Menteri Agus Gumiwang: Insentif Kendaraan 'Hybrid' Berikan Perlakuan Setara

Wawancara langsung Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita terkait perluasan insentif untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Rahmad Fauzan

26 Feb 2024 - 09.48
A-
A+
Menteri Agus Gumiwang: Insentif Kendaraan 'Hybrid' Berikan Perlakuan Setara

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah berencana memperluas insentif untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Wacana yang digulirkan saat ini, kendaraan dengan bahan bakar kombinasi antara baterai dan fosil atau hybrid, dapat memperoleh insentif. 

Seperti apa kebijakan terkait dengan insentif tersebut, Bisnis meminta tanggapan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita. Berikut petikan wawancaranya:

 

Pemerintah berencana memberikan insentif untuk kendaraan hybrid, apa pertimbangannya?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso
Jelajahi peluang bisnis terpercaya dengan berlangganan
Temukan keleluasaan dan keuntungan maksimal dengan pilihan paket berlangganan eksklusif ini
BERLANGGANAN SEKARANG
Tidak Memerlukan Komitmen, Batalkan Kapan Saja
Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.