Menyelamatkan Industri Padat Karya

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi secara komulatif itu melambat bila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 5,31%.

Redaksi

6 Feb 2024 - 09.00
A-
A+
Menyelamatkan Industri Padat Karya

Pekerja di pabrik tekstil. - Foto Bisnis.com

Bisnis, JAKARTA—Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi secara komulatif itu melambat bila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 5,31%.

Secara target, realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2023 meleset. Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memproyeksikan ekonomi tumbuh sebesar 5,3%.

Pencapaian ini menambah deret panjang proyeksi pertumbuhan ekonomi yang meleset. Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang digadang-dagang Presiden Joko Widodo belum pernah mencapai target.

Apalagi mimpi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, seperti yang dijanjikan Jokowi saat kampanye pemilihan presiden. Padahal kurva belanja dan utang pemerintah terus melaju dalam setiap tahunnya.

Namun, pertumbuhan ekonomi era Jokowi yang tertinggi hanya dicapai sebesar 5,31% pada 2022. Sisa periode pada tahun ini, rasanya sulit melebihi capaian 2 tahun lalu. Pasalnya target pemerintah ‘hanya’ sebesar 5,2% pada 2024.

Dalam 9 tahun terakhir, apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi era Jokowi hanya di kisaran 4,5%—5%. Hal itu kontras bila dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 5,5% hingga 6%. Era SBY pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,9% pada 2007.

Struktur ekonomi Indonesia pun kian menjauh dari sektor padat karya. Sektor konsumsi masih menjadi penopang pertumbuhan karena adanya doping dari bantuan sosial (bansos) jelang pilpres.

Hal itu terlihat dari kenaikan konsumsi pemerintah pada 2023 sebesar 2,95%. Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada 2023 ditopang oleh belanja barang dan jasa, khususnya badan layanan umum dan barang non-operasional.

Adapun realisasi konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia tercatat melambat pada 2023 menjadi 4,82%, dari 2022 sebesar 4,94%. Pelambatan ini terjadi karena konsumsi masyarakat kelas menengah.

Angka itu tecermin dari sejumlah indikator, seperti realisasi pajak penjualan bawang mewah melambat, jumlah penumpang angkutan udara turun, dan penjualan mobil penumpang tidak sebesar 2022.

Kelompok menengah atas lebih memilih menanamkan duit dalam bentuk investasi finansial, sedangkan kelah menengah bawah yang cenderung belanja. Tren itu terlihat dari kenaikan belanja kendaraan bermotor.

Secara kumulatif, pada 2023 dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55% dari total pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%. Meski melambat, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh, tetapi tidak setinggi sebelum pandemi Covid-19 atau pada 2019 yang mencapai 5,04%.

Kabar kurang baik dari sisi produksi. Kinerja industri pengolahan nonmigas tercatat mengalami penyusutan secara kumulatif, tumbuh 4,69% pada 2023, melambat dari realisasi tahun sebelumnya 5,01%.

Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas ditopang oleh sektor logam dasar yang naik 14,17%, barang galian bukan logam tumbuh 14,11%. Disusul industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik tumbuh 13,67%, industri alat angkutan yang tumbuh 7,63% dan industri pengolahan tembakau 4,8%.

Kontras dengan subsektor industri pengolahan nonmigas yang mengalami penurunan, yaitu industri karet, barang dari karet dan plastik yang melemah -3,63%, industri pengolahan lainnya -2,1%, industri furnitur turun -2,04%, industri tekstil dan pakaian jadi -1,98% dan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki -0,34%.

Menurut harian ini, sektor industri padat karya perlu diperhatikan pemerintah, karena tren kinerja yang terus merosot. Hal itu membuat pemutusan hubungan kerja (PHK) makin meningkat pada sektor tekstil, industri sepatu, dan lainnya.

Pemerintahan Jokowi dalam beberapa tahun terakhir cenderung berpihak pada penghiliran sektor industri minim pekerja. Industri padat karya justru cederung ditinggalkan. Padahal, maraknya PHK dapat menjadi ancaman sosial dan politik.

Kalangan pengusaha sendiri pun bersuara bahwa upaya mengerek pertumbuhan ekonomi dari bansos hanya langkah instan. Tidak dapat dijadikan instrumen utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan sesaat untuk kepentingan elektoral.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Redaksi

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.