Free

Menimbang Untung Rugi Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Bauksit

Untuk saat ini pemerintah hanya melarang ekspor bijih bauksit, sementara untuk konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, dan lumpur anoda hasil pemurnian tembaga tetap diperbolehkan untuk diekspor tetapi dengan sejumlah persyaratan termasuk adanya denda dan sanksi administratif serta bea keluar.

Ibeth Nurbaiti

13 Jun 2023 - 09.46
A-
A+
Menimbang Untung Rugi Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Bauksit

PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) berfokus mengembangkan penghiliran komoditas bauksit dengan pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat. ANTM menargetkan peningkatan volume produksi bijih bauksit sebesar 21 persen menjadi 2 juta wet metric ton (wmt). - Foto ANTM

Bisnis, JAKARTA — Kebijakan larangan ekspor bauksit yang diberlakukan sejak 10 Juni 2023 masih menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah pihak bahkan menilai kebijakan larangan ekspor komoditas mineral itu belum terlalu mendesak untuk dilakukan saat ini.

Dengan masih menumpuknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, banyak pihak yang juga menyangsikan kebijakan moratorium ekspor bauksit bersih atau washed bauxite (WBx) pada bulan ini akan terlaksana sesuai dengan harapan. 

Terlebih, pemerintah pun disebut-sebut masih setengah hati mendorong pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) sebagai upaya mempercepat ekosistem penghiliran di dalam negeri.

Baca juga: Larangan Ekspor Bauksit Berlaku 10 Juni 2023, PR Masih Menumpuk

Dari 12 fasilitas pemurnian yang ditargetkan, saat ini hanya ada empat smelter yang sudah beroperasi dan delapan smelter dalam tahap pembangunan. Keempat smelter itu juga menghasilkan produk yang berbeda, yakni smelter grade alumina (SGA), chemical grade alumina (CGA), serta aluminium ingot, dan billet

Esther Sri Astuti, Direktur Program Indef, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, dalam tulisannya berjudul Urgensi Larang Ekspor Bauksit, menyebutkan bahwa larangan ekspor bauksit yang mengacu pada UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) akan berdampak pada hilangnya penerimaan negara dari bea keluar dan royalti komoditas itu sebesar Rp1,83 trilliun jika mengacu pada penerimaan negara tahun 2022.

Baca juga: Menghitung Sanksi Denda Keterlambatan Pembangunan Smelter

Selain itu, jika produksi bauksit Indonesia diperkirakan 25 juta ton per tahun, sementara kapasitas smelter saat ini hanya bisa menyerap 13,25 juta ton per tahun maka dimungkinkan ada potensi produksi bauksit Indonesia tidak terserap sebesar 11,75 juta ton per tahun.


Akibat tidak terserapnya bauksit tersebut maka harga jual bauksit dalam negeri pun diperkirakan akan lebih rendah daripada pasar dunia sehingga mendorong terjadinya penyeludupan bauksit ke luar negeri.

“Urgensi larangan ekspor bauksit perlu dilakukan bertahap seperti pemberian insentif pengolahan bauksit, pemberian bea ekspor alumina mapupun produk hasil olahan bauksit lainnya, kemudian baru melarang ekspor bauksit mentah,” kata Esther dikutip Selasa (13/6/2023).

Menurut dia, kebijakan larangan ekspor bauksit juga bukan garansi untuk menyukseskan penghiliran industri bauksit. “Yang terpenting adalah mempersiapkan kelengkapan rantai pasok [supply chain] bauksit dari industri hulu ke industri hilir,” ujarnya.

Baca juga: Harga Gas Murah Industri atau HGBT Tak Lagi Dipatok US$6/MMBtu

Sebagaimana diketahui, dalam Pasar 170A UU Minerba 3/2020 mengamanatkan bahwa pembangunan fasilitas smelter mineral sejatinya harus sudah diselesaikan pada 10 Juni 2023, dan batas pengiriman mineral ke luar negeri maksimal 3 tahun sejak UU tersebut disahkan.

Hanya saja, untuk saat ini pemerintah hanya melarang ekspor bijih bauksit, sementara untuk konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, dan lumpur anoda hasil pemurnian tembaga tetap diperbolehkan untuk diekspor tetapi dengan sejumlah persyaratan termasuk adanya denda dan sanksi administratif serta bea keluar.

Baca juga: Dilema Larangan Ekspor Bauksit dan Ketidaksiapan Smelter

Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba dalam webinar yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Senin (13/6/2023) mengungkapkan bahwa sampai saat ini hanya penghiliran nikel saja yang paling pesat perkembangannya dalam industri pertambangan nasional.


“Kalau kita lihat memang yang paling pesat perkembangannya adalah hilirisasi di nikel. Sudah lebih dari 100 smelter yang mengarah kepada industri besi baja dengan produk nickel pig iron dan feronikel,” katanya.

Selain itu, imbuhnya, juga sudah ada empat smelter nikel yang mengarah kepada industri baterai, menyusul belasan smelter lainnya. Di sisi lain, penghiliran bauksit yang mengarah kepada alumina dan aluminium juga sedang berkembang.

Baca juga: Shell Melunak, Pertamina Segera Dampingi Inpex di Blok Masela

“Dari industri bauksit ini ada empat perusahaan sudah menghasilkan dari biji bauksit ke alumina. Kemudian ada satu [smelter] sudah eksis yang menghasilkan dari alumina ke aluminium dan satu lagi akan berkembang di Kalimantan Utara untuk menghasilkan aluminium,” ujar Irwandy.

Dia tidak menampik adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh industri yang ingin mendirikan smelter, mulai dari pendanaan, masalah pasokan listrik ke smelter, pembebasan lahan, hingga masalah perizinan.

Berdasarkan hitung-hitungan Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), kebutuhan investasi untuk pembangunan satu unit smelter bauksit dapat mencapai US$1,2 miliar.

Baca juga: Gasifikasi Batu Bara dan Misi Sulit Lepas dari Jerat Impor LPG

Namun, imbuhnya, pemerintah juga tidak tutup mata terhadap segala persoalan tersebut, salah satunya dengan melakukan pertemuan komprehensif dengan pihak industri. Kementerian ESDM sudah pernah melakukan satu pertemuan yang komprehensif langsung antara industri yang mengalami kesulitan dengan bank dan juga dengan PT PLN (Persero).


“Kami menjembatani bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan akses yang lebih mudah. Juga untuk masalah pasokan energi sudah ada komitmen juga dari PLN yang akan membantu mereka,” tuturnya.

Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Daymas Arangga menilai langkah pemerintah menghentikan ekspor mineral mentah sudah tepat sebagai komitmen untuk mendukung implementasi kebijakan penghiliran.

Hanya saja, pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut yang komprehensif dalam melakukan pelarangan terhadap berbagai jenis mineral mentah lantaran beberapa jenis mineral tidak memiliki prospek yang cemerlang layaknya nikel dan bauksit.

Baca juga: Polemik Ekspor Pasir Laut & Keresahan di Pesisir Kepulauan Riau

“Yang perlu ditekankan adalah bagaimana integrasi antara pemerintah dan pengusaha bisa berjalan karena memang penyerapan domestik jadi sebuah waktu transisi yang menyakitkan bagi pengusaha. Karena ketika dilarang, artinya kan ada penyerapan keluar yang berkurang dan akhirnya hanya bergantung pada market domestik,” ujarnya.

Di sisi lain, dia melihat kebutuhan mineral untuk pasar domestik masih belum tercukupi ketika pemerintah melakukan penghiliran. Namun, Daymas juga melihat banyak negara yang siap menerima mineral dari Indonesia ketika pemerintah sukses melakukan penghiliran, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Australia.

Baca juga: Ancang-Ancang Kuat Indonesia Masuk Gelanggang Industri Baterai

Oleh karena itu, Energy Watch Indonesia mengharapkan agar pemerintah tidak hanya fokus menyukseskan kebijakan penghiliran tetapi juga tetap memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Artinya, energi yang disuplai ke smelter-smelter yang ada tersebut harus sudah rendah emisi.


Sebagai gambaran, kebijakan larangan ekspor bauksit memang diperkirakan akan memberikan dampak kepada ribuan tenaga kerja. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, sebanyak 1.019 tenaga kerja untuk kegiatan produksi maupun penjualan berpotensi tidak dapat bekerja.

Kebijakan moratorium ekspor tersebut juga akan mengurangi ekspor bauksit sampai dengan sekitar 8,09 juta ton atau senilai US$288,52 juta atau setara Rp4,3 triliun (asumsi kurs Rp14.903 per US$) pada 2023.

Kemudian, akan meningkat menjadi US$494,6 juta atau setara Rp7,4 triliun pada 2024. Artinya, terdapat kurang lebih 13,86 juta ton bauksit yang tidak diserap dalam negeri, selain adanya penurunan penerimaan negara dari royalti bauksit sebesar US$49,6 juta.

Baca juga: Babak Baru Larangan Ekspor Mineral dan Kewajiban Bangun Smelter

Kendati demikian, dengan adanya larangan ekspor, pemerintah dapat meningkatkan nilai tambah dengan pengoptimalan pengolahan bijih bauksit melalui empat smelter bauksit yang telah beroperasi.

Seperti yang pernah disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif, dengan pengoptimalan pengolahan dari empat smelter bauksit eksisting akan didapatkan tambahan nilai ekspor US$1,9 miliar dan akan menyerap tambahan tenaga kerja sebanyak 8.646 orang. Artinya, masyarakat masih mendapatkan manfaat bersih dari hilirisasi bauksit berupa nilai ekspor sebesar US$1,5 miliar dan penyerapan tenaga kerja 7.600 orang.

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022—2027 yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 19 Desember 2022, dikutip Senin (12/6/2023), cadangan dan produksi bauksit Indonesia berada di peringkat ke-6 di dunia atau 4 persen dari cadangan dunia.


Indonesia memiliki total sumber daya bauksit sebesar 6,6 miliar ton bijih dan 1,1 miliar ton logam, dengan cadangan 3,2 miliar ton bijih dan 520 juta ton logam. Indonesia juga masih menyimpan beberapa wilayah yang belum dieksplorasi (greenfield) yang dapat dikembangkan dan dijadikan peluang investasi. 

Wilayah greenfield untuk komoditas bauksit teridentifikasi di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Pemerintah memperkirakan permintaan komoditas bauksit dan besi akan mengalami peningkatan seiring proyeksi permintaan alumunium pasar global yang terus meningkat. (Denis Riantiza Meilanova)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.