Free

Meninjau Ulang Lisensi Starlink demi Kesehatan Industri Telekomunikasi

Pemerintah diminta untuk mengambil langkah-langkah yang adil dan bijak demi menjaga keseimbangan juga kesehatan industri telekomunikasi di Indonesia.

Rika Anggraeni

28 Mei 2024 - 17.19
A-
A+
Meninjau Ulang Lisensi Starlink demi Kesehatan Industri Telekomunikasi

Perangkat Starlink. /Dok. Starlink

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diharapkan untuk meninjau ulang lisensi satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk. Tujuannya untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan industri telekomunikasi di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan bahwa pemerintah dapat lebih memerhatikan dan menghargai kerja keras yang telah dilakukan oleh ISP lokal.

“APJII mengusulkan pemerintah mungkin meninjau ulang lisensi Starlink, serta tindakan tegas dari pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan kondisi yang telah ditetapkan,” kata Arif dalam konferensi pers virtual APJII bertajuk ‘Perlakuan Khusus Starlink Buat Siapa dan Untuk Daerah Mana?’, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Bocoran Lokasi Uji Coba Starlink di IKN

Untuk itu, APJlI berharap pemerintah membuka kembali diskusi dan mempertimbangkan ulang keputusan terkait lisensi Starlink, pembagian wilayah cakupan operasional, dan kewibawaan perizinan dengan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

APJII juga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk diambil oleh pemerintah. Salah satunya adalah pembekuan izin penjualan langsung (ritel) untuk layanan Starlink hingga regulasi yang lebih jelas diterapkan.

Selain itu, APJII juga mengajak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang adil dan bijak demi menjaga keseimbangan juga kesehatan industri telekomunikasi di Indonesia.

 

 

“Apabila Kominfo tidak bisa mengatur persaingan dan menjaga kesehatan industri, APJII menuntut agar biaya BHP [biaya hak penggunaan] dan USO [universal service obligation] dapat ditinjau ulang atau diberhentikan,” ujarnya.

Di samping itu, APJII turut mengingatkan keselamatan dan kesejahteraan industri telekomunikasi Indonesia merupakan tanggung jawab bersama.

“Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan dan kemandirian sektor telekomunikasi dan kepentingan bersama,” tandasnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo menegaskan akan memberikan perlakuan yang sama kepada Starlink sebagaimana yang diberikan pemerintah kepada perusahaan telekomunikasi. 

Baca juga: APJII Usul Kemenkominfo Tinjau Ulang Lisensi Starlink, Mengapa?

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, menyatakan bahwa satelit orbit bumi rendah Starlink yang beroperasi di Indonesia bukanlah anak emas. Kemenkominfo menempelkan kewajiban kepada Starlink, seperti yang diterapkan kepada operator telekomunikasi.

“Tidak ada anak emas, kita pastikan Starlink bukan anak emas,” kata Nezar saat ditemui di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Selain itu, lanjut Nezar, pemerintah juga tengah memutar otak agar Starlink dapat dikenakan pajak. Alhasil, negara mendapat manfaat dari hadirnya layanan Starlink di Tanah Air.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.