.jpg)
Bisnis, JAKARTA – Penetrasi pembiayaan yang lebih luas dibutuhkan demi memperkuat kontribusi besar segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi perekonomian Indonesia.
Dengan sumbangan 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, dan 97% serapan tenaga kerja maka tidak terbantahkan kalau peran UMKM menjadi sangat penting. Peran bank yang berfokus ke UMKM seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sangat signifikan.
Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja BRI dalam membina dan mengembangkan segmen UMKM. Terutama melalui kehadiran Holding Ultra Mikro (UMi) BUMN, yang dirasakan mampu memberikan akses keuangan lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan, utamanya di segmen ultra mikro. Holding UMi merupakan kolaborasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bentukan Kementerian BUMN.
“Karena yang saya tahu, saya beri contoh PNM Mekaar dari 400 ribu [debitur] sekarang 15,2 juta. Kemudian kredit yang diberikan sudah Rp244 triliun. Dari yang sebelumnya 2015, saya ingat kurang lebih Rp800 miliar kemudian masuk ke Rp244 triliun. Itu angka lompatan besar sekali. Mestinya hal-hal seperti ini diberikan apresiasi,” tutur Jokowi di dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, dikutip Sabtu (9/3/2024).
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso memaparkan keberhasilan BRI dan Holding UMi dalam mengembangkan segmen ultra mikro dan UMKM. Per Desember 2023, Holding UMi telah mampu memberikan akses Tabungan ke 173 juta rekening, dengan jumlah debitur mencapai 37 juta nasabah.
Terbukanya akses keuangan bagi masyarakat dan UMKM tidak terlepas dari kemampuan BRI dalam menjalankan konsep branchless banking melalui kehadiran AgenBRILink, yang jumlahnya mencapai 741 ribu agen per akhir tahun lalu.
“Volume transaksi (AgenBRILink) Rp1.427 triliun. Bisa dibayangkan. Kemudian BRI dapet fee berapa? Ini kan perusahan terbuka, jadi saya buka BRI dapet fee sekitar Rp1,3 triliun. Tapi agen itu terima 2 kali lipat daripada yang diterima BRI. Warung-warung itu terima tidak kurang dari Rp3 triliun setiap tahun. Itulah yang buat kemudian masyarakat antusias jadi agen BRILink,” ungkap Sunarso.
Sunarso juga mengungkapkan, bahwa UMKM telah menjadi motor perekonomian Indonesia untuk naik kelas. Dia menjabarkan, dalam kurun 1993-2019 Indonesia mampu keluar dari low income country menjadi middle income country karena digerakkan oleh segmen UMKM.
"Berbagai kajian kita bisa naik kelas ke negara penghasilan tinggi dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%. Sudah ada model statistik, ternyata driver pertumbuhan itu dipengaruhi oleh ekonomi yang digerakkan UMKM," katanya.
Kemudian, hal lain yang menentukan adalah kualitas sumber daya manusia terkait pendidikan dan menciptakan nilai tambah melalui pertumbuhan manufaktur. Selain itu, bagaimana memutar kapital secara nasional.
"Inilah latar belakang kita mengambil tema tentang pertumbuhan yang inklusif, kata kunci tumbuh dan merata. Partisipasi masyarakat melalui inklusifitas," kata dia.
Inklusifitas bisa diperoleh dengan menjangkau layanan perbankan di tengah masyarakat. Kajian tersebut juga direspon oleh BRI dengan berbagai strategi yang sesuai dengan fokus pembangunan nasional.
Kemampuan BRI untuk melayani dan memberikan akses keuangan kepada UMKM pun mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia mengharapkan ada terobosan dalam ide dan inovasi untuk mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan UMKM.
“Fasilitas kredit dalam hal ini kita terus integrasikan. Saya senang forum ini karena tidak hanya munculkan ide baru tapi juga untuk evaluasi hal yang sudah kita lakukan. UMKM yang 29 juta yang belum dapat akses itu mereka akan jatuh pada mekanisme pasar biasa yaitu rentenir. Makanya kita harus terus jaga affordability begitu meraka punya akses keuangan,” jelas Sri Mulyani.
Baca Juga : Simulasi dan Syarat Angsuran KUR BRI
Ide Pengembangan UMKM
Peneliti Harvard Beatriz Armendariz menyebut bank dengan segmen UMKM seperti BRI, terlebih dengan penetrasi ke segmen ultramikro lewat Holding UMi, harus lebih banyak memberikan pinjaman usaha kepada kaum perempuan. Dia meyakini memberikan pinjaman usaha kepada perempuan akan bagus untuk ekonomi.
Selain itu, dia mengatakan perempuan juga memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan laki-laki, salah satunya lebih taat membayar kredit.
"Saya percaya bahwa banyak lembaga keuangan mikro harus meminjamkan uang kepada perempuan, di BRI kita tahu 20% kliennya merupakan perempuan," kata Beatriz.
Beatriz mengatakan, kesimpulannya itu diambil dari hasil riset yang dia lakukan. Menurut dia, selama ini lembaga keuangan kerap memandang sebelah mata ketika perempuan hendak meminjam uang untuk memulai usaha. Karena itu, kata dia, perempuan menjadi kelompok termiskin di antara masyarakat miskin.
Baca Juga : Pulau Jawa Dominasi Utang Pinjol Nasional, Provinsi Mana Tertinggi?
Dengan demikian, meminjamkan uang kepada perempuan adalah bagian dari pemberdayaan. Menurut dia, pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari upaya inklusifitas keuangan yang merupakan cita-cita dari lembaga keuangan, seperti BRI. "Inklusifitas berarti mencakup pemberdayaan," tegasnya.
Sementara dari perspektif finansial, lanjut Beatriz, perempuan relatif lebih jarang berpindah tempat. Dengan demikian, bank tak perlu meminta jaminan pinjaman terlalu besar. Dia menyebut tingkat pengembalian pinjaman di kalangan perempuan juga lebih tinggi.
"Perempuan cenderung tidak terlalu mobile ketimbang laki-laki, jadi tingkat pengembalian pinjaman menjadi lebih tinggi," ucapnya.
Beatriz meyakini saat ini masih ada banyak perempuan yang tidak tergolong sebagai pekerja. Dia juga meyakini banyak kaum perempuan yang belum memiliki akses ke pinjaman usaha mikro.
"Jadi, pesan utama dari presentasi saya adalah bahwa semakin inklusifnya perempuan dalam praktik pemberian pinjaman akan meningkatkan Produk Domestik Bruto, investasi, dan semakin meningkatkan diversifikasi portofolio Anda," katanya.
Baca Juga : Kans Peningkatan Portofolio Produktif Lewat Peta Jalan Pembiayaan
Sedangkan Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga mengungkapkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, pengembangannya belum maksimal karena dibutuhkan keterampilan akan digitalisasi oleh para pelaku pasarnya.
Jiro menyoroti para pelaku UMKM di Tanah Air yang memiliki masalah klasik, yaitu akses yang sangat terbatas terhadap pendanaan, informasi dan keterampilan. Meski demikian, tiga hal tersebut bisa selesikan dengan digitalisasi teknologi informasi.
"Mencoba membantu perusahaan untuk mengadopsi Information, Communication & Technology (ICT) akan menjadi bagian yang sangat penting dari kebijakan ini," kata Jiro.
Lantas, terdapat tiga bidang yang disebut bisa menjadikan ekonomi digital ini lebih invasif di kalangan UMKM. Pertama, adalah kesenjangan dalam pengembangan bisnis digital dan juga pengembangan keterampilan di sisi perdagangan.
Kedua, adalah tentang layanan keuangan digital. Hal ini terutama penting di daerah yang infrastrukturnya bagi masyarakat yang sedang belajar untuk mengembangkan usahanya.
Terakhir, industri butuh infrastruktur yang lebih baik, baik dalam hal infrastruktur keras dan lunak untuk memungkinkan layanan tersebut menggunakan ICT.