Bisnis, JAKARTA - Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dipenuhi dengan masifnya pembangunan tol hingga 1.800 kilometer di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun, bagaimana dampaknya?
Pemerintah setidaknya telah membangun infrastruktur jalan tol sepanjang 2.599 kilometer (KM) di seantero Negeri. Lebih dari separuhnya dikerjakan selama dua periode kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Kendati demikian capaian tersebut masih jauh dari target Jokowi yang ingin membangun 4.500-5.000 km jalan tol hingga akhir 2024. Artinya, Jokowi masih harus membangun sekitar 2.000-2.500 kilometer jalan tol baru untuk mencapai targetnya.
Adapun, sejak 1978-2014 total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 789,82 km. Kemudian, di bawah kepemimpinan Jokowi, panjang jalan tol yang beroperasi bertambah sekitar 1.800 kilometer.
BACA JUGA: Jalan Tol Atlantis Pertama di Indonesia Beroperasi Penuh 2024
Perinciannya, pada 2015-2019 panjang jalan tol yang beroperasi bertambah menjadi 1.298,2 km. Selanjutnya, pada 2020 panjang jalan tol yang beroperasi bertambah 246,12 km. Pada 2021 jalan tol yang beroperasi bertambah 122,84 km, dan pada 2022 panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 142,11 km.
Direktur Intitute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai langkah pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian di luar Pulau Jawa melalui pembangunan jalan tol masih belum berjalan maksimal dalam jangka pendek.
Pasalnya, biaya besar yang digelontorkan pemerintah untuk membangun jalan tol di Pulau Sumatra, belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik.
"Jalan tol [di Pulau Sumatra] hanya memperlancar arus barang dan jasa tetapi belum membangkitkan industri tumbuh lapangan kerja banyak tercipta secara masif, jadi yang terlibat hanya konstruksi, tapi industri tumbuh masyarakat, katakanlah mendapatkan pekerjaan terutama wilayah yang terbangun tersebut," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/2/2023).
Tauhid mengungkapkan multiplier effect dari pembangunan jalan tol tidak terjadi sebesar di Pulau Jawa, begitu juga dengan catatan investasi yang masuk ke Pulau Sumatra.
Menurutnya, investasi yang masuk ke Pulau Sumatra masih didominasi oleh sektor pertambangan, sedangkan untuk investasi di sektor industri masih belum mengalami pertumbuhan.
"Saya kira ketika jalan tol dibangun maka harus dibarengi didengan dukungan dari infrastruktur daerah. Harusnya begitu tumbuh jalan tol, daerah menyambut dengan perbaikan infrastruktur misalnya, jalan tolnya bagus, tapi [jalan] ke pusat industri jelek, jadi sama juga dia hanya melintas, dia tidak akan keluar dari jalan tol," jelasnya.
Research Director Indef, Berly Martawardaya, berpendapat jalan tol adalah infrastruktur yang secara umum lebih cepat balik modal dan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.
Dia mengungkapkan, berdasarkan beberapa penelitian yang ada, secara umum dampak ekonomi tol yang cukup positif ada di Jawa.
"Jalan tol perlu menghubungkan konsentrasi penduduk dan ekonomi seperti kawasan industri, pelabuhan, objek wisata dan airport, baik yang sudah ada atau dibangun berdekatan atau setelah tol di bangun."
"Multiplier dan dampak ekonomi di tol Sumatra akan bertambah besar signifikansi setelah terhubung ke kota Jambi apalagi Pekanbaru," ungkapnya.
Adapun, pemerintah mencatat total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 2.599 kilometer. Dari total tersebut, sebagian besar berada di Jawa yaitu mencapai 1.691,87 km jalan tol yang beroperasi.
Kemudian, di Pulau Sumatra jalan tol yang beroperasi sepanjang 738,46 km, Pulau Kalimantan sepanjang 97,27 km, Pulau Sulawesi sepanjang 61,45 km, dan Pulau Bali sepanjang 10,072 km. (Muhammad Ridwan)