Mengintip Penyebab Kualitas Jasa Konsultan Konstruksi Turun

Inkindo tak menampik terjadi pasang surut konsultan di Indonesia dimana saat ini kualitas konsultan mengalami penurunan.

Yanita Petriella

16 Apr 2023 - 16.41
A-
A+
Mengintip Penyebab Kualitas Jasa Konsultan Konstruksi Turun

Ilustrasi Jasa Konsultan Konstruksi. /istimewa

Bisnis, JAKARTA – Sektor jasa konstruksi dalam empat bulan awal tahun ini terus menggeliat positif. Pemerintah tengah mengebut penyelesaian sejumlah penyelesaian proyek infrastruktur. Ditambah lagi, pemerintah tengah masif membangun proyek ibu kota negara (IKN). Oleh karena itu, untuk membangun proyek infrastruktur berkualitas dibutuhkan kualitas konsultan yang mumpuni. 

Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Erie Heryadi mengatakan jasa konsultan konstruksi memiliki peranan penting dalam keberhasilan suatu proyek infrastruktur. 

Menurutnya, semua perencanaan proyek konstruksi dimulai oleh konsultan. Pada dasarnya konsultan melakukan semuanya dari awal, menentukan lokasi, membuat studi, mendesain, membuat list dokumen kontraktor, hingga melakukan pengawasan kontraktor. 

“Konsultan itu terlibat. Itu kalau konsultan enggak bagus ya dampaknya produk bangunannya jadi enggak bagus,” ujarnya dikutip Minggu (16/4/2023). 

Erie tak menampik terjadi pasang surut konsultan di Indonesia dimana saat ini kualitas konsultan mengalami penurunan. Menurutnya, terjadinya penurunan kualitas konsultan karena regulasi yang kurang mendukung sehingga berdampak pada daya saing. Ditambah lagi adanya praktik tender yang tidak sehat dengan  melakukan banting harga untuk memperoleh kontrak.

“Kalau banting-bantingan harga, ketika mendapatkan kontrak ya bingung melaksanakannya akhirnya turun kualitasnya. Akhirnya, karena perilaku ini kita jauh tertinggal, menjadi tidak kompetitif, daya saing rendah. Konsultan dengan kualitas rendah ini dikenal sebagai konsultan KW 1, KW 2, KW 3 dan seterusnya. Berbeda dengan zaman dulu, kualitas konsultan kita bagus-bagus,” kata Erie. 

Baca Juga: Seribu Jurus Tingkatkan Daya Saing Konsultan Nasional


Wakil Ketua Umum Bidang Pranata Usaha Inkindo Ronald Sihombing Hutasoit menambahkan penghargaan terhadap tenaga ahli konsultan baik individu maupun badan usaha di Indonesia sangat rendah. Belanja negara di sektor konsultansi hanya Rp21 triliun terhadap total belanja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebesar Rp153 triliun. 

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak proyek konstruksi maupun non konstruksi di Indonesia menggunakan tenaga ahli asing. Padahal, banyak tenaga ahli bernaung di bawah Inkindo memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam menggarap proyek besar. Inkindo merupakan asosiasi badan usaha dengan jumlah 6.000 anggota.

Indonesia nantinya akan mengalami masa emas bonus demografi pada 2045 mendatang di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan dapat menjadi lima negara besar di dunia. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan upaya peningkatan jasa konsultan konstruksi maupun non konstruksi. 

Inkindo mendorong pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Presiden (perpres) tentang peningkatan daya saing jasa konsultasi non konstruksi. Hal ini diperlukan karena dari 18 bidang jasa konsultasi terdapat satu yang belum memiliki payung hukum, yakni jasa konsultasi non-konstruksi.

Itulah makanya kami berjuang untuk penerbitan Perpres. Karena untuk sampai pada Undang-undang (UU) terlalu lama, ribet, dan butuh waktu. Sementara ke-17 sektor lainnya sudah dipayungi hukum UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,” ucapnya.

Diharapkan melalui Perpres ini, Pemerintah akan lebih intensif memperhatikan sektor jasa konsultasi konstruksi maupun non-konstruksi. Saat ini untuk sektor konstruksi sudah memiliki regulasi yang jelas dan telah memiliki kementerian pembina, yaitu Kementerian PUPR. Sementara untuk sektor non-konstruksi masih belum memiliki regulasi yang jelas dan belum memiliki secara tegas. 

Oleh karena itu, diharapkan adanya satu payung hukum yang diterbitkan untuk mengatur jasa non-konstruksi, sekaligus memiliki kementerian pembina. Hal ini guna meningkatkan pengembangan peran jasa konsultansi guna meningkatkan daya saing.

“Dalam Perpres nantinya ada administrasi kelembagaan yang lebih rapi, memiliki standar kompetensi, dan standar renumerasi yang akan mendorong peningkatan kualitas jasa konsultansi non-konstruksi,” tutur Ronald. 

Untuk diketahui, Inkindo akan menggelar Rakernas yang digelar pada 24-26 Mei 2023 mendatang yang rencananya akan mengundang Presiden Republik Indonesia Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.