Mengamankan Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik

Tekanan global pada 2024 diantisipasi cepat oleh pemerintah. Memanfaatkan mesin pertumbuhan konsumsi dan investasi, pemerintah meyakini dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun Pemilu.

Redaksi

23 Nov 2023 - 11.49
A-
A+
Mengamankan Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci dalam agenda Bisnis Indonesia Business Challenges 2024, Kamis (23/11/2023)./BISNIS-ARF

Bisnis, JAKARTA - Tekanan ekonomi global direspons cepat dengan pemerintah agar produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan bisa melaju di lintasan target yakni sebesar 5,2%.

Postur fiskal pun didesain adaptif dengan berfokus pada dua sektor untuk mengamankan pertumbuhan PDB, yakni konsumsi dan investasi, mesin utama penggerak roda ekonomi.

Adapun ekspor, pada pada tahun ini cukup keteteran pada 2024 diestimasi masih kelabakan lantaran perlambatan ekonomi dunia terutama China sebagai mitra dagang utama, serta lesatan inflasi global yang membatasi sisi permintaan.

Inilah kemudian yang mendorong pemerintah untuk menggunakan APBN guna menguatkan daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap menggeliat, sehingga mampu mengompensasi penggerusan ekspor.

Apalagi, 2024 akan digelar Pemilu Serentak yang secara historis memacu konsumsi masyarakat terutama terhadap komponen konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT).

Di sisi lain, reformasi birokrasi dan regulasi investasi terus dipacu dalam dangka menguatkan magnet bagi investor. Pada saat bersamaan, Bank Indonesia dalam RDG pun menahan suku bunga acuan di level 6% sehingga menambah tenaga pebisnis untuk terus berekspansi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dengan sederet tantangan global mulai dari ekonomi China hingga suku bunga yang higher for longer, Indonesia memiliki keuntungan melalui kinerja konsumsi domestik.

Tercermin dari konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh pada kuartal III/2023 dengan kontribusi terbesar, lebih dari 50% terhadap pertumbuhan ekonomi. 

“Dengan ekonomi Indonesia yang resilien dan merata di seluruh daerah, ini memberikan keuntungan karena Indonesia negara dengan domestic demand sangat tinggi dan itu bisa menjadi buffer bagi gejolak yang terjadi di regional maupun global,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Business Challenges (BIBC) 2024 di Hotel Aryaduta, Kamis (23/11/2023). 

Untuk sisi domestik, Sri Mulyani menekankan bahwa masih cukup resilien dengan tingkat konsumsi yang masih tinggi, seperti listrik dan semen yang menunjukkan adanya geliat ekonomi.

Bukan hanya ekonomi China jadi tantangan dan membuat kinerja ekspor Indonesia loyo, Sri Mulyani menyatakan bahwa risiko untuk 2024 masih cukup menantang. 

Di mana higher for longer menimbulkan berbagai dinamika di sektor pasar obilgasi AS dan capital flow antarnegara terutama di negara emerging market.

Sri Mulyani menyampaikan di samping pemerintah terus melakukan pengelolaan inflasi, pihaknya terus melakukan sinkronisasi dengan Bank Indonesia untuk merespon tekanan nilai tukar rupiah akibat fenomena higher for longer oleh The Fed. 

“Dari sisi nilai tukar maupun sisi inflasi dan yield obligasi pemerintah, Indonesia memiliki dinamika yang kecil, atau relatif stabil,” ujarnya. 

Bahkan, lanjut Bendahara Negara tersebut, melihat dari sisi aliran modal asing atau capital inflow untuk surat berharga negara (SBN) dan saham masih positif. 

“Meskipun dalam bulan-bulan tertentu ketika The Fed memberikan pengumuman, itu ada gerakan, tapi overall ytd masih relatif baik,” tuturnya. 

Harapannya, di tengah pelemahan ekonomi China dan geopolitik yang belum kunjung usai, konsumsi domestik dapat menopang ekonomi Indonesia untuk tetap dapat tumbuh di level 5% pada tahun ini dan 2024.  

BACA JUGA : Mengakselerasi Perdagangan Bursa Karbon 

HADAPI PEMILU

Meski menuju tahun berlangsungnya hajatan politik 2024, Sri Mulyani tetap fokus menyelesaikan pembangunan fondasi Indonesia menuju cita-cita menjadi high income country atau negara maju. 

Sri Mulyani bersama jajarannya tidak berpaku pada agenda tersebut. Pihaknya akan terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan infrastruktur yang masih menjadi PR demi Indonesia Emas 2045.

“Masalah fundamental tidak berubah hanya karena faktor tahun politik, kita tetap akan berhubungan dengan masalah kualitas SDM yang perlu diperbaiki, kita tetap perlu untuk membangun infrastruktur agar meningkatkan produktivitas,” ungkapnya dalam Bisnis Indonesia Business Challenges (BIBC) 2024, Kamis (23/11/2023). 

Selain itu, komitmen untuk terus membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan yang lebih sederhana, menjadi modal untuk lebih dekat dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan bahwa Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai langkah, termasuk untuk jangka pendek, yakni implementasi dari sejumlah reformasi fundamental. 

Mulai dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hingga Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan mulai berjalan pada akhir tahun ini dan tahun depan. 

BACA JUGA : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT Baru 80% 

“Jadi meskipun disebut tahun politik, tapi kita banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu diperkuat, sementara APBN akan terus menjadi tools atau instrumen yang menjaga ekonomi dan masyarakat kita,” lanjutnya. 

Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pada tahun yang disebut hajatan politik, pihaknya akan tetap akan menjaga ekonomi karena Pemilu menjadi siklus demokrasi yang normal yang memang diatur UU.

“Indonesia adalah negara demokrasi, di mana mekanisme pemilihan umum itu tidak boleh menggangu agenda pembangunan dan instrumen APBN yang terus akan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia,” tuturnya.

Mengacu rencana pemerintah, Indonesia perlu mengerek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan diikuti dengan SDM unggul sebagai modal untuk meraih cita-cita tersebut. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasinoal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah merancang agar menjadi negara maju, ekonomi Indonesia harus tumbuh 6%-7% secara konsisten.

Di mana target daya saing sumber daya manusia meningkat dengan nilai Human Capital Index sebesar 0,73.

Adapun, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa aktivitas pemilu berdampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Susiwijono menuturkan bahwa dalam siklus lima tahunan ini harusnya cukup positif untuk perekonomian Indonesia, setidaknya untuk beberapa sektor. 

“Kalau kita lihat, kampanye dua setengah bulan mulai 28 November ini pasti akan positif,” jelas Susiwijono. 

Adapun menurutnya sektor-sektor yang akan terdorong meliputi dari sektor konveksi, percetakan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, jasa hiburan, dan kampanye dengan berbagai panggung rakyat dan lain-lainnya. 

Kemudian, pemerintah sendiri telah mengeluarkan anggaran pada 2023 sebesar Rp11,5 triliun dan pada 2024 sebesar 15,8 triliun. Menimbang hal ini, dari sisi komponen PDB, konsumsi pemerintah diperkirakan akan meningkat, diperkirakan antara 0,7%-1%.

BACA JUGA : Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan 6%, Ini Alasannya! 

”Itu dampak langsungnya, itu dari sisi komponen pengeluaran pemerintah,” terangnya

Sedangkan, untuk dampak tidak langsung, utamanya berada pada komponen konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT). Hal ini lantaran lembaga politik dan ormas ada dalam komponen ini. 

LNPRT pada 2023 diproyeksikan mungkin naik antara 4,5%-5% dan di 2024, dan pada 2024 diperkirakan lebih tinggi lantaran periode yang lebih panjang, yakni sekitar 6,5%-7%. 

Dampak tidak langsung lainnya adalah konsumsi rumah tangga masyarakat yang diperkirakan pasti akan ikut terdorong naik, sehingga diharapkan ada tambahan terhadap PDB baik pada 2023 maupun 2024, diproyeksikan sekitar 0,2-0,25%.

“Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB,” jelasnya. 

BACA JUGA : Lika-Liku Target Pajak 

WASPADA

Di sisi lain, Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada 2024 lantaran dipicu oleh sejumlah faktor.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, salah satu pendorong  paling banyak adalah konsumsi pemerintah lantaran banyak alokasi yang digunakan untuk kegiatan pemilihan umum (Pemilu) dan lainnya.

Sementara, belanja modal diperkirakan akan relatif stagnan sehingga perlu diwaspadai, mengingat kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan Indonesia mencapai 8%.

“Kemungkinan justru yang membuat ekonomi kita turun tahun depan adalah konsumsi pemerintah,” kata Tauhid.

BACA JUGA : Daftar Tantangan Ekonomi RI 2024 

Sementara itu, ekspor impor Indonesia pada 2024 masing-masing hanya diprediksi tumbuh sebesar 9% dan 9,4%, atau lebih rendah dibandingkan 2023 dan 2022. Ekspor impor yang tumbuh melambat itu dipicu oleh pelemahan ekonomi dunia yang diprediksi terjadi pada tahun depan.

Dia juga menambahkan, mitra dagang utama Indonesia yakni China, AS, Jepang, dan Korea  juga menjadi pemicu penurunan pangsa ekspor Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di keempat negara ini diproyeksi menurun.

Namun di tengah proyeksi penurunan ekonomi pada sejumlah mitra dagang utama Indonesia, negara lainnya justru berpotensi tumbuh positif pada 2024. Hal ini dapat menjadi salah satu peluang agar perdagangan Indonesia semakin bagus tahun depan. 

“Ini mungkin bisa jadi jalan agar perdagangan kita semakin bagus,” ujarnya.(Annasa Rizki Kamalina, Ni Luh Anggela, Jessica Gabriela Soehandoko)

Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.