Menghalau Ketidakpastian DMO Batu Bara di Tengah Lonjakan Harga

Pemerintah melalui Kepmen ESDM 139/2021 menetapkan harga jual batu bara untuk pembangkit listrik dengan Harga Batubara Acuan (HBA) US$70 per ton dan Kepmen ESDM 206/2021 untuk industri semen dan pupuk dengan HBA US$90 per ton. Di sisi lain, HBA Februari terus melambung ke level US$188,38 per ton.

Ibeth Nurbaiti
Feb 22, 2022 - 11:00 AM
A-
A+
Menghalau Ketidakpastian DMO Batu Bara di Tengah Lonjakan Harga

Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (14/1/2022). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara 2022 mencapai 663 juta ton yang diperuntukkan untuk konsumsi domestik/domestik market obligation (DMO) sebesar 165,7 juta ton sedangkan sisanya 497,2 juta ton akan mengisi pasar ekspor. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Bisnis, JAKARTA — Keamanan pasokan batu bara di dalam negeri masih dibayangi ketidakpastian meskipun pemerintah secara tegas telah mengatur tentang wajib pasok domestik atau DMO. 

Terus melonjaknya harga emas hitam itu di pasar global bisa menjadi ancaman tidak terpenuhinya kebutuhan di dalam negeri.

Harga komoditas batu bara kian melambung seiring dengan ketegangan yang makin kuat antara Rusia dan Ukraina. Pada Senin (21/2/2022), batu bara diperdagangkan pada level US$233,85 per metrik ton untuk kontrak Februari 2022.

Bursa ICE Newcastle mencatat penguatan tertinggi terjadi untuk kontrak Maret. Batu bara termal dihargai pada level US$209,35 per metrik ton atau meningkat 8,20 poin dibandingkan dengan perdagangan pekan sebelumnya yakni US$201,15 per metrik ton. 

Kemudian untuk kontrak April, batu bara diperdagangkan pada kisaran US$188 per metrik ton atau menguat 6,15 per metrik ton dibandingkan dengan pekan sebelumnya. 

Baca juga: Ketika Harga Emas Hitam Melambungkan Asa Pengusaha Batu Bara

Sementara di dalam negeri, pemerintah melalui Kepmen ESDM 139 Tahun 2021 menetapkan   harga jual batu bara untuk pembangkit listrik dengan Harga Batubara Acuan (HBA) US$70 per ton dan Kepmen ESDM 206 Tahun 2021 untuk industri semen dan pupuk dengan HBA US$90 per ton.

Di sisi lain, Harga batu bara acuan (HBA) Februari terus melambung ke level US$188,38 per ton. Artinya, disparitas harga batu bara untuk DMO dan yang diperdagangkan untuk ekspor kian tinggi.

Dengan kondisi ini, bukan tidak mungkin eksportir batu bara lebih memilih untuk menjualnya ke pasar global ketimbang di dalam negeri.

Bila  dilihat dari sisi regulasi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri yang ditetapkan pada 4 Agustus 2021.

Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan yang disetujui oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batu bara bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, dan bahan baku/bahan bakar untuk industri.  

Pemerintah juga menetapkan sanksi berupa larangan ekspor hingga pengenaan denda bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan DMO.

Baca juga: Tersulut Kebijakan Indonesia, Harga Batu Bara Terus Meroket

Para pengusaha batu bara yang tidak memenuhi persentase penjualan DMO atau tidak memenuhi kontrak penjualan, bahkan akan dikenai pelarangan penjualan batu bara ke luar negeri hingga nantinya memenuhi DMO sesuai dengan persentase penjualan atau sesuai dengan kontrak penjualan, kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batu bara di dalam negeri atau spesifikasi batu baranya tidak memiliki pasar dalam negeri.


Lantas, seberapa besar denda yang akan dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi DMO?

“Denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum [DMO] dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri yang tidak dipenuhi bagi pemegang IUP-OP Batubara, IUPK-OP Batubara, PKP2B tahap Operasi Produksi, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang tidak memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,” demikian bunyi diktum keempat b dalam Kepmen tersebut.

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Djoko Widajatno pernah mengatakan bahwa kenaikan harga ‘emas hitam’ itu akan berdampak pada sejumlah industri, kendati pemerintah telah mematok harga untuk penjualan domestik.

Menurut dia, industri berpotensi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan batu bara saat harganya melambung. Kondisi itu disebabkan oleh adanya keinginan para pemasok untuk memanfaatkan tingginya harga di pasar ekspor.

Baca juga: Tenaga Baru Industri Batu Bara, Pemantik Denyut Nadi Ekspor

“Dampak langsung sukar mendapatkan pemasok, karena pemasok juga ada keinginan dapat kesempatan emas dari ekspor, tetapi di sisi lain harga DMO dipatok US$70 per ton. Perlu dipikirkan kebijakan baru DMO,” katanya kepada Bisnis.

Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut sedang merancang sistem monitoring untuk memantau pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). 

Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mengatakan bahwa sistem tersebut sedang dipersiapkan oleh kementerian dan akan diterapkan. Langkah tersebut diambil untuk memastikan DMO batu bara berjalan lancar. 

“Agar seluruh ekspor batu bara, termasuk pemenuhan DMO bisa terdata dengan baik sehingga ada mekanisme kontrol,” katanya kepada Bisnis, Selasa (22/2/2022). 

Lebih lanjut, Parlemen meminta Kementerian ESDM segera mengidentifikasi perusahaan batu bara yang belum memenuhi persyaratan DMO. Bagi perusahan tersebut, DPR mendorong agar segera diberikan tindakan seperlunya. 

Pada Januari 2022, pemerintah sempat menghentikan ekspor batu bara seiring dengan krisis energi yang dialami oleh pembangkit listrik dalam negeri. Sedikitnya, 17 PLTU mengalami krisis pasokan batu bara untuk mengoperasikan pembangkit. 

Regulasi itu diterbitkan Kementerian ESDM tepat sehari sebelum pergantian tahun pada 31 Desember 2021.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif sebelumnya menuturkan bahwa produksi batu bara Indonesia tahun ini diproyeksikan dapat mencapai 663 juta ton dengan rencana DMO sebesar 166 juta ton.

“Realisasi produksi hingga Januari 2022 sebesar 34 juta ton atau 5 persen dari target. Adapun untuk DMO sebesar 13 juta ton,” kata Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, Kamis (17/2/2022).

Di sisi lain, realisasi ekspor batu bara pada Januari 2022 tercatat sebanyak 12 juta ton atau 2,4 persen dari target.

Baca juga: Pengamanan Berlapis PLN Melewati Masa Kritis Pasokan Batu Bara

Alokasi kebutuhan batu bara dalam negeri pada 2022 masih didominasi untuk sektor pembangkit yakni sebesar 127 juta ton, dengan perincian PLTU PLN membutuhkan batu bara sebesar 64,2 juta metrik ton (MT) dan PLTU IPP sebesar 62,9 juta MT dengan rata-rata kebutuhan 10 juta MT hingga 11 juta MT batu bara perbulan.

Secara umum, kebutuhan batu bara domestik dalam 5 tahun ke depan akan terus mengalami tren kenaikan dari 165,75 juta ton pada 2022 menjadi 208,5 juta ton pada 2025 yang tetap didominasi untuk pembangkit listrik. (Rayful Mudassir/Faustina Prima Martha)

Editor: Ibeth Nurbaiti
company-logo

Lanjutkan Membaca

Menghalau Ketidakpastian DMO Batu Bara di Tengah Lonjakan Harga

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ