Mendorong IKM Kantongi Sertifikat TKDN Gratis

Kemenperin memberikan kemudahan bagi industri kecil untuk mendapatkan sertifikat TKDN secara gratis, sederhana, dan cepat.

Fatkhul Maskur

4 Apr 2024 - 15.56
A-
A+
Mendorong IKM Kantongi Sertifikat TKDN Gratis

IKM pangan di Bali. - Foto Kemenperin

Bisnis, JAKARTA—Industri kecil dan menengah didorong mendapatkan sertifikat kandungan produk dalam negeri (TKDN) secara gratis agar bisa memanfaatkan peluang pasar domestik, khususnya melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Impres 2/2022 tersebut mengamanatkan untuk mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), termasuk IKM, dan koperasi pada e-katalog nasional, sektoral dan lokal.

“Sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022, Kemenperin memberikan kemudahan bagi industri kecil untuk mendapatkan sertifikat TKDN secara gratis, sederhana, dan cepat,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita, Rabu (3/4/2024).

Reni mengungkapkan, kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) terutama dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan target 30 juta UMKM/IKM masuk pasar digital dan transaksi penjualan Rp50 miliar per daerah.

Dalam Gernas BBI 2024, pemerintah kembali menetapkan target belanja Produk Dalam Negeri (PDN) oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN minimal 95% dari anggaran belanja barang dan jasa pada APBN dan APBD.

Pada acara Business Matching Belanja PDN 2024 yang digelar awal Maret 2024 oleh Kementerian Perindustrian di Bali, tercatat komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah mencapai Rp1.428,25 triliun.

Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada industri kecil, Kemenperin memberikan kemudahan untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Salah satu rangkaian kegiatannya adalah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Sertifikasi TKDN IK.

Setelah menggelar Bimtek di Kota Medan pada akhir Januari 2024, Ditjen IKMA kembali menggelar kegiatan serupa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 3-4 April 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 150 IKM yang berdomisili Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Timur.

“Sertifikasi TKDN untuk industri kecil ini gratis, sederhana dan cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu lima hari kerja. Semua proses dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara daring,” kata Reni.

Kemenperin secara khusus menyasar pendampingan IKM di wilayah NTB lantaran pada penyelenggaraan Gernas BBI tahun ini ditunjuk sebagai campaign manager bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Sebelumnya, Ditjen IKMA telah menyelenggarakan delapan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengajuan Sertifikasi TKDN IK di 8 kota dan kabupaten sepanjang 2023. Tim Ditjen IKMA juga menggelar asistensi bagi pelaku industri kecil yang kesulitan dalam mengajukan permohonan sertifikasi.

Pasca pendaftaran, Ditjen IKMA juga melakukan pengawasan terhadap konsistensi kegiatan produksi pelaku usaha dengan nilai TKDN-IK sesuai sertifikat yang telah terbit.

Berdasarkan data pada dashboard pengawasan TKDN-IK pada 30 Maret 2024, dari 26.042 permohonan sertifikasi TKDN-IK, terdapat 10.400 sertifikat yang telat terbit, untuk 13.394 produk. Khusus di Provinsi NTB terdapat 62 sertifikat yang telah diterbitkan dengan 69 produk.

JUMLAH IKM

Jumlah sertifikat yang terbit itu sejatinya masih relatif minim bila dibandingkan dengan jumlah populasi IKM, yang berdasarkan data Kemenperin, mencapai 4,19 juta unit usaha atau mendominasi hingga 99,7% dari total unit usaha industri di Indonesia.

Selain itu, IKM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 12,67 juta orang atau menyumbang 65,52% dari total tenaga kerja industri. IKM pun turut andil sebesar 21,44% dari total nilai output industri.

Definisi IKM mencakup dua aspek, yaitu aspek nilai investasi awal (jumlah aset) dan aspek jumlah tenaga kerja. Menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jika tenaga kerjanya 5 -19 orang maka termasuk usaha kecil, sedangkan jika tenaga kerjanya terdiri dari 20-99 orang maka termasuk usaha menengah.

Menurut UU 9/1995, usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1 miliar per tahun.

Untuk usaha menengah dibagi dua, yaitu sektor industri yang memiliki aset paling banyak Rp5 miliar dan untuk sektor nonindustri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan maksimal Rp3 miliar per tahun.

Di samping itu, terdapat Inpres Nomor 10 tahun 1999 yang mendefinisikan usaha menengah adalah unit kegiatan yang mempunyai aset bersih antara Rp200 juta dan Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

Kelompok inilah yang perlu didorong agar mampu menangkap peluang di pasar domestik, mengingat posisinya sebagai salah satu pilar ekononomi sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja sektor industri yang dominan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Fatkhul Maskur

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.