Meredam Polemik Izin Tambang Batu Bara untuk Ormas Keagamaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) tersebut akan diberikan kepada badan-badan usaha yang berada di bawah naungan ormas keagamaan.

Akbar Evandio & Lukman Nur Hakim

5 Jun 2024 - 23.34
A-
A+
Meredam Polemik Izin Tambang Batu Bara untuk Ormas Keagamaan

Pekerja beraktivitas di area pertambangan batu bara PT Adaro Indonesia, di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (17/10/2017)./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memastikan hak istimewa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk memiliki dan mengelola wilayah tambang batu bara tidak serta merta diberikan begitu saja. Layaknya yang berlaku pada badan usaha lain, ada syarat dan ketentuan yang juga harus dipenuhi ormas keagamaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

Kendati ormas keagamaan diberikan prioritas untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di lahan bekas pemegang pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), pemberian izin tambang tersebut tetap bakal melewati syarat ketat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa IUP tersebut akan diberikan kepada badan-badan usaha yang berada di bawah naungan ormas keagamaan. Penegasan itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers di halaman Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (5/6/2024). 

“Yang diberikan itu adalah sekali lagi, badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat, baik itu diberikan kepada koperasi yang ada di ormas maupun PT [perseroan terbatas], dan lain-lain. Jadi, badan usahanya yang diberikan [IUP], bukan ormasnya,” kata Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti
Jelajahi peluang bisnis terpercaya dengan berlangganan
Temukan keleluasaan dan keuntungan maksimal dengan pilihan paket berlangganan eksklusif ini
BERLANGGANAN SEKARANG
Tidak Memerlukan Komitmen, Batalkan Kapan Saja
Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.