Free

Menggugat Pasal Tembakau di RUU Kesehatan

Petani hingga Anggota DPR menggugat termaktubnya perkara tembakau yang dianggap memiliki zat adiktif dalam Omnibus Law RUU Kesehatan yang tengah digodog untuk disahkan. Pasal 154 ini dianggap menyetarakan tembakau dengan narkoba.

Rinaldi Azka

6 Jun 2023 - 20.36
A-
A+
Menggugat Pasal Tembakau di RUU Kesehatan

Sejumlah pihak meminta pasal terkait tembakau dihapuskan dari RUU Kesehatan./Bisnis/Rachman

Bisnis, JAKARTA - Sejumlah pasal dalam RUU Kesehatan mengundang polemik, salah satunya perkara tembakau yang dianggap sama dengan narkoba. 

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat Suryana menegaskan, pihaknya tidak menolak RUU Omibuslaw Kesehatan. Dia menolak pasal 154 yang salah satunya menyebutkan tembakau ataupun rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya sehingga rokok disamakan dengan tembakau. 

“Kami dengan tegas menolak pasal yang menyamakan Narkoba sama dengan rokok atau tembakau. Kami meminta itu segera dicabut. Tapi Undang undang kesehatannya kami terima.,” katanya dalam keterangan, Selasa (6/6/2023).


Lebih lanjut Suryana menegaskan jika pasal 154 tetap dimasukan dalam RUU Kesehatan tersebut, keberlangsungan industri tembakau dapat terancam dan akhirnya akan berdampak pada para petani tembakau.

Dia meminta pemerintah tidak bersikap munafik, seperti pemanfaatan pajak dan cukai hasil industri tembakau diambil untuk pembangunan, sementara industrinya dimatikan.

"Kami meminta pasal 154 dicabut. Jika tidak dicabut, hal ini  akan memunculkan kemarahan dari petani dan pekerja industri tembakau di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga : Usul Impor 55.700 Ton Bawang Putih demi Redam Lonjakan Harga

Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menegaskan tembakau memberikan nilai positif dan menguntungkan negara sementara narkoba membahayakan kesehatan sekaligus merugikan negara.

“Kalau narkoba itu tidak ada nilai ekonominya. Narkoba jelas merugikan pemakai dan negara. Kalau tembakau dan industri rokok, ada nilai ekonomi dan nilai  sosialnya. Beda jauh sekali. Ini ada industri tembakaunya dan ini jelas bahwa yang namanya tembakau itu ada dampak  positifnya untuk negara, ada menyumbang devisa negara, dan menyumbang kepentingan negara,” tegasnya.

Lebih lanjut Firman Subagyo mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membuat kebijakan dengan mengambil keputusan atas gugatan judicial review bahwa tanaman tembakau itu adalah tanaman halal bukan tanaman haram. 

Baca Juga : Dampak Penurunan Ekspor Beras Vietnam Bagi Indonesia

Bahkan, ketika ada anggota masyarakat yang menggugat industri rokok agar tidak boleh memasang iklan, gugatan itu dibatalkan MK alias ditolak.

“Semua produk yang resmi ada izin dan sebagainya itu adalah hak asasi manusia. Jadi, tidak ada satupun yang dilanggar industri rokok maupun tembakau apalagi petani tembakau” papar Firman. 

Menurutnya, seharusnya pemerintah berkeberatan dengan adanya sisipan pasal yang menyamakan rokok atau tembakau dengan narkoba di RUU Kesehatan. Hal ini karena negara sudah memungut cukai dari rokok yang jumlahnya hampir mencapai Rp220 triliun, ditambah pajak-pajak lain dari industri rokok. 

Dia menilai ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan ekonomi nasional, sehingga memasukan sisipan pasal 154 yang intinya berisi penyamaan narkoba dengan tenbakau ataupun rokok. Padahal pasal tersebut tidak ada dalam rancangan awal dari RUU Kesehatan. 

Demo petani tembakau terkait kenaikan cukai hasil tembakau./Bisnis/Wibi Pangestu

Perbaikan Pelayanan Kesehatan

Menurutnya, latar belakang adanya RUU kesehatan yang menggunakan metode Omnibus Law merupakan inisiasi Badan Legislasi (Baleg) DPR. RUU tersebut bertujuan menyempurnakan tata kelola pelayanan kesehatan yang sekarang ini dianggap masih kurang baik. 

Pelayanan kesehatan itu lanjutnya, menjadi hak masyarakat sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Itu prinsip dasarnya. 

“Sekarang ini pelayanan kesehatan kita ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Jumlah dokter yang tersedia masih jauh daripada mencukupi. Kemudian juga untuk pengadaan kebutuhan dokter spesialis saja itu masih jauh dari pada yang kita harapkan,” urainya.

Dalam RUU Kesehatan ini DPR RI mengubah supaya UU tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik termasuk penggunaan BPJS. 

Sejumlah tenaga kesehatan berdemo menolak RUU Kesehatan./Istimewa

Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar ini, RUU kesehatansama sekali tidak membahas komoditas yang berdampak pada kesehatan. Namun, tiba-tiba dalam Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah memasukkan pasal tembakau mengandung zat aditif yang disetarakan dengan narkoba. 

“Jadi di dalam RUU Kesehatan yang namanya UU Kesehatan ini seharusnya sama sekali tidak mengatur yang namanya pengaturan komoditi yang berdampak terhadap masalah kesehatan. Itu tidak pada tempatnya,” tegas Firman.

Lebih jauh, Fraksi Partai Golkar lanjutnya, sudah secara resmi meminta agar menghapuskan pasal 154 yang berisi pernyataan rokok mengandung zat adiktif atau mengandung narkoba.

“Kami sudah minta pada anggota fraksi kita yang ada di sana untuk menghapuskan pasal itu. Kalau tembakau itu kan ada nilai ekonominya, ada nilai sosialnya. Tembakau itu juga menghasilkan cukai rokok yang cukup besar nilainya sampai Rp178 triliun bahkan sekarang Rp220 triliun lebih,” tambahnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.