Menelaah Target Ambisius Penurunan Ketimpangan 2022

Dengan penurunan tingkat kemiskinan yang tertahan, maka peluang rasio gini turun tajam ke kondisi sebelum pandemi pun terbatas.

23 Agt 2021 - 22.28
A-
A+
Menelaah Target Ambisius Penurunan Ketimpangan 2022

Suasana gedung bertingkat dan perumahan padat penduduk di Jakarta, Rabu (31/3/2021). Pemerintah menargetkan penurunan rasio gini pada 2022 ke kisaran 0,376-0,378./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Bisnis, JAKARTA – Pandemi Covid-19 seketika menghentikan tren perbaikan ketimpangan pengeluaran masyarakat yang sudah berlangsung selama empat tahun sejak 2015. Kehilangan mata pencaharian dan penurunan pendapatan membuat kesenjangan lebih menganga lagi. 

Dampak pembatasan mobilitas masyarakat untuk mengekang penyebaran virus langsung terlihat dalam hitungan bulan sejak wabah yang bermula di Wuhan, China, itu diumumkan ada di Indonesia awal Maret 2020.

Badan Pusat Statistik melaporkan rasio gini pada September 2020 naik menjadi 0,385, padahal salah satu indikator kesejahteraan masyarakat itu sejak 2015 berada di jalur penurunan dengan posisi 0,38 pada September 2019.

Kenaikan koefisien gini terjadi seiring dengan kenaikan tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat kontraksi ekonomi.

Jumlah penganggur per Agustus 2020 tercatat 9,8 juta orang, bertambah 2,6 juta orang dalam setahun akibat krisis Covid-19. Pertambahan jumlah orang yang tidak bekerja ini mendorong tingkat pengangguran naik dari 5,23% menjadi 7,07%. 

Mengikuti kenaikan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan kembali menanjak dari 9,22% pada September 2019 ke level dua digit 10,19% pada September 2020. Dalam setahun, jumlah penduduk miskin bertambah 2,7 juta menjadi 27,5 juta. Tingkat kemiskinan hanya turun tipis menjadi 10,14% pada Maret 2021.

Rasio gini memang menurun ke 0,384 pada Maret 2021 seiring dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun, jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya, yakni 0,381, perbaikan itu tampak terbatas.

Koefisien gini memiliki indeks dengan rentang 0 sampai dengan 1.Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi atau perekonomian merata. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Nilai koefisien kurang dari 0,4 berarti tingkat ketimpangan rendah, 0,4-0,5 berarti tingkat ketimpangan sedang, dan lebih dari 0,5 berarti tingkat ketimpangan tinggi.

Dalam pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2022, Presiden Joko Widodo mengemukakan target rasio gini tahun depan turun ke kisaran 0,376-0,378, sejalan dengan tingkat kemiskinan yang dicita-citakan turun ke level prapandemi 8,5%-9%.

Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2022, pemerintah mengatakan telah menyalurkan tambahan program perlindungan sosial sebagai bantalan ekonomi masyarakat. Jaring pengaman sosial ekonomi ini disiapkan ketika kebijakan pengetatan pembatasan aktivitas harus diambil awal semester II/2021untuk mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 yang kembali tereskalasi mulai medio Juni 2021.

Dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus ditambah hingga menjadi Rp744,7 triliun. Selain tetap melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dana desa, dan kartu prakerja hingga Desember 2021, pada paruh kedua 2021, pemerintah memberikan tambahan program berupa bansos tunai, diskon listrik, bantuan beras Bulog, kartu sembako PPKM, subsidi kuota internet, perluasan kartu prakerja, dan bantuan subsidi upah.

“Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meredam dampak negatif pandemi pada semester II/ 2021 sehingga laju perbaikan indikator kemiskinan dan ketimpangan tetap terjaga.”

Namun, dengan pemulihan ekonomi yang masih dibayangi kemunculan varian baru virus corona yang dapat memicu pemerintah memperketat pembatasan mobilitas sewaktu-waktu, penurunan drastis tingkat kemiskinan kembali ke single digit tahun ini cukup sulit. Demikian pula 2022 di tengah penurunan anggaran program PEN tahun depan.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahkan menilai target tingkat kemiskinan 2022 yang ditetapkan pemerintah ambisius dan berat untuk diwujudkan.

Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K Elan Satriawan mengatakan penurunan tingkat kemiskinan 1 poin persentase terakhir terjadi pada 2011 ke 2012 atau sekitar 10 tahun yang lalu. Sejak itu, penurunan tingkat kemiskinan secara tahunan selalu di bawah 1 poin persentase.

Sementara, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 10,14% pada 2021 ke 9% pada 2022 atau sebesar 1,14 poin persentase.

Jika target penurunan drastis itu ingin dicapai, menurut Erlan, harus ada kerja keras luar biasa dan perlu pendekatan multisektoral.

“Kemiskinan bukan hanya diatasi lewat perlindungan sosial, tetapi juga soal kualitas program dan faktor-faktor makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sebagainya,” ujarnya.

Dengan penurunan tingkat kemiskinan yang tertahan, maka peluang rasio gini turun tajam ke kondisi sebelum pandemi pun terbatas.

Di sisi lain, stimulus dalam bentuk fasilitas perpajakan kepada sektor properti dan otomotif yang banyak ditebar pemerintah tahun ini justru bisa kontraproduktif terhadap target penurunan rasio gini.

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) hunian dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) otomotif (PPnBM-DTP) cenderung dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas.

Alhasil, pengeluaran kelas bawah tetap sulit mengejar gap yang muncul akibat peningkatan belanja kelompok menengah.

“Ini artinya, pemerintah perlu memperhatikan juga ketimpangan ekonomi yang makin lebar pada masa pandemi.”


Reporter: Dany Saputra/Maria Elena/Jaffry Prabu Prakoso

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.