Mengakselerasi Perdagangan Bursa Karbon

Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, Bursa Karbon Indonesia mencatatkan akumulasi nilai transaksi sebesar Rp29,45 miliar. Mayoritas transaksi ini masih dilakukan di pasar lelang.

Redaksi

23 Nov 2023 - 15.14
A-
A+
Mengakselerasi Perdagangan Bursa Karbon

Presiden Joko Widodo saat membuka perdagangan pertama Bursa Karbon./BISNIS

Bisnis, JAKARTA - Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, Bursa Karbon Indonesia mencatatkan akumulasi nilai transaksi sebesar Rp29,45 miliar. Mayoritas transaksi ini masih dilakukan di pasar lelang. 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan hingga 27 Oktober 2023 tercatat 24 pengguna jasa yang mendapatkan izin. Pada 26 September terdapat 16 pengguna jasa dengan totan volume sebesar 464,84 ton CO2e. 

“Akumulasi nilai sebesar Rp29,45 miliar dengan rincian 31,78% di pasar reguler, 5,48% di pasar negosiasi dan juga 62,74% di pasar lelang,” kayanya dalam Konferensi Pers RDK OJK, Senin (30/10/2023). 

Inarno mengklaim ke depannya potensi bursa karbon masih sangat besar dengan mempertimbangkan masih cukup banyak pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dan tingginya pula potensi unit karbon yang bisa ditawarkan. 

Terkait dengan pajak karbon, Inarno mengatakan kebijakan tersebut merupakan wewenang Kementerian Keuangan. OJK juga mendorong pembahasan terkait pajak karbon yang disebut menjadi tolak ukur kesuksesan Bursa Karbon. “Minggu lalu kita udah ada diskusi,” jelasnya. 

Sementara itu, OJK tidak berniat memperpanjang insentif yang dicanangkan pada perdagangan karbon yang akan berakhir 31 Oktober nanti. 

Insentif yang dimaksud telah dijelaskan dalam surat edaran BEI, isinya biaya transaksi Unit Karbon akan diberikan insentif berupa pengurangan nilai tagihan dari total biaya transaksi yang ditagihkan kepada pengguna jasa Bursa Karbon sampai 31 Oktober 2023, dengan ketentuan pasar reguler dan negosiasi PBK 0,05 persen dari nilai transaksi. 

Sementara itu, pasar lelang dan pasar non-reguler PBK adalah 0,11 persen dari nilai transaksi.  

Kemudian untuk biaya penarikan dana dari rekening pengguna jasa Bursa Karbon adalah sebesar Rp25.000 per penaikan dana dari rekening pengguna jasa Bursa Karbon.  

BEI juga menyebut pengguna jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya pelatihan tambahan dalam hal pengguna jasa Bursa Karbon mengajukan permintaan pelatihan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh PBK dengan tetap mengikuti ketersediaan waktu PBK.  

Biaya pelatihan tambahan yang dikenakan kepada pengguna jasa Bursa Karbon ditetapkan sebesar Rp1 juta per orang. 

KIAN MENARIK

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Market Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan tren pertumbuhan bisnis energi hijau makin menjanjikan di tengah isu pemanasan global.

Menurutnya, perdagangan di bursa karbon juga makin menarik. Adapun salah satu perusahaan, yakni Pertamina Geothermal Energy (PGEO) menunjukkan performa bisnis yang sangat baik pada kuartal III-2023 ini.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2023, PGEO membukukan pendapatan usaha sebesar USD 308,92 juta sepanjang kuartal III-2023. Pendapatan tersebut naik 7,49 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar USD287,39 juta. 

Pendapatan tersebut ditopang oleh penjualan uap dan listrik kepada pihak berelasi yaitu PT Indonesia Power. Dari seluruh area, sampai dengan kuartal III-2023 pendapatan PGE Area Kamojang menyumbang pendapatan terbesar, yaitu senilai USD 109,6 juta, yang kemudian disusul oleh PGE Area Ulubelu senilai US$86,1 juta.

Seiring dengan naiknya pendapatan, beban pokok pendapatan PGEO juga tercatat naik 3,11 persen menjadi USD 126,21 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$122,40 juta.

Baca Juga : Urgensi Pajak Karbon demi Pacu Transaksi Bursa Karbon 

Melihat hal itu, Myrdal menilai potensi PGEO untuk melakukan ekspansi bisnis di luar geothermal, seperti green hydrogen dan green amonia cukup baik.

Sebab, bisa mendukung program hilirisasi pemerintah menjadi perusahaan futuristik.

"Selain itu, berpartisipasi pada bisnis yang berpihak kepada lingkungan, benar-benar hijau. Saya lihat PGEO ini bisa menjadi pemain besar, apalagi baru-baru ini PGEO mendapatkan skor ESG 8.4 dari Sustainalytics. Ini menjadi sinyal positif bagi bisnis PGEO," ungkap Myrdal.

Menurut Myrdal, upaya ekspansi bisnis melalui pinjaman pun cukup baik, dengan tenor menengah panjang. 

"Kalau bisa lebih dari tujuh tahun, maka aman, karena saya lihat aset PGEO cukup besar dan memiliki ruang untuk ekspansi melalui pinjaman atau loan," kata Mrydal.

Baca Juga : Alasan Perdagangan Karbon Diusulkan Masuk RUU EBET 

Kendati ekspansi di luar panas bumi cukup menarik, tetapi potensi panas bumi dinilai juga cukup baik.

Myrdal pun memberikan saran agar PGEO memiliki beberapa strategi untuk memuluskan langkah mendapatkan kembali kredit di bursa karbon Indonesia.

Pertama, kata Myrdal, PGEO harus fokus pada bisnis energi baru terbarukan (EBT).

Kedua, PGEO harus memaksimalkan produk sekundernya seperti green hydrogen, green ammonia, dan silika.

Selain itu, memperluas market pasar ke luar negeri. "Jika itu dilakukan kepercayaan pasar lebih besar. Apalagi saat ini PGEO sudah mulai ekspansi global ke Kenya dan Turki," pungkas Myrdal.

TAMBAH PROYEK

PGEO berencana mendaftarkan dua proyek atau area miliknya di Bursa Karbon Indonesia pertengahan 2024. 

Direktur Keuangan Pertamina Geothermal Energy Nelwin Aldriansyah mengatakan saat ini terdapat dua area milik PGEO yang sedang melakukan verifikasi untuk didaftarkan di Bursa Karbon Indonesia. Keduanya ialah area Lumut Balai dan area Kamojang yang diklaim memiliki carbon credit di atas 1 juta ton CO2e. 

“Proses akan selesai di pertengahan 2024, kita akan daftarkan,” katanya saat Editorial Roundtable Pertamina Geothermal Energy Q3 Performance Update, Selasa (31/10/2023).

Sebenarnya sebelum Bursa Karbon Indonesia diluncurkan, PGEO sudah mulai memperdagangkan credit carbon dan meraup keuntungan dari penjualan tersebut. 

Direktur Operasional PGEO Ahmad Yani mengatakan PGEO berhasil membukukan pendapatan sebesar US$732.000 atau Rp11,3 miliar. Kontribusi PGE dari pasar karbon domestik ini diperoleh dari diterbitkannya 864.209 Ton CO2e karbon pada September 2023.

Baca Juga : Mencari Alternatif Sumber Energi Baru Ramah Lingkungan 

"PGEO sudah berpengalaman mengelola proyek kredit karbon sejak 2011. Listrik yang dihasilkan dari panas bumi ini memiliki jejak emisi karbon 10 kali lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik dari sumber daya tak terbarukan,” ungkap Ahmad Yani. 

Karbon kredit yang dihasilkan oleh PGE tersebut dihasilkan dari proyek Karaha Unit 1, Ulubelu Unit 3 dan 4, dan Lahendong Unit 5 dan 6. 

"Untuk Lumut Balai Unit 1 dan 2 saat ini masih dalam tahap verifikasi," tambahnya. 

Sementara itu, untuk perdagangan di Bursa Karbon Indonesia PGE melibatkan proyek Lahendong Unit 5 dan 6 merupakan hasil kerja sama dengan PT Pertamina Power Indonesia (PPI) sejak April 2023.

Secara teknis, Ahmad Yani menjelaskan bahwa penjualan karbon Pertamina Group ini dilakukan oleh PPI yang merupakan subholding Power & New Renewable Energy (PNRE). Sementara PGEO hanya berperan dalam menyediakan pasokan karbon yang dibutuhkan Investor di Bursa Karbon Indonesia.

Baca Juga : Strategi Kilang Pertamina Capai Dekarbonisasi Pengolahan Minyak 

TAK BISA MENGHINDAR

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara bursa karbon memperingatkan kepada para emiten untuk tidak mengindari kewajiban terhadap jejak emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, para pelaku usaha terkadang mencoba menghindari kewajiban jejak karbon dengan memindahkan kegiatan usaha ke negara lain yang kebijakan emisinya tidak terlalu ketat.

"Pelaku usaha memang kadang-kadang selalu 'kreatif'. [Misalnya] mencoba menghindar dari satu negara yang menerapkan peraturan yang ketat tentang emisi, dengan melakukan kegiatan di negara lain yang lebih longgar dalam penerapan emisinya," ujar Jeffrey dalam acara CEO Networking 2023, Selasa, (7/11/2023).

Dia bilang, tidak lama lagi kegiatan seperti itu sudah tidak bisa dilakukan. Pasalnya, saat ini sudah ada kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang segera diterapkan di kawasan Uni Eropa.

Artinya, impor yang masuk ke Uni Eropa akan memperhitungkan jejak karbon dari para supplier global yang masuk ke kawasan tersebut. Eropa tengah mendorong CBAM yang merupakan pengurangan emisi karbon dengan menambah tarif atau pajak bea masuk terhadap barang impor ke Uni Eropa.

Baca Juga : Lika-Liku Target Pajak 

"Dari informasi yang kami dapat, Kanada dan Inggris juga akan segera menerapkan mekanisme yang sama, untuk memastikan kalau seluruh pelaku usaha global itu menerapkan standar yang sama," ungkap Jeffrey.

Dari catatan Bisnis, setelah resmi meluncurkan bursa karbon perdana pada 26 September 2023, pemerintah Indonesia juga tengah mengkaji regulasi penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) untuk pajak karbon.

Penerapan CBAM dinilai akan memberikan peluang bagi banyak negara termasuk Indonesia yang memiliki ambisi sangat tinggi dalam peralihan energi jika instrumen tersebut memberikan keleluasaan bagi negara berkembang untuk bisa menyesuaikan diri sekaligus menggali potensi mereka di bidang energi terbarukan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan regulasi pajak karbon akan dilengkapi. Jika di Eropa memberlakukan pajak karbon pada 2026 mendatang, maka Indonesia juga akan meluncurkan pajak karbon jelang 2026.

“Pajak karbon itu ada dua, satu yang sifatnya sukarela dan satu lagi adalah kewajiban terkait. Yang sukarela melalui bursa karbon, sementara pajak karbon itu hanya melengkapi jadi kalau tidak diperdagangkan di dalam bursa baru dicarikan melalui pajak karbon,” ujar Airlangga.(Artha Adventy, Rizqi Rajendra, Rinaldi Azka)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.