Menyelisik Ketimpangan di Hulu dan Hilir untuk Pajak Karbon PLTU

Pemberlakuan pajak karbon terhadap PLTU batu bara dinilai belum optimal karena sektor hulu, yakni pertambangan batu bara tidak turut terkena pajak. Pemerintah perlu menyampaikan tolok ukur pemberlakuan pajak karbon dengan jelas.

Ibeth Nurbaiti
Feb 24, 2022 - 6:30 AM
A-
A+
Menyelisik Ketimpangan di Hulu dan Hilir untuk Pajak Karbon PLTU

Foto udara pembangunan PLTU Sumsel 8. PLTU yang terletak di Muara Enim, Sumatra Selatan tersebut dikerjakan oleh PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP), konsorsium yang dibentuk antara Bukit Asam dan perusahaan China, Huadian Hongkong Company Limited./Istimewa

Bisnis, JAKARTA — Rencana pemerintah menerapkan pajak karbon pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara mulai 1 April 2022 menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam agenda pengendalian iklim  global. Setidaknya, Indonesia bakal menyusul sejumlah negara lainnya yang sudah lebih dulu menerapkan pajak karbon.

Mengutip data World Bank (2021), Finlandia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan pajak karbon, yakni pada 1990 untuk sektor industri, transportasi, dan bangunan. Tarif pajak karbon yang diberlakukan pada saat itu mencapai US$68 per ton emisi karbon dan menjadi tarif pajak karbon tertinggi ke-3 di Eropa.

Di Asia Tenggara, ada Singapura yang menjadi negara pertama dalam hal penerapan pajak karbon, yakni sejak 1 Januari 2019 untuk sektor industri dan listrik. Tarif yang dikenakan sebesar US$4 per ton emisi karbon.

Sementara di Indonesia, untuk tahap awal pemerintah akan memberlakukan pajak karbon secara terbatas pada PLTU batu bara mulai 1 April 2022, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan DPR pada 7 Oktober 2021. 

Dalam pelaksanaannya, nantinya akan menggunakan skema perdagangan karbon (cap and trade) dan skema pajak karbon (cap and tax).

Baca juga: Pemerintah Didesak untuk Realisasikan Peta Jalan Transisi Energi

Pada skema perdagangan karbon, entitas yang menghasilkan emisi lebih dari cap diharuskan membeli sertifikat izin emisi (SIE) entitas lain yang emisinya di bawah cap. Selain itu, entitas juga dapat membeli sertifikat penurunan emisi (SPE).

Namun, jika entitas tersebut tidak dapat membeli SIE atau SPE secara penuh atas kelebihan emisi yang dihasilkan, maka berlaku skema cap and tax, yakni sisa emisi yang melebihi cap akan dikenakan pajak karbon. 

Pajak karbon memiliki ketentuan yang memberlakukan tarif lebih tinggi atau sama dengan harga di pasaran, tetapi ditetapkan juga tarif minimum sebesar Rp30 per Kg CO2 atau Rp 30.000 per ton CO2 ekuivalen.

Kendati demikian, pemberlakuan pajak karbon terhadap PLTU batu bara dinilai belum optimal karena sektor hulu, yakni pertambangan batu bara tidak turut terkena pajak. Pemerintah perlu menyampaikan tolok ukur pemberlakuan pajak karbon dengan jelas.

Pengamat perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menilai bahwa belum terdapat penjelasan dari pemerintah terkait dengan proses bisnis karbonisasi, yang semestinya menjadi landasan dan acuan penentuan sektor yang wajib membayar pajak karbon.

“Konsepnya, penambang yang menghasilkan batu bara, baru nanti dijual ke PLTU. Saat ini pajak karbon dikenakan ketika batu bara itu digunakan untuk bahan PLTU, target dasarnya di situ, tetapi menurut saya proses bisnis karbonisasi untuk [penerapan pajak karbon] ini belum jelas,” ujar Ronny kepada Bisnis, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Menyongsong Era Baru Rendah Karbon Lewat PLTU Batu Bara

Menurut dia, sektor hulu memberikan kontribusi terbesar terhadap emisi karbon karena PLTU hanya menggunakan sebagian batu bara yang mereka beli, dan batu bara itu pun mungkin tidak seluruhnya terpakai untuk operasional.

Di sisi lain, ekspor batu bara akan menghasilkan emisi karbon meskipun penggunanya bukanlah PLTU di Indonesia. Belum lagi risiko tumpahan batu bara dari tongkang yang bisa berdampak terhadap lingkungan.

Menurut Ronny, aspek-aspek tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan fiskal terkait dengan emisi karbon, di antaranya pajak karbon.

“Penambang batu bara itu kan perusahaan-perusahaan besar, kalau [pajak karbon] hanya di hilir jadinya kurang fair. Di hulu sudah jelas ada aspek karbonnya. Proses bisnis karbonisasi itu bagaimana, harus dijelaskan,” katanya.

Peninjauan dampak emisi karbon dalam proses bisnis, imbuhnya, dapat menjadi acuan dalam menentukan sektor yang akan kena pajak karbon selanjutnya. Jangan sampai logika pengenaan pajak karbon terhadap PLTU kembali terjadi, karena sisi hulu tidak turut menerima kewajiban perpajakan.

Di sisi lain, masyarakat juga berhak mengetahui landasan kebijakan dalam penerapan pajak karbon dan rencana pengembangan ke depannya. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan perlu membuka akses roadmap pajak karbon dan menjelaskan rencana pengembangannya kepada publik.

Baca juga: Menyongsong Era Baru Rendah Karbon Lewat PLTU Batu Bara

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa penerapan pajak karbon hanya untuk PLTU merupakan langkah awal dari rencana pengembangan perpajakan. 

Menurut dia, PLTU relatif dapat lebih terkontrol sehingga memudahkan implementasi kebijakan di awal.

“PLTU lebih dulu, salah satunya karena pembangkit listrik itu pasti urusannya dengan PT PLN [Persero], relatif terkontrol. PLN bisa menyusun seberapa besar emisi dari masing-masing PLTU batu bara dan bagaimana mekanisme pembayarannya,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/2/2022).


Setelah itu, pemerintah akan melihat penerapan pajak karbon secara lebih luas di sektor-sektor lain. Menurut Suahasil, perlu adanya estimasi dan mitigasi dari penerapan pajak karbon di sektor lain, dengan berkaca dari implementasi di PLTU.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pemerintah akan memperluas implementasi pengenaan pajak itu sesuai dengan peta jalan pajak karbon. Rencana perluasan pun telah dibahas bersama anggota parlemen.

“Disepakati bahwa perluasan sektor akan dilihat pada 2025,” ujar Febrio pada Selasa (23/2/2022).

Peta jalan pajak karbon akan memuat sejumlah poin, seperti strategi penurunan emisi karbon, sektor-sektor prioritas, dan pengembangan yang mengacu kepada Nationally Determined Contributions (NDC). 

Baca juga: Ketika Harga Emas Hitam Melambungkan Asa Pengusaha Batu Bara

Pemerintah pun akan menerbitkan sejumlah aturan turunan dari UU HPP sebagai bentuk implementasi peta jalan pajak karbon.

Sejauh ini, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) bersama sejumlah stakeholders mulai menggodok mekanisme pajak karbon dari PLTU batu bara.

Setidaknya, ada tiga isu yang menjadi konsentrasi bersama, yakni ketentuan penerapan pajak karbon, pelaksanaan perdagangan karbon, sekaligus penerapan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa untuk pertama kali pemerintah akan menyasar PLTU berbasis batu bara. 

Saat ini, pemerintah tengah mengombinasikan regulasi terkait dengan perdagangan karbon dan pajak karbon. “Kami bersama kementerian terkait sedang menyusun mekanisme, sedang menyusun juga batas-batasnya. Bagaimana mengombinasikan ke arah batasan atas emisi atau cap,” katanya, belum lama ini.

Seperti yang dilakukan oleh negara lain seperti Uni Eropa, Swiss, Selandia Baru, Kazakhstan, Korea Selatan, Australia, Kanada, hingga China dan Meksiko, Kementerian ESDM telah melakukan uji coba perdagangan karbon dengan melibatkan 80 unit PLTU. 

Namun, diperlukan kolaborasi antara swasta dan pemerintah untuk merealisasikan aturan tersebut karena tuntutan untuk memasuki era baru rendah karbon tidak bisa dilakukan sebelah pihak.

Baca juga: Pembangkit Listrik EBT : Modal Besar Netral Karbon

Terkait dengan kesiapan PLTU batu bara, Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali PT PLN (Persero) Haryanto sebelumnya mengatakan perseroan akan menggunakan konsep ekonomis, andal, dan rendah emisi (Trilema Energi) agar pembangkit listrik di Jawa, Madura, Bali (Jamali) dapat beradaptasi dengan melakukan peningkatan di berbagai aspek operasi sistem, baik perencanaan maupun pengendalian operasi.

Sistem pembangkit listrik Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia berkontribusi terhadap 70 persen produksi energi di Indonesia.

Angka beban puncak tertinggi mencapai 28.094 megawatt dan energi produksi pembangkitan sebesar 197 terawatt hours dalam periode setahun, sehingga pola operasi pembangkitan di sistem Jamali akan sangat menentukan produksi emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh PLN. (Rayful Mudassir/Faustina Prima Martha/Wibi Pangestu Pratama)

Editor: Ibeth Nurbaiti
company-logo

Lanjutkan Membaca

Menyelisik Ketimpangan di Hulu dan Hilir untuk Pajak Karbon PLTU

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ