Menjemput Mimpi Pekerja Informal Punya Rumah Tak Sekadar Angan

Memiliki rumah tentu menjadi sebuah impian bagi setiap orang. Namun memang untuk kalangan tertentu memiliki rumah sulit terjangkau sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa. Sudah 77 tahun Indonesia merdeka, namun permasalahan perumahan masih menghantui.

Yanita Petriella

7 Feb 2023 - 18.00
A-
A+
Menjemput Mimpi Pekerja Informal Punya Rumah Tak Sekadar Angan

Warga berada di kawasan proyek pembangunan rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/2/2023). Bisnis/Abdurachman

Bisnis, JAKARTA – Alexander Hogiono Yogo hampir saja mengubur dalam-dalam impian untuk punya rumah sendiri. Maklum, di usianya yang sudah menginjak 40 tahun pada 2022, dia belum juga punya aset tempat tinggal. Jelang berakhirnya bulan Agustus, Alex bersama istri berbincang mengenai masa depan mereka bersama anak yang bakal menginjak usia satu tahun. Hingga isu memiliki hunian jadi salah satu topik perbincangan keduanya.

Sebenarnya Alex tidak bisa menjanjikan lebih pada sang istri pada dialog waktu itu. Menikah pada 2012, mereka sudah mencari informasi bagaimana cara kredit pemilikan rumah (KPR). Beberapa bank dia datangi. Hasilnya sama. Sulit memberikan pinjaman kepada Alex. Dia hanya pegawai alih daya (outsourcing) di sebuah perusahaan di Solo, Jawa Tengah. 

Tak heran perbincangan dengan istri tak digubris dengan antusias. Dalam hati paling dalam, Alex yang saat ini berprofesi sebagai mitra Gojek dari tahun 2019, sebenarnya sudah putus asa. Ternyata semesta menjawab. Sepekan setelah membahas soal rumah, yaitu pada awal September, Alex mendapat pesan dari Gojek. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memiliki program KPR Subsidi untuk mitra Gojek.

“Saya lalu coba dan berharap siapa tahu lolos. Di kemudian hari masih di bulan yang sama, saya ada pemberitahuan lolos tahap pertama,” kata Alex saat dihubungi Bisnis, Senin (6/2/2022).

Tahapan selanjutnya adalah pemberkasan. Alex yang datang bersama anak dan istri kembali menghadapi tantangan. Ada syarat yang harus dipenuhi, seperti membawa surat pemberitahuan tahunan (SPT) hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP). Proses Alex untuk memiliki rumah tertahan. Setelah melengkapi semua berkas yang dibutuhkan, pada pekan pertama Oktober, impian Alex dan istri untuk memiliki rumah tercapai.

Pada program KPR Subsisi Gojek, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN), Perum Perumnas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, Alex hanya mengeluarkan biaya Rp2 juta. Menempati rumah dengan luas tanah 60 meter persegi di Karanganyar, Jawa Tengah, Alex hanya perlu membayar cicilan Rp915.000 per bulan selama 10 tahun. Di tahun ke-11 dan seterusnya, total biaya akan menyesuaikan suku bunga. 

Tenor yang diberikan BTN kepada Alex selama 20 tahun. Akan tetapi pihak bank juga memberikan keringanan kepada Alex untuk bisa membayar lebih agar cepat lunas. Impian Alex dan istri yang selama hampir 10 tahun tersebut belum terlaksana pun tercapai juga. Kini, dia semakin semangat untuk mencari pundi-pundi rupiah dan menghidupi keluarga kecilnya.

“Semoga bisa melunasi cicilan. Mudahnya, saya bekerja. Lalu, penghasilan itu dipotong untuk biaya menjadi mitra Gojek, bayar cicilan KPR BTN, dan untuk kehidupan sehari-hari,” katanya. 

Baca Juga: Ketika Backlog Rumah Masih Jadi Momok Menuju Indonesia Emas 2045

Untuk diketahui, pada November tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Bank BTN, Perumnas, dan Gojek bekerja sama agar mitra Gojek bisa memiliki rumah.

Senior Vice President Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo menuturkan sejak awal Gojek berkomitmen untuk mendorong peningkatan taraf hidup mitra driver dan keluarga di luar pendapatan pokok. Wujud komitmen tersebut dilakukan secara konsisten melalui program swadaya yang telah dirintis sejak tahun 2016 lalu. 

Pengembangan program swadaya terus melahirkan berbagai inovasi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mitra dan keluarganya. Salah satunya dengan membantu mitra driver mewujudkan mimpi untuk memiliki rumah melalui program KPR bersubsidi yang diluncurkan pada tahun 2022.

“Gojek sebagai inisiator untuk membuka sinergi dengan pemangku kepentingan yang berperan strategis dalam peningkatan inklusi keuangan, dalam hal ini memperluas akses finansial bagi mitra driver Gojek sebagai kelompok pekerja informal,” ucapnya. 

Menurutnya, program KPR bagi mitra driver Gojek memiliki tujuan jangka panjang untuk mengurangi hambatan yang dihadapi para mitra dalam memenuhi kebutuhan primer berupa rumah agar memiliki penghidupan yang lebih baik. Program ini memberikan kesempatan kepada mitra driver Gojek untuk mendapatkan hunian layak dan terjangkau dengan adanya bantuan subsidi yang diberikan.

“Saat ini, bekerja sama dengan Bank BTN, Perumnas, dan Kementerian PUPR, kami tengah melaksanakan uji coba program yang ditujukan bagi mitra driver kami di Solo Raya. Belasan mitra driver resmi memiliki rumah baru berkat program KPR subsidi untuk mitra driver Gojek,” tutur Rubi. 

Dengan melihat antusiasme yang tinggi dari mitra driver akan manfaat dari program KPR bersubsidi, rencananya secara bertahap program ini akan dikembangkan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia.

Baca Juga: Polemik Harga Rumah yang Semakin Mahal dan Kian Tak Terjangkau

Kisah Alexander Hogiono Yogo, mitra Gojek, merupakan satu dari sekian banyak pekerja informal yang beruntung bisa membeli rumah. Berbeda dengan kisah Agus (34 tahun) bekerja sebagai kuli bangunan dan masih berjuang untuk bisa memiliki rumah idaman. Meskipun penghasilannya dibayar harian sebesar Rp175.000, namun mimpi punya rumah pun belum tercapai. Agus dan keluarganya masih mengontrak rumah di kawasan Cimanggis Jawa Barat. Dia berharap ada kemudahan dari pemerintah untuk dirinya bisa memiliki rumah impian yang menjadi tempat tinggal bagi keluarganya. 

“Susah sekali untuk bisa beli rumah, ditolak bank, mau beli rumah dengan langsung bayar cash enggak ada uangnya. Saya tahu ada rumah subsidi tapi kami tidak bisa beli karena penghasilan yang tidak tetap,” ujarnya. 

Sebagai tempat berteduh dan bernaung sebuah keluarga, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi karena hidup enggak cuma tentang hari ini saja. Memiliki rumah tentu menjadi sebuah impian bagi setiap orang. Namun memang untuk kalangan tertentu memiliki rumah sulit terjangkau sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa. Terlebih, sudah 77 tahun Indonesia merdeka, namun permasalahan perumahan masih menghantui. Hingga kini, angka backlog hunian di Indonesia mencapai 12,75 juta rumah dimana 79 persen berada di perkotaan. 

Diproyeksikan angka backlog akan semakin bertambah karena penambahan keluarga baru setiap tahunnya mencapai 640.000 hingga 800.000 keluarga. Adapun backlog merupakan kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Backlog dihitung berdasarkan kebutuhan satu unit rumah untuk satu rumah tangga atau kepala keluarga (KK).

Data Kementerian PUPR pada 2019 juga pernah menyebutkan sebanyak 81 juta milenial atau sekitar 31 persen populasi penduduk Indonesia belum memiliki hunian. Dari 93 persen backlog kepemilikan perumahan sebagian besar merupakan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) 33 persen dan masyarakat miskin sejumlah 60 persen. Seluruhnya didominasi MBR informal.

Kalangan informal selama ini sulit sekali mengakses perbankan untuk memiliki rumah karena unbankable. Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 80,24 juta orang yang bekerja di sektor informal. Jumlah tersebut setara dengan 59,31 persen dari total penduduk bekerja di dalam negeri yang sebanyak 135,3 juta orang. Sisanya sebanyak 55,06 juta jiwa atau 40,69 persen bekerja di sektor formal.

Selama ini, pemerintah telah menyediakan sejumlah skema bantuan pembiayaan untuk kalangan MBR bisa membeli rumah subsidi yakni Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB), pembiayaan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp79,77 triliun sepanjang 2010 hingga 2022 untuk program subsidi KPR dengan skema FLPP. Untuk program sejuta rumah dari tahun 2015 hingga 2022 terdapat 7,98 juta rumah rakyat yang dibangun untuk mengurangi backlog. 

Adapun rumah subsidi memang menjadi salah satu pilihan favorit para pencari hunian dengan jumlah penghasilan tertentu. Sesuai dengan namanya, pembeli rumah ini mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga bisa mendapatkan rumah dengan harga miring atau harga yang jauh lebih murah dibandingkan rumah komersial.  

Merujuk beleid Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No 242/KPTS/M/2020 yang dikeluarkan pada Maret 2020 yang berisikan aturan pembaharuan terkait harga jual rumah subsidi, harga rumah subsidi saat ini berkisar Rp150,5 juta untuk area Jawa dan Sumatra hingga Rp219 juta untuk area Papua.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Haru Koesmahargyo menuturkan dalam mendukung para MBR informal memiliki hunian, BTN telah melakukan kerjasama dengan Gojek untuk pemberian kemudahan kepada sektor informal termasuk kepada para driver Gojek dan Gocar. Selain dengan gojek, BTN juga telah bekerjasama dengan IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) untuk memberikan fasilitas KPR subsidi kepada para pedagang pasar.

“Tentu saja BTN tidak menutup kemungkinan untuk menggarap sektor informal yang lainnya pada masa yang akan datang. Saat ini kami sedang menjajaki juga kemungkinan kerja sama dengan penyedia jasa layanan transportasi lainnya yang cukup banyak jumlahnya serta tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis. 

BTN terus berupaya untuk mendukung target pemerintah memenuhi seluruh kebutuhan rumah layak masyarakat Indonesia pada 2045 atau zero backlog perumahan. BTN sendiri telah menyalurkan KPR selama 46 tahun dengan mencatatkan capaian pembiayaan hingga Rp400 triliun. Capaian tersebut merupakan total penyaluran KPR baik subsidi maupun non subsidi yang telah menyasar 5 juta masyarakat dalam memiliki rumah.

Dari keseluruhan pembiayaan yang mencapai hampir Rp400 triliun tersebut, lebih dari 56 persen atau sekitar Rp219 triliun mengalir ke segmen KPR subsidi sementara sisanya mengalir ke segmen KPR non subsidi. Pencapaian tersebut juga diimbangi dengan kemampuan Bank BTN dalam melakukan penetrasi pasar, dimana per Juni 2022 Bank BTN menguasai pangsa pasar KPR lebih dari 39,4 persen.

BTN pun memiliki berbagai skema KPR yang meringankan konsumen, mulai dari berkolaborasi dengan developer dan instansi terkait dalam menyusun skema kepemilikan rumah. Ada juga pola pembiayaan yang fleksibel dan bisa diakses secara affordable untuk masyarakat dan konsumen.

“Kami berupaya mendukung penyelesaian backlog perumahan tersebut dengan beberapa usulan yakni skema baru KPR FLPP, skema baru KPR SSB, Rent to Own (RTO) untuk MBR informal, KPR dengan skema staircasing shared ownership (SSO), penetapan imbal jasa penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli,” terangnya.

Dia mencontohkan dengan skema KPR RTO akan memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah untuk menyewa terlebih dulu. Skema KPR RTO ditujukan bagi MBR informal. Melalui fasilitas tersebut, MBR informal dapat menikmati fasilitas sewa selama 6 bulan sebelum mendapatkan KPR. Hampir mirip dengan RTO, skema SSO menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi. Tahap pertama yakni sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR. 

“Kami juga mengusulkan skema baru KPR FLPP yakni dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5 persen. Kemudian, untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR subsidi,” kata Haru.

Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Bank BTN Teguh Wahyudi menambahkan sepanjang tahun 2022, Bank BTN telah menyalurkan KPR subsidi sebanyak 167.224 unit dimana penyaluran tersebut terdiri dari sektor formal sebanyak 155.794 unit dan sektor informal sebanyak 11.420 unit. 

Di tahun ini sendiri, BTN akan tetap berfokus dalam penyaluran KPR subsidi yang ditargetkan sebanyak 183.250 unit. Adapun rincian penyaluran KPR subsidi di tahun ini ditargetkan 176.000 unit KPR FLPP dan sebanyak 6.250 unit untuk skema pembiayaan Tapera. 

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan penyaluran kredit KPR subsidi informal. Target penyaluran KPR subsidi pekerja informal 2023 yaitu 20.000 dengan 16.000 konvensional dan 4.000 unit syariah. Jadi sebanyak 183.250 unit itu, sekitar 162.250 unit untuk kalangan formal dan 20.000 unit untuk informal,” ucapnya.

Baca Juga: Menanti Janji Manis Harga Baru Rumah Subsidi Awal 2023

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna tak menampik sulitnya kalangan MBR informal untuk memiliki rumah. Pasalnya selama ini, skema bantuan pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah sebagian besar menyasar kalangan formal. 

“Saat ini, pembiayaan perumahan MBR informal masih tersisih dan tertinggal dalam target realisasi pembiayaan bersubsidi perumahan MBR. Ketertinggalan ini terutama terjadi pada kelompok MBR desil 1 sampai dengan 3. Perlu langkah nyata dalam bentuk kebijakan, instrumen, dan alokasi guna mewujudkan kebijakan publik ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi MBR non formal,” ujarnya.

Kementerian PUPR akan menata penerima program subsidi disesuaikan per segmennya. Pasalnya, selama ini program pembiayaan rumah subsidi yakni FLPP, SSB, BP2BT menyasar segmen yang sama yakni kalangan MBR sehingga menjadi tak optimal.

“Memang produk pembiayaan ini pada dasarnya niatnya baik agar masyarakat punya rumah. Namun kami akan tata produknya karena selama ini antar produk saling mematikan dan cenderung bank memilih FLPP. Kami akan tata agar semua program pembiayaan ini dapat terserap maksimal,” tuturnya.

Dia memaparkan terdapat 59,95 persen masyarakat bekerja pada sektor non formal, lalu sebanyak 74 persen diantaranya belum memiliki rumah. Sementara itu, dari 26 persen yang sudah memiliki rumah, sebesar 87 persen memerlukan perbaikan rumah. Lalu dari 74 persen yang belum memiliki rumah itu, sebanyak 41 persen diantaranya ingin membangun rumah sendiri.

“Karena itulah pembiayaan mikro perumahan bagi MBR informal merupakan tantangan yang serius ke depan. Bagaimana kita bisa membangun lewat skema program yang sudah ada dan terus dikembangkan. Jenis hunian juga perlu menjadi perhatian. Sementara itu urbanisasi yang semakin tinggi dan berpusat di kota juga harus diselesaikan biar tidak terjadi defocusing,” terang Herry.

Menurutnya, perlu perangkat yang harus disiapkan, agar sektor informal bisa masuk ke formal. Namun demikian, pilihan pembiayaan yang sudah ada harus terus dikembangkan dan jangan sampai bertabrakan satu sama lain.

“Segmentasi harus dirancang secara benar dan terstruktur,” ucapnya.

Pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan bagi MBR agar mendapatkan rumah layak melalui inovasi program bantuan pembiayaan perumahan. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok masyarakat yaitu MBR informal melalui skema RTO yang dikombinasikan dengan contractual saving housing, masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema SSO, dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.

Di sepanjang tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran senilai Rp30,38 triliun untuk 230.000 unit rumah. Dana tersebut dilakukan melalui program FLPP, SBUM, Tapera, dan SSB. Alokasi anggaran perumahan senilai Rp30,38 triliun tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah. Dana FLPP tahun 2023 sebesar Rp25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah. Sementara alokasi dana Tapera sebesar Rp0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit. 

“Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan backlog perumahan melalui program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable tetapi juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subsidi perumahan. Tahun 2023, kami akan fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal melalui saving plan dengan BP Tapera. Jadi, para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah apabila menabung selama 3-6 bulan di Tapera,” ujar Herry. 

Kementerian PUPR, lanjutnya, juga telah memperbaharui aturan mengenai batasan penghasilan MBR agar bisa memperoleh bantuan pembelian rumah subsidi. Beleid tersebut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomer 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya. Dalam Beleid itu, batasan besaran penghasilan MBR yang belum menikah maksimal Rp7 juta per bulan dari yang sebelumnya hanya Rp6 juta per bulan. Namun untuk MBR yang telah menikah, batasan penghasilan MBR tetap Rp8 juta per bulan. Aturan tersebut diharapkan agar cakupan penghasilan MBR bisa lebar sehingga dapat mengurangi angka backlog.

Baca Juga: Menilik Skema Rent to Own Bank BTN Berikan Kemudahan Punya Rumah

Dihubungi terpisah,  Komisioner BP Tapera Adi Setianto menuturkan penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga tahun 2022 sebanyak 1.169.042 unit disalurkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 9,81 persen atau sekitar 114.763 unit, kemudian sebesar 3,51 persen atau sekitar 41.052 unit disalurkan kepada TNI/POLRI, untuk swasta ada sebesar 76,71 persen atau sekitar 897.237 unit, wiraswata sebanyak 81.150 unit atau sebesar 6,94 persen, dan lain-lain sebanyak 35.377 unit atau sebesar 3,02 persen.

“Dapat disimpulkan dari total penyaluran 9,96 persen penyaluran FLPP diterima oleh pekerja informal,” katanya.

Menurut Adi, masih banyaknya pekerja mandiri yang belum bankable karena faktor penghasilan mereka yang tidak tetap seperti harian, mingguan, borongan, musiman dan lain sebagainya. Oleh karena itu, BP Tapera menyiapkan skemanya tabungan rencana perumahan (tapera saving plan) yang diharapkan pekerja mandiri atau informal mendaftar sebagai peserta Tapera.

“Pekerja mandiri atau informal ini diharapkan membuka tabungan rencana perumahan melalui bank penampung/penyalur fasilitas pembiayaan KPR subsidi yang bekerjasama dengan BP Tapera,” ucapnya.

Dengan membuka tabungan rencana perumahan tersebut, pekerja mandiri atau informal dengan penghasilan tidak tetap menjadi bankable karena bank penyalur bisa melihat mutasi rerata setoran dan saldo tabungan selama 3 bulan hingga 6 bulan terakhir. Nantinya, para pekerja sektor mandiri/informal dengan penghasilan tidak tetap tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan  fasilitas KPR subsidi FLPP. 

“Tabungan rencana perumahan untuk pekerja mandiri/informal dengan penghasilan tidak tetap tersebut diharapkan mendapatkan dukungan OJK melalui program inklusi keuangan (BSA - laku pandai). Kami di tahun ini juga gencar meningkatkan penyaluran pembiayaan untuk kalangan informal,” tutur Adi.

Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida berpendapat pasar MBR berpenghasilan tak tetap ini sangat besar karena 70 persen angka backlog disumbang oleh kalangan informal. Hal ini dikarenakan kalangan informal MBR kerap masuk dalam kategori unbankable. Permasalahan MBR informal yang sulit sekali membeli rumah ini harus diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah, perbankan dan developer untuk mendapatkan formula yang tepat.

Terkait dengan skema SSO dan RTO yang dicanangkan pemerintah dan perbankan, menurut Totok perlu dimatangkan agar kalangan informal yang menggunakan skema tersebut bisa visible dan bankable.

“Jadi apakah MBR informal ini nabung dulu agar bankable atau seperti apa. Tapi setelah nabung harus ada jaminan agar bisa lolos KPR subsidi, sebab kalau tidak nanti mereka kecewa. Ini harus benar-benar ada formula yang aplikatif,” ujarnya. 

Totok menuturkan dalam penyaluran KPR subsidi untuk kalangan pekerja informal pun bisa dilakukan dengan menggandeng asosiasi pekerja. Misalnya, seperti asosiasi pekerja kuli bangunan asosiasi tukang cukur, dan lain sebagainya. 

“Dengan bekerjasama dengan asosiasi tentu bisa membuat pekerja informal ini bankable,” katanya. 

(Reporter: Jaffry Prakoso / Rayful Mudassir / Yanita Petriella)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.