Free

Mengenal Badan Usaha yang Cocok untuk UMKM

Membentuk badan usaha dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi UMKM, yang dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam pasar yang kompetitif.

Redaksi

27 Feb 2024 - 13.36
A-
A+
Mengenal Badan Usaha yang Cocok untuk UMKM

Ilustrasi produk UMKM. Sumber: Canva

Bisnis, JAKARTA — Ketika memiliki sebuah usaha, tentu yang dilakukan seorang pengusaha adalah terus menaikkan kelas usahanya, tidak terlepas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah yang dilakukan para pelaku UMKM agar usahanya naik kelas adalah membuat badan usaha legal.

Hal tersebut tidak semata-mata untuk meraup keuntungan, tetapi juga karena terdapat banyak manfaat yang akan didapat pelaku usaha, seperti perlindungan hukum, kemudahan dana pinjaman, dan lain sebagainya.

Kendati demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengenal jenis-jenis badan hukum. Langkah awal yang perlu dilewati tentu adalah mengenal karakter badan hukum yang cocok. Untuk itu, simak uraian di berikut mengenai pengertian UMKM, kriteria UMKM, dan karakter badan usaha yang cocok untuk UMKM.

 

Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM merujuk pada usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha. 

Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha, tetapi subjeknya tidak mesti berbentuk badan usaha. 

Perbedaan kriteria antara skala usaha mikro, kecil, dan menengah diatur berdasarkan nilai aset dan omset. Menurut klasifikasinya, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki kriteria yang berbeda sebagaimana berikut:

  • Usaha Mikro, memiliki aset maksimal Rp50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan omset maksimal Rp300 juta
  • Usaha Kecil, memiliki aset di atas Rp50 hingga Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan omset di atas Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar
  • Usaha Menengah, memiliki aset di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan omset di atas Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

 

Badan Usaha untuk UMKM

Meskipun pembentukan badan usaha sejatinya tidak wajib bagi UMKM, adanya badan usaha dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi UMKM, antara lain:

1. Pengakuan Hukum dan Perlindungan

Dengan membentuk badan usaha, UMKM mendapatkan pengakuan hukum sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pemilik terhadap tanggung jawab dan risiko yang terkait dengan bisnis.

2. Akses ke Modal dan Pembiayaan 

Badan usaha yang terbentuk memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai sumber modal dan pembiayaan, seperti pinjaman bank, investasi modal ventura, atau program dukungan pemerintah. Hal ini membantu UMKM untuk mengembangkan dan memperluas bisnisnya.

3. Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan

Badan usaha yang terdaftar memberikan kesan profesionalisme dan kredibilitas yang lebih tinggi kepada pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis potensial. Hal ini dapat membantu UMKM untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

4. Manfaat Pajak dan Regulasi 

Badan usaha dapat memberikan manfaat pajak tertentu, seperti tarif pajak yang lebih rendah atau insentif pajak lainnya. Selain itu, UMKM yang terdaftar sebagai badan usaha juga harus mematuhi regulasi yang berlaku, yang dapat membantu dalam membangun reputasi yang baik dan meminimalkan risiko hukum.

5. Kemampuan untuk Bertahan dan Berkembang

Dengan struktur yang terorganisir dan terpisah dari pemiliknya, badan usaha memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Ini membantu UMKM untuk menghadapi tantangan bisnis dan bersaing di pasar yang semakin kompleks.

6. Akses ke Sumber Daya dan Jaringan 

Badan usaha yang terbentuk dapat memberikan akses UMKM ke sumber daya yang lebih luas, termasuk jaringan bisnis, mentor, dan program pengembangan usaha. Hal ini dapat membantu UMKM untuk belajar dan tumbuh lebih cepat.


 

Jenis Badan Usaha untuk UMKM

Ada berbagai jenis badan usaha yang dapat dipilih oleh pelaku UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Masing-masing jenis memiliki karakteristiknya tersendiri, serta keunggulan dan kelemahannya masing-masing.

1. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah persekutuan modal, yakni tidak ada orang yang tergabung secara pribadi terhadap sebuah PT, melainkan hanya modal atau uangnya saja.

PT dapat memiliki harta dan kewajiban (hutang) sendiri. Mendirikan PT dibutuhkan minimal 2 orang dan diwajibkan memiliki Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris sebelum mendaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai persekutuan modal, PT memiliki 3 jenis modal, yaitu Modal Dasar (seluruh nilai nominal saham PT yang disebutkan dalam Anggaran Dasar), Modal Ditempatkan (jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham), dan Modal Disetor (modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya).

2. PT Perorangan

Semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PT dapat didirikan oleh usaha mikro dan kecil, yakni dapat didirikan oleh 1 orang saja. PT Perorangan secara umum sama seperti PT, tetapi dengan sejumlah batasan.

PT Perorangan memiliki badan hukum, artinya harta kekayaan pribadi dipisahkan dari harta perusahaan dan tanggung jawab pemegang saham PT terbatas pada saham yang dimiliki, dan tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas nama PT.

 3. CV (Persekutuan Komanditer)

CV adalah sekutu perseorangan yang minimal terdiri dari 2 orang. Kelembagaan CV memiliki standar struktur organisasi di mana masing-masing sekutu di dalam CV harus ada yang menjadi sekutu komplementer atau sekutu aktif (pihak yang mengurus seluruh kepentingan atau manajemen usaha CV) dan yang menjadi sekutu komanditer atau sekutu pasif (pihak yang hanya menanam modal saja).

Bertolak belakang dengan PT, kerugian pada CV bisa ditanggung oleh sekutu aktif bahkan dengan hartanya sendiri. Sekutu aktif juga yang mengambil keputusan strategis untuk CV. Sementara itu, untuk pembagian hasil usaha, CV didasarkan pada proporsi modal.

4. Koperasi

Definisi koperasi adalah usaha bersama yang merupakan persekutuan orang dan bersifat demokratis. Koperasi juga adalah badan usaha yang berbadan hukum.

Pembagian hasil dalam koperasi disebut Surplus Hasil Usaha (SHU). SHU dibagi berdasarkan kombinasi proporsi akumulasi simpanan pokok/simpanan wajib dan partisipasi transaksinya terhadap unit-unit usaha koperasi (semacam cashback transaksi).

 

Setelah mengetahui karakter badan usaha yang cocok dan populer bagi UMKM, kenaikan kelas usaha bagi pelaku UMKM semakin realistis.

Sejatinya membentuk badan usaha dapat memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM itu sendiri, selama menyesuaikan karakter usaha dengan badan usaha yang ingin dibentuk.


(Reporter: Muhammad Fauzan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Emanuel Berkah Caesario

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.