar pada 2020, meningkat dibandingkan dengan nilai impor pada 2019 sebesar US$1,20 miliar.

Dari sisi bahan baku, volume impor pada 2020 mencapai 3,00 juta ton, turun dibandingkan volume impor 2019 sebesar 3,10 juta ton.

Pemerintah menyiapkan sejumlah inisiasi untuk meningkatkan kontribusi bahan baku susu segar lokal dalam industri pengolahan susu. Sejauh ini, bahan baku lokal baru menyumbang 22 persen dari total kebutuhan bahan baku IPS.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Edy Sutopo mengatakan sejumlah insentif disiapkan untuk mendorong investasi di hulu maupun di hilir.

Salah satunya dengan pemberian tax allowance untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) bagi IPS maupun pembibitan dan budi daya sapi perah.

“Di dalam Peraturan Pemerintah No. 78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sudah ada fasilitas tax allowance untuk usaha hulu dan hilir susu,” kata Edy.

Nilai investasi di IPS tercatat naik dalam 3 tahun terakhir, dari Rp10,87 triliun pada 2018 menjadi Rp12,05 triliun pada 2020.

Kenaikan investasi ini diikuti dengan bertambahnya kapasitas terpasang IPS dari 4,98 juta ton setara susu segar pada 2018 menjadi 5,52 juta ton setara susu segar pada 2020.

Edy tidak memungkiri bahwa pasokan bahan baku lokal dalam operasional IPS masih minim. Karena itu, pemerintah tengah mengintervensi produksi dengan perbaikan kualitas pakan ternak.

“Kami inisiasi untuk masuk melakukan intervensi di pakan. Kami sedang memikirkan intervensi yang dapat dilakukan oleh Kemenperin melalui penyediaan pakan baik dari sisi peningkatan ketersediaan maupun dari sisi kandungan nutrisinya,” lanjut Edy.

Intervensi dari sisi pakan, lanjutnya, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas sapi perah existing dan memicu penambahan populasi sapi oleh peternakan rakyat maupun mega farm.

Edy mengatakan peternak cenderung enggan menambah populasi karena ketidakcukupan pakan hijauan. Keterbatasan pakan hijauan bisa menambah rasio biaya pakan dalam produksi di kisaran 0,5 sampai 0,7.

“Idealnya rasio biaya pakan hijauan hanay 0,25 sampai 0,3,” kata Edy.

Edy mengatakan kerja sama dari kementerian dan lembaga terkait diperlukan untuk mendukung target kenaikan komponen bahan baku lokal di IPS. Kementerian Perindustrian mencatat rencana investasi baru IPS cukup besar ke depannya dan memerlukan jaminan pasokan bahan baku.

Beberapa investasi baru IPS yang tercatat di antaranya adalah dari PT Frisian Flag Indonesia dengan lokasi investasi di DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk produk susu cair dan kental manis.

Nilai investasi tercatat mencapai 225 juta euro atau setara Rp3,8 triliun dengan rencana operasi pada semester II/2023.

Ada pula investasi dari PT Nestle Indonesia dengan investasi senilai Rp1,9 triliun untuk produk susu cair di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Operasional dari investasi baru ini diperkirakan dimulai pada 2023.

Dari sisi korporasi, PT Nestle Indonesia melanjutkan komitmen untuk memperkuat kemitraan dengan peternakan sapi perah di dalam negeri. Hal ini tak hanya dilakukan dalam rangka menjaga pasokan bahan baku lokal, tetapi untuk pengembangan daya saing peternakan dalam negeri.

“Kemitraan bagi Nestle tidak hanya soal jaminan pasokan untuk diserap, tetapi lebih ke komitmen dalam pengembangan. Artinya penyerapan memang tidak bisa ditinggalkan,” kata Head of Agriculture Service Nestle Indonesia Syahrudi.

Syahrudi menjelaskan bahwa kemitraan yang dijalin Nestle Indonesia dengan peternakan lokal telah menjangkau 16 kabupaten dengan jumlah peternak yang terlibat mencapai 27.000 orang. Rata-rata pasokan susu segar dari kemitraan ini mencapai 250.000 per tahun.

“Dukungan yang kami berikan ditujukan untuk memastikan peternakan terus tumbuh, produktivitas meningkat, margin usaha lebih baik, dan ini yang kami pegang sebagai fokus, jadi bukan hanya komitmen penyerapan,” jelasnya.

Syahrudi juga mengatakan bahwa perusahaan terus mengupayakan peningkatan kontribusi bahan baku lokal. Dia mencatat pertumbuhan rantai pasok produk pertanian mencapai 10 persen per tahunnya. Pertumbuhan ini mencakup kenaikan volume produksi.

“Dalam 5 tahun terakhir semua rantai pasok Nestle rata-rata tumbuh 10 persen setiap tahun. Jadi dari sisi produksi koperasi setiap tahunnya tumbuh. Kalau sekarang 750 ton per hari, tahun lalu baru sekitar 690 ton per hari,” katanya.

Dia memaparkan bahwa dukungan yang diberikan Nestle bersifat menyeluruh dan menyasar pada masalah yang dihadapi usaha peternakan. Di antaranya dengan dukungan akses pakan terjangkau dan pengembangbiakan hewan ternak yang optimal.

“Misalnya, saat ini harga pakan tinggi, lalu ketersediaan sulit, kami memberi dukungan dalam bentuk subsidi pakan sehingga tetap terjangkau meski harga tinggi. Dengan demikian tetap bisa melindungi dan menjaga produktivitas peternak,” kata Syahrudi.

Kementerian Perindustrian mencatat bahwa sejauh ini terdapat 84 perusahaan IPS dan turunannya yang beroperasi. Dari 84 perusahaan ini, baru 14 perusahaan yang bermitra dengan koperasi atau peternak sapi perah.

Adapun, kapasitas produksi IPS terbesar berada di industri susu cair dan krim yang mencapai 37,6 persen dari kapasitas terpasang 5,52 juta ton setara susu segar per tahun.

Posisi produsen susu cair dan krim disusul industri produsen kental manis dan susu evaporasi sebesar 25,9 persen, dan susu bubuk sebesar 15,6 persen.

Editor: Wike D. Herlinda
Kembali ke Atas
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.