Menyongsong Era Baru Rendah Karbon Lewat PLTU Batu Bara

Pajak karbon akan dimulai pada 2022 secara bergiliran hingga 2024, yang penerapannya diawali pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada 1 April 2022. Pada 2025, pemerintah akan memberlakukan pajak karbon bagi sektor transportasi, bangunan, serta sektor berbasis lahan.

Ibeth Nurbaiti
Feb 17, 2022 - 8:00 AM
A-
A+
Menyongsong Era Baru Rendah Karbon Lewat PLTU Batu Bara

Suasana Kompleks PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (22/3/2019)./ANTARA-Widodo S Jusuf

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah akan memberlakukan pajak karbon secara terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara mulai 1 April 2022 sebagai upaya untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca.

Kebijakan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan DPR pada 7 Oktober 2021. 

Dalam pelaksanaannya, nantinya akan menggunakan skema perdagangan karbon (cap and trade) dan skema pajak karbon (cap and tax).

Pada skema perdagangan karbon, entitas yang menghasilkan emisi lebih dari cap diharuskan membeli sertifikat izin emisi (SIE) entitas lain yang emisinya di bawah cap. Selain itu, entitas juga dapat membeli sertifikat penurunan emisi (SPE).

Editor: Ibeth Nurbaiti
company-logo

Lanjutkan Membaca

Menyongsong Era Baru Rendah Karbon Lewat PLTU Batu Bara

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ