Free

Mengukur Ambisi Target Prabowo-Gibran Bangun 3 Juta Rumah Setiap Tahun Tekan Backlog

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjanji akan membangun 3 juta rumah di Indonesia setiap tahun untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia.

Yanita Petriella

6 Feb 2024 - 21.06
A-
A+
Mengukur Ambisi Target Prabowo-Gibran Bangun 3 Juta Rumah Setiap Tahun Tekan Backlog

young-happy-asian-couple-presenting-symbols-house-rumah milenial-freepik

Bisnis, JAKARTA – Masalah angka backlog hunian yang mencapai 12,7 juta akan terselesaikan jika pemerintah baru masa mendatang berkomitmen dalam program pembangunan perumahan.

Untuk diketahui, backlog adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Backlog dihitung berdasarkan kebutuhan satu unit rumah untuk satu rumah tangga atau kepala keluarga (KK).

Isu perumahan rakyat menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan di Indonesia salah satunya terkait kepemilikan hunian dan rumah layak huni. Jika persoalan kepemilikan hunian ini tak segera diselesaikan maka akan menjadi bom waktu. Diperkirakan angka backlog setiap tahunnya mengalami penambahan mencapai 700.000 hingga 800.000 keluarga baru.

Pemerintah sendiri menargetkan permasalahan backlog tuntas pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai target tahun 2045 ini tentu perlu terobosan. Jika tidak, tahun 2045, pada saat Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka, jumlah backlog diperkirakan dapat mencapai 25 juta unit atau 25 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah. Adapun untuk mencapai target zero backlog pada 2045 mendatang, pemerintah telah membentuk ekosistem pembiayaan perumahan. 

Terlebih, mimpi mencapai zero backlog pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai target tahun 2045 ini tentu perlu terobosan. Jika tidak, tahun 2045, pada saat Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka, jumlah backlog diperkirakan dapat mencapai 25 juta unit atau 25 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah. 

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjanji akan membangun 3 juta rumah di Indonesia setiap tahun untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat Indonesia.

Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo – Gibran, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pembangunan 3 juta rumah itu terbagi masing-masing 1 juta di perkotaan, 1 juta di perdesaan, dan 1 juta di pesisir. 

Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa. Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia.

Hashim pun menantang Real Estat Indonesia (REI) sebagai asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Indonesia itu untuk bersedia menjadi punggawa terdepan dalam menjalankan tugas pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan. Hal itu diungkapkan acara Konsolidasi Nasional Pengusaha dan Pekerja untuk Prabowo – Gibran pada Senin 5 Februari 2024.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto menyatakan pengembang siap menerima tantangan untuk dilibatkan merealisasikan pembangunan perumahan dalam lima tahun mendatang. 

Menurutnya, target pembangunan rumah capres– cawapres dinilai sejalan dengan upaya menuntaskan backlog perumahan yang saat ini telah mencapai lebih dari 12,7 juta unit dan terus bertambah setiap tahunnya.

“Program pembangunan 3 juta rumah per tahun ini sangat realistis dan inline dengan usaha untuk menyelesaikan angka backlog perumahan yang terus membesar. Jika konsisten dijalankan, maka di 2029 jumlah backlog akan dapat dikelola dan ditanggani,” ujarnya, Selasa (6/2/2024). 

Dia menilai pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif. Terlebih, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan hunian mencapai 800.000 unit rumah, sementara saat ini kemampuan pengembang membangun hanya sekitar 450.000 hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan rincian 250.000 rumah bersubsidi dan 200.000 rumah komersial atau non-subsidi.

“Artinya, cara-cara yang biasa dilakukan selama ini ternyata tidak akan mampu untuk mengatasi backlog yang angkanya sudah 12,7 juta unit. Bahkan untuk memenuhi akumulasi penambahan kebutuhan rumah setiap tahun sebanyak 800.000 unit saja belum dapat teratasi,” ucapnya.

Dia menuturkan terdapat potensi masalah yang selama ini masih menghambat sektor properti terutama penyediaan perumahan rakyat yang harus diselesaikan. Pasalnya, jika sektor perumahan tidak dikelola dengan serius berpotensi maka akan menjadi bom waktu karena pada 2035, hampir 66% penduduk indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan. 

Situasi tersebut membutuh penangganan yang tepat sehingga jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah tidak terus membengkak.

“Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20% dan berpotensi terus bertambah. Karena itu, REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah,” katanya. 

Sektor perumahan diyakini dapat menghasilkan dampak besar seperti menyerap tenaga kerja yang besar karena bersifat padat karya, mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta bisa membantu menekan angka stunting di Indonesia.

Joko menilai, ketika para calon presiden dan wakil presiden bicara tentang upaya mencapai kesejahteraan rakyat, maka seharusnya salah satu yang dibahas adalah mengenai upaya-upaya untuk memenuhi hunian yang layak. Pasalnya, tempat tinggal yang layak merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat.

“Oleh karena itu, kami berkomitmen kuat untuk selalu mendukung program perumahan yang dijalankan pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang karena searah dengan tujuan REI dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan rumah berkualitas yang layak huni,” tuturnya. 

Baca Juga: Adu Gagasan Kebijakan Pembangunan Rumah Diusung Tiga Pasang CapresCawapres


Pendekatan Proportinomic

REI secara proaktif terus mengaungkan pentingnya sektor perumahan ini dikelola secara baik dengan paradigma propertinomic kepada seluruh calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi pada Pemilu 2024. 

“Itu semua merupakan upaya kami untuk menyadarkan dan menumbuhkan pemahaman kepada semua pihak termasuk para kontestan di Pemilu 2024 tentang pentingnya pemenuhan rumah bagi masyarakat. Harus diingat bahwa penyediaan tempat tinggal layak adalah perintah konstitusi yang harus kita taati dan capai,” ujarnya. 

Propertinomic merupakan paradigma baru yang merujuk kepada posisi strategis sektor properti sebagai kekuatan utama dalam membangkitkan perekonomian negara. Propertinomic mengubah cara melihat sektor properti dari hanya sebuah indikator dalam pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pengungkit.

Adapun terdapat empat fokus utama propertinomic yang harus disentuh oleh pemerintahan mendatang. Pertama, penguatan institusi atau kelembagaan yakni perlunya satu kementerian khusus yang mengurusi perumahan dan perkotaan sebagai integrator kebijakan yang fokus. Selama ini, sektor properti diurusi oleh 6 kementerian/lembaga berbeda yang memiliki agenda masing-masing.

“Kedua adalah fokus kebijakan. Kalau ada kementerian khusus, maka berarti ada prioritas dan keberpihakan, sehingga hambatan koordinasi lintas kementerian/lembaga yang selama ini sering terjadi dapat lebih cepat dikonsolidasikan,” katanya.

Ketiga, memaksimalkan anggaran perumahan karena selama ini alokasi anggaran untuk sektor perumahan masih sangat kecil, yaitu 0,4% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Posisi tersebut menunjukkan sektor perumahan belum menjadi prioritas di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ini.

Menuruntya, anggaran perumahan sebenarnya tidak hanya bersumber dari APBN tetapi pemerintah dapat mencari dana-dana pendampingan yang jumlahnya cukup besar.

“Sebenarnya subsidi perumahan itu dananya tidak hilang, karena anggaran subsidi berubah menjadi barang rumah yang punya nilai. Tentu ada dampak ekonomi yang ditimbulkan, dan dananya akan kembali sebagai dana bergulir,” ucapnya. 

Keempat dengan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN). Dengan menjadikan sektor perumahan sebagai PSN, maka sektor ini akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu akan mempercepat penyediaan perumahan nasional. 

Baca Juga: Mencari Kebenaran Data Penurunan Angka Backlog Kepemilikan Rumah


Tantangan Bangun Rumah

Sementara itu, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip berpendpaat para pasangan capres dan cawapres periode 2024-2029 memiliki komitmen tinggi terkait penyediaan perumahan dan hunian yang layak. Dia menilai sebanyak 2 juta hingga 3 juta rumah yang diperkirakan akan dibangun setiap tahunnya oleh pemerintahan baru mendatang atau dua kali lipat dibanding program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Namun demikian, Sunarsip menuturkan masih terdapat jumlah tantangan dalam pembangunan rumah yakni Ketersediaan lahan dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu tantangan yang terbesar. Selain itu, ketersediaan dana murah yang match dengan karakteristik pembiayaan perumahan juga menjadi hambatan tersendiri bagi upaya penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. 

“Ada keterbatasan jumlah pengembang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi mitra bisnis bagi pemerintah dan bank penyedia kredit,” tuturnya kepada Bisnis. 

Sunarsip mengusulkan agar dikembangkan berbagai kebijakan dan inovasi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha di sektor perumahan dan properti untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan bagi upaya penyediaan perumahan dan bisnis di sektor properti.

Terpisah, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna berpendapat rencana pembangunan perumahan yang diusung capres-cawapres sebanyak 2 juta hingga 3 juta rumah dinilai terlalu fantastis apabila melihat realisasi milik Presiden Joko Widodo dalam Program Sejuta Rumah yang ternyata tidak sesuai dengan target.
“Kita harus belajar dari kebijakan-kebijakan rumah sebelumnya. Target sejuta rumah ternyata hanya terjangkau 200.000 rumah.Kalau mau bangun 3 juta rumah harus jelas konsep dan lokasinya,” ujarnya. 

Dia berharap pemerintah juga mempermudah perizinan dan penyediaan lahan untuk membangun program perumahan. Selama ini kendala pembangunan hunian terletak pada tanah yang terbatas di perkotaan. Dia meminta pemerintahan mendatang dapat realistis memberikan target pembangunan perumahan demi terselesaikannya angka backlog hunian. 

Hingga saat ini berdasarkan data yang dimiliki Kementerian PUPR, capaian Program Sejuta Rumah dari tahun 2015 hingga 2023 telah mencapai angka 9.206.379 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Asteria Desi Kartikasari
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.