Bisnis, JAKARTA – Menjelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2024 mendatang, pemerintah terus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur agar tak ada yang mangkrak. Salah satu yang dilakukan dengan menetapkan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun 2023 sebesar Rp125,2 triliun telah disetujui Komisi V DPR RI. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR pada Kamis (8/9/2022).
Direstuinya pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan senilai Rp125,2 triliun ini menjadikan kementerian ini memiliki anggaran kedua terbesar di tahun 2023. Adapun di posisi pertama, Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang mendapat anggaran terbesar dalam RAPBN 2023, yakni mencapai Rp131,9 triliun pada 2023, lebih rendah 1,12 persen dibandingkan dari outlook 2022.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023, terdapat dua hal yang menjadi fokus instansinya yakni penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
“Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024,” ujarnya