Menyingkap Fakta tentang Keberhasilan Food Estate Indonesia

Fakta seputar keberhasilan program food estate terutama di era Jokowi belakangan kembali ramai diperbincangkan setelah dikritisi dalam debat keempat cawapres 2024 pada Minggu (21/1/2024) malam.

Tim Redaksi

23 Jan 2024 - 15.35
A-
A+
Menyingkap Fakta tentang Keberhasilan Food Estate Indonesia

Foto udara areal petak persawahan ekstentifikasi untuk food estate di Desa Mulya Sari, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Minggu (9/10/2022). Sejumlah kelompok tani di desa itu berharap pemerintah melakukan rehabilitasi irigasi di area persawahan seluas 103,66 hektare yang telah diolah menjadi area ekstentifikasi untuk perluasan food estate, agar petani dapat kembali menggarap lahan itu setelah setahun lebih terbengkalai. ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Bisnis, JAKARTA — Proyek pengembangan lumbung pangan atau food estate sesungguhnya sudah dirintis sejak tahun 1990-an, dan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo pertama kali dibahas dalam rapat terbatas pada 28 April 2020.

Tak lama setelah peringatan Organisasi Pangan Dunia (Food and Agricultur Organization/FAO) terkait dengan riskannya ketahanan pangan dunia di masa pandemi Covid-19, Presiden Jokowi pun memerintahkan menterinya untuk membangun food estate.

Dengan konsep meliputi pembukaan lahan baru untuk pertanian yang terintegrasi dan berisikan tanaman pangan, pembahasan food estate kemudian berlanjut pada 5 Mei 2020 dan 23 September 2020. 

Fakta seputar keberhasilan program food estate terutama di era Jokowi belakangan kembali ramai diperbincangkan setelah dikritisi dalam debat keempat cawapres 2024 pada Minggu (21/1/2024) malam.

Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya program food estate tentu membutuhkan evaluasi, tetapi bukan berarti kebijakan tersebut gagal dilakukan.

“Dalam implementasinya tentu ada evaluasi, perbaikan. Penyempurnaan itu terus berjalan supaya apa yang jadi cita-cita, jadi tujuan kebijakan itu bisa tercapai,” kata Ari kepada wartawan di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Senin (22/1/2024).

Menurut dia, program food estate sebenarnya merupakan bentuk upaya pemerintah dalam merespons situasi yang tengah dihadapi berbagai negara, mengingat bahwa situasi perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, salah satunya ada ancaman krisis pangan.

Setelah dihadapkan pada gelombang pandemi Covid-19, jelasnya, seluruh dunia menghadapi ancaman krisis pangan sehingga banyak negara yang kemudian menjadi negara gagal karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, termasuk juga harga pangan yang melambung tinggi di pasaran dunia.


Oleh sebab itu, Ari melanjutkan, untuk merespons ancaman global tersebut maka harus ada terobosan dengan skala besar, sehingga menjadi alasan dari Kepala Negara mendorong kebijakan lumbung pangan. 

“Tujuannya adalah menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemerintah, sehingga kemampuan kita untuk mandiri dari sisi pangan itu bisa tercukupi, tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara lain,” ujarnya.

Seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi sebelumnya, pengembangan food estate bukan pekerjaan mudah. Sebab, angka keberhasilan panen pada tanaman akan meningkat dan mulai membuahkan hasil pada tanaman keenam atau ketujuh. 

Kendati demikian, food estate dibangun dalam rangka untuk mengantisipasi krisis pangan. Hal ini disampaikannya usai memberikan pidato di acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

“Jadi kami membangun lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati. Semua kawasan, semua Negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan,” ujarnya ditemui di Gedung DPR, Jumat (18/8/2023).

Kepala Negara pun memaparkan bahwa saat ini ketersediaan komoditas seperti gandum, gula, hingga beras menjadi masalah di semua Negara. Bahkan, harga bahan-bahan pangan tersebut sedang naik drastis saat ini.

Antisipasi Krisis Pangan

Oleh sebab itu, dia menilai dalam mengantisipasi kondisi krisis pangan, maka food estate diperlukan untuk cadangan pangan, baik cadangan strategis, maupun untuk diekspor apabila menghasilkan secara melimpah dan negara lain membutuhkan.

Dia pun menegaskan meskipun memiliki strategi besar tersebut, tetapi dalam realisasinya membangun food estate itu tidak semudah yang orang-orang bayangkan. “Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi, semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan,” tutur Presiden.


Adapun, dilansir dari laman resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), proyek-proyek food estate tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.

Pembangunan food estate tersebut merupakan kolaborasi sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pertahanan.

Adapun, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 Mahfud MD dalam debat keempat cawapres 2024 mengatakan bahwa program food estate merupakan proyek yang gagal. “Jangan seperti food estate, yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong,” ujar Mahfud, Minggu (21/1/2024).

Sebagai gambaran, program food estate dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada area lahan sekitar 30.000 hektare. Pada saat yang sama, impor beras mencapai level tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Dalam hitungan ribu ton, impor beras pada 2019 tercatat sebesar 444,51 ton; 356,29 ton (2020); 407,74 ton (2021); 429,21 ton (2022); dan melonjak pada 2023 menjadi 3.062,86 ton atau sekitar 3,06 juta ton.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari 2024, menunjukkan bahwa impor beras pada 2023 tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Impor itu berasal dari Thailand dengan volume 1,38 juta ton atau mencakup 45,12% dari total impor beras. Sementara itu, dari Vietnam 1,14 juta ton, Pakistan 309.000 ton, Myanmar 141.000 ton, dan lainnya 83.000 ton.

Akademisi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Masitoh Nur Rohma mengungkapkan bahwa program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena sejumlah faktor.


Berdasarkan jurnal penelitian Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future pada 2023, yang dilakukan oleh Alsafana Rasman dkk dari Universitas Indonesia (UI), terdapat lima faktor di belakang kegagalan proyek tersebut.

Pertama, terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya. Kedua, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal.

Ketiga, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan. Keempat, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian.

Kelima, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangunan food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. 

Guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas juga pernah mengungkapkan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, program food estate tak pernah mampu terwujud dengan baik. Jargon pembentukan lumbung pangan baru hampir selalu gagal terlaksana dengan baik alias menguap tanpa jejak.

Selain era Presiden Soeharto, katanya, Indonesia juga pernah mengalami kegagalan saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin membangun lumbung pangan baru seluas 300.000 hektare di Baluangan dan 100.000 hektare di Ketapang. Kegagalan itu belum termasuk konsep cetak sawah 1,2 juta hektare di periode pertama Presiden Joko Widodo.

Sawah Sejuta Hektare ala Soeharto

Konsep food estate sempat dimunculkan oleh Presiden Soeharto, dengan jargonnya “Sawah Sejuta Hektare” di lahan gambut. Hanya saja, program pada Orde Baru tersebut gagal terlaksana lantaran terkendala oleh ketersediaan infrastruktur penunjang.

Tak bisa dimungkiri, sejarah mencatat bahwa Presiden RI ke-2 Soeharto merupakan salah satu pelopor ketahanan pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Kemudian, melalui program Bimbingan Masal (Bimas) yang didukung oleh terbitnya Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969, pemerintah berupaya mendorong peningkatan hasil produksi beras.

Melalui Bimas (Gotong Royong—Nasional), pemerintah menggerakkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, serta menerapakan diversifikasi pertanian dengan menggabungkan teknologi dan pertanian.

Tak hanya itu, Soeharto juga mendorong produksi pertanian lewat Proyek Lahan Gambut (PLG) di lahan seluas 1 juta hektare yang berlokasi di Kalimantan Tengah sesuai dengan Kepres No.82/1995.

Namun, proyek tersebut dihentikan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada 1998, dan dinyatakan gagal karena pengkajian ekosistem yang kurang. Hal ini ditandai dengan kerusakan lahan gambut dan kebakaran yang diakibatkan proyek tersebut.

MIFEE Era SBY

Setelah sekian lama terhenti, program ketahanan pangan kembali muncul di era Presiden SBY. Melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008—2009, SBY meluncurkan program Meraku Integrated Energi Estate (MIFEE) pada 2010.

Target dari program tersebut adalah membuka 1,2 juta hektare lahan pertanian, tetapi yang terealisasi hanya 100 hektare. 

Selanjutnya, SBY kembali membuat food estate di Kalimantan Utara pada 2011 dengan target 30.000 hektare sawah dan pada 2013 food estate Ketapang di Kalimantan Barat dengan target 100.000 hektare sawah. Namun, keduanya pun tak kunjung memberikan kemajuan positif. (Akbar Evandio/Dany Saputra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.