Bisnis, JAKARTA – Sejumlah pelaku usaha meminta pemerintah untuk membuat regulasi dan perizinan yang lebih sederhana untuk memacu ekspor nasional.
BPS mencatat, nilai ekspor Indonesia sepanjang November 2023 mencapai US$22 miliar atau turun 8,56% dibanding bulan sebelumnya.
Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi menilai, aturan dan perizinan yang sederhana menjadi sangat penting selain insentif yang diberikan oleh pemerintah.
Baca juga: Konsolidasi, TikTok dan Tokped Klaim Data Pribadi Pengguna Aman
“Pemerintah juga dapat membantu membuka akses pasar di beberapa negara lain untuk produk unggulan,” kata Chandra, Jumat (15/12/2023).
Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Eddy Martono menyarankan pemerintah untuk tidak menciptakan regulasi yang justru menyulitkan para eksportir. Salah satunya adalah kewajiban ekspor melalui bursa CPO.
“[Ini] untuk menjaga ekspor agar tetap terjaga dalam kondisi situasi ekonomi global yang belum kondusif,” ujarnya.
Terkait kebijakan The Fed yang diprediksi bakal memangkas suku bunga acuannya pada 2024, para pengusaha berharap kondisi ini akan menjadi momentum kondisi perekonomian global termasuk Indonesia dan kawasan untuk bertumbuh lebih tinggi dari sebelumnya.
Dengan begitu, kata Chandra, bisnis dapat menggeliat, lapangan pekerjaan tercipta sehingga konsumsi masyarakat juga meningkat. Tentu dengan adanya permintaan dan daya beli yang lebih tinggi, perdagangan antar negara diharapkan meningkat.
Baca juga: Rampung Merger, PalmCo Prioritaskan Peremajaan Sawit Rakyat
Di sisi lain, kebijakan hilirisasi dinilai berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Chandra mencontohkan, adanya hilirisasi telah menciptakan lapangan pekerjaan di daerah lantaran dibangunnya sarana prasarana pendukung industri hilirisasi.
“Tentunya hal ini juga sangat berkontribusi signifikan terhadap nilai ekspor kita,” pungkasnya.