Menekan Kredit Macet Pinjol di Tengah Mudahnya Ajukan Dana

Kredit macet pinjaman online terus merangkak dan didominasi dari kalangan anak muda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit macet di industri fintech P2P lending masih didominasi oleh peminjam dengan rentang umur 19–34 tahun pada posisi November 2023.

Rika Anggraeni

13 Jan 2024 - 11.53
A-
A+
Menekan Kredit Macet Pinjol di Tengah Mudahnya Ajukan Dana

Warga sedang mengajukan pinjaman melalui aplikasi pinjol. /Bisnis

Bisnis, JAKARTA — Persyaratan yang ditawarkan industri financial technology peer-to-peer (fintech P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) kepada calon peminjam dana (borrower) terbilang cukup mudah, yaitu hanya perlu melampirkan bukti foto KTP dan foto selfie.

Di sisi lain, kredit macet pinjaman online terus merangkak dan didominasi dari kalangan anak muda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit macet di industri fintech P2P lending masih didominasi oleh peminjam dengan rentang umur 19–34 tahun pada posisi November 2023.

Lantas, apakah OJK akan mengatur ulang tata cara dan persyaratan peminjaman dana di pinjol? Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa regulator akan terbuka terhadap saran dan masukan, termasuk tata cara peminjaman dana di pinjol.

Baca juga: Waktu Tambahan Penyelesaian Masalah ‘Paylater’ Akulaku

“OJK akan tetap terbuka terhadap saran dan masukan apabila di kemudian hari diperlukan adanya aturan baru terkait tata cara peminjaman demi mendorong industri P2P lending maupun industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” kata Agusman dalam jawaban tertulis, Kamis (11/1/2024).

Agusman mengatakan bahwa OJK secara rutin melakukan edukasi kepada konsumen melalui berbagai kanal, baik sosial media ataupun sosialisasi secara langsung untuk selalu bijak dalam menggunakan produk-produk keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

 

 

 

Dia menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), telah diatur bahwa pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) dilarang memberikan produk atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan dalam keterangan iklan/promosi penjualan produk/layanan tersebut. Kemudian, dilarang memberikan produk yang tidak sesuai perjanjian.

Dengan demikian, lanjut Agusman, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen adalah penegasan untuk melarang iklan yang menyesatkan dan berlebihan mengenai layanan jasa LPBBTI atau pinjaman online melalui pengawasan market conduct.

Baca juga: Pinjam di Pinjol Legal Cukup Modal KTP, OJK Bakal Bikin Aturan Baru?

Selain itu, Agusman menyampaikan bahwa OJK melalui SEOJK 19 Tahun 2023 telah merespons saran dan masukkan dari berbagai pihak mulai dari individu maupun asosiasi. Salah satunya adalah terkait dengan penilaian scoring yang lebih ketat, batasan penerimaan pendanaan bagi penerima dana.

“Sehingga diharapkan dapat mengubah pola dan perilaku masyarakat terkait dengan pinjaman online,” pungkas Agusman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.