MSU Anak Usaha LPCK Buka Suara Alasan Gugat Konsumen Meikarta

Polemik proyek Apartemen Meikarta terus bergulir dan tak berujung. Drama proyek apartemen 1000 tower di Cikarang ini pun terus berlanjut. Hari ini, sidang gugatan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) kepada para konsumen Meikarta digelar.

Yanita Petriella

24 Jan 2023 - 19.29
A-
A+
MSU Anak Usaha LPCK Buka Suara Alasan Gugat Konsumen Meikarta

Proyek Apartemen Meikarta

Bisnis, JAKARTA – Polemik proyek Apartemen Meikarta terus bergulir dan tak berujung. Drama proyek apartemen 1000 tower di Cikarang ini pun terus berlanjut. Hari ini, sidang gugatan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) kepada para konsumen Meikarta digelar.

Dalam keterangan resmi, Manajemen MSU menyatakan bertekad dan komitmen untuk melanjutkan, menyelesaikan dan mensukseskan mandat perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional khususnya di daerah koridor utama Bekasi dan Cikarang.

“Pembangunan kawasan Meikarta sesuai dengan syarat dan seluruh tanggung jawab yang di tetapkan di dalam keputusan homologasi dan jadwal pembangunan yang sudah di tetapkan bersama,” tulis manajemen pada Selasa (24/1/2023).

Manajemen MSU juga mengklaim siap menyelesaikan seluruh tanggung jawab di Meikarta dan bertekad melayani dan menjawab segala pertanyaan para pembeli.

“Namun kami harus menolak perbuatan dan aksi yang melawan hukum,” tegas manajemen.

Menurut manajemen Meikarta akan menjadi suatu komunitas utama di jalur Cikampek Jakarta ­– Bandung, yang merupakan industrial estate terbesar di Asia Tenggara. Perseroan telah mengikuti dan menjalankan proses hukum terkait tanggapan hukum terhadap beberapa pihak yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan pembeli Meikarta.

“Di mana beberapa pihak tersebut memberikan berbagai pernyataan dan tuduhan yang menyesatkan, tidak benar dan bersifat provokatif dan menghasut. Hal-hal tersebut berdampak negatif dan merusak nama perseroan,” tulis Manajemen MSU.

MSU juga menegaskan bahwa perseroan akan menghormati dan menaati Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi di mana, antara lain, dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta bertahap mulai dari 2022 sampai dengan 2027.

“Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di tahun 2023,” tulis manajemen.

Baca Juga: Drama Berlanjut, MSU Anak Usaha LPCK Gugat Konsumen Meikarta

MSU menggugat 18 orang konsumen mega proyek Lippo Group tersebut dengan alasan pencemaran nama baik yang dinilai merugikan perusahaan. Seluruh pengurus dan anggota P erkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) yang menjadi tergugat dijadwalkan menghadiri persidangan tersebut.

MSU menggugat para konsumen untuk membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar, dalam gugatan yang terdaftar sejak 26 Desember 2022 lalu. dengan Nomor Perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.

Dalam petitum gugatan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Barat, MSU meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan sita jaminan dan menetapkan sita jaminan atas segala harta kekayaan para tergugat baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak. Kemudian, MSU juga meminta agar para konsumen tersebut tidak lagi melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan.

“Memerintahkan para tergugat untuk menghentikan dan tidak mengulangi segala dan semua tindakan, aksi dan pernyataan pernyataan yang memfitnah dan merusak reputasi dan nama baik penggugat. Menetapkan bahwa perintah ini adalah serta merta dan harus dijalankan lebih dahulu selama perkara a quo berjalan hingga putusan berkekuatan hukum tetap/inkracht,” tulis isi gugatan. 

MSU juga meminta majelis hakim ON Jakarta Barat untuk menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian perusahaan. Kerugian materiil akibat rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para tergugat senilai Rp44.100.000.000. Kerugian imateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh para tergugat yaitu nilainya tidak kurang dari Rp12.000.000.000.

MSU juga ingin agar para konsumen untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di tiga harian koran nasional yaitu di harian Kompas, Bisnis Indonesia dan Suara Pembaruan.

Lalu menuliskan surat resmi kepada Bank Nobu, DPR maupun pihak lain yang telah didatangi oleh para tergugat, dengan menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang telah disampaikan para tergugat adalah tuduhan yang tidak benar. Selanjutnya, majelis hakim juga diminta untuk menetapkan sita jaminan terlebih dahulu pada saat pemeriksaan tingkat pertama dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada putusan akhir atas seluruh harta kekayaan para tergugat.

“Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voordaad). Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,” tulis gugatan tersebut.


Proyek ambisius besutan Lippo Group tersebut pertama kali diperkenalkan ke publik pada 4 Mei 2017 dengan nilai investasi mencapai Rp278 triliun. Meikarta disebut akan memiliki 100 gedung pencakar langit dimana dengan ketinggian masing-masing 35 lantai. Ke-100 gedung itu terbagi dalam peruntukkan hunian 250.000 unit, perkantoran strata title, 10 hotel bintang lima, pusat belanja, dan area komersial seluas 1,5 juta meter persegi. 

Fasilitas yang akan melengkapinya antara lain pusat kesehatan, pusat pendidikan dengan penyelenggara dalam dan luar negeri, tempat ibadah, dan lain-lain.Adapun lahan yang digunakan menempati area seluas 500 hektare dimana melalui proses penguasaan lahan yang diklaim Lippo sudah dimulai sejak tahun 1990-an.

Khusus untuk perumahannya, Lippo membidik segmen kelas menengah dengan harga hunian yang dipatok sekitar Rp12,5 juta per meter persegi. Lippo Group dengan bangga memperkenalkan Meikarta sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini. Kala itu, James Riady selaku CEO Lippo Group menargetkan pembangunan akan dikebut dalam waktu 3-5 tahun. 

Nama Meikarta sendiri ternyata terinspirasi dan dipersembahkan khusus kepada sang Ibu James Riady dan Jakarta. Meikarta merupakan inisiatif besar dalam membangun Jakarta baru dengan desain dan infrastruktur berkelas internasional sehingga dirancang oleh konsultan-konsultan arsitektur dan perencana asing dengan harapan dapat bersaing di kawasan regional Asia Tenggara. 

Pada 2017, Lippo Group mencatatkan penjualan Meikarta sebanyak 16.800 unit dari 225.000 unit. Adapun kisaran harga per unit saat itu sekitar Rp200 juta dengan harga tertinggi per meter persegi senilai Rp12,5 juta. 

Selama 5 tahun berlalu, proyek Meikarta yang dikembangkan oleh anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK), yaitu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) itu mengalami berbagai polemik yang berkenaan dengan hukum hingga proyeknya tersendat. 

Untuk menarik minat pembeli dan seiring dengan dimulainya pembangunan Meikarta, iklan megaproyek tersebut terbilang masif. Pada 2017, Lembaga riset pemasaran Nielsen menyebut belanja iklan di Tanah Air terdongkrak. Salah satunya berkat kontribusi Meikarta yang mencapai lebih dari Rp1,5 triliun. Angka tersebut berdasarkan harga iklan saat itu, tanpa memperhitungkan diskon dan bonus. Iklan jor-joran tersebut memang membuat nama Meikarta mencuat ketika ramainya berita bermunculan di media massa di awal pembangunan proyek.

Pada Agustus 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terpaksa mendatangi langsung Lippo Group karena tak ada koordinasi apapun kepada pemerintah setempat terkait proyek kota terencana itu. Pemprov Jabar meminta proyek pembangunan Meikarta dihentikan sementara. 

Saat itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengaku terkejut dengan pengumuman proyek besar pasalnya belum ada perizinan dan kesesuaian tata ruang proyek. “Kita ada Perda, ini proyek mengacu pada Perda tidak? Tiba-tiba launching saja, kami tidak pernah diberi tahu,” kata Deddy kala itu. 

Meikarta mulanya menyebut proyek ini mendapatkan izin untuk 350 hektare termasuk untuk proyek Orange County. Kemudian izin diperluas hingga 500 hektare. Namun, Pemprov Jabar hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

Baca Juga: Drama Apartemen Meikarta Rugikan Konsumen, Dimanakah Pemerintah?

Selain itu, Ombudsman RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempertanyakan izin yang telah dikantongi Lippo. Pasalnya, Meikarta melakukan pemasaran sebelum bangunan diselesaikan atau mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Meikarta juga belum melakukan penyesuaian tata ruang atas proyek yang berada di Cikarang.

Lalu pada Mei 2018, PT MSU yang merupakan anak usaha LPCK pun digugat dua vendor iklannya, PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta kreasi. Pendaftaran gugatan pailit tersebut dilakukan pada 24 Mei 2018 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst tersebut terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau pailit. Upaya PKPU yang diajukan terkait dengan pembayaran iklan Meikarta yang mandek. Pihak MSU mengelak gugatan tersebut karena kedua vendor tak melampirkan bukti pendukung. 

Di Mei 2018, kabar tidak sedap kembali menerpa mega proyek Meikarta dimana para kontraktor proyek PT Total Bangun Persada Tbk meminta pada subkontraktor menghentikan sementara pekerjaan proyek.

Adapun terdapat 15 subkontraktor yang menggarap proyek ini antara lain PT Rajawali Karya Gemilang, CV Indah Jaya, CV Agung Putra, CV PutraMbarep, CV Surya Jaya Gemilang, PT Bumi Graha Perkasa, PT Satria Gesit Perkasa, PT Karya Logam, PT Jaya Abadi Alumindo Abadi, PT Lancar Jaya, PT Bumiraya Inti Pualam, PT COZI Cipta Kreasi, PT Cipta Graha, PT Multi Prima Wood, PT Gophas Grafis Utama. 

Pada bulan Mei 2018 juga, Meikarta disebut sudah tidak masuk ke dalam portofolio pengembangan properti Grup Lippo. LPCK disebut melepaskan posisinya sebagai pemegang saham pengendali PT MSU. Adapun kala itu kepemilikan LPCK pada MSU tersisa 49,72 persen. 

Pada Oktober tahun 2018, Lippo Group juga kena kasus suap perizinan Meikarta yang menyangkut nama pejabat hingga petinggi perusahaan. Komisi Pemberantasan Korupsi langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Adapun, nama-nama yang terjerat yakni, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Diketahui, para pejabat Pemkab Bekasi menerima uang sebesar Rp7 miliar dari pihak pemberi yang merupakan bagian dari commitment fee fase pertama senilai Rp13 miliar. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menyatakan Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto secara sah bersalah melakukan suap. 

Pada November 2020, perusahaan pengembang Meikarta, MSU, kembali digugat PKPU oleh PT Graha Megah Tritunggal karena tidak membayar uang jasa keamanan. Gugatan itu dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Oktober 2020 dengan nomor perkara 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Sidang pertama sudah digelar pada 22 Oktober 2020 dan akan dilanjutkan kembali pada 18 Desember 2020 dengan agenda putusan perpanjangan.

Di sisi konsumen, Meikarta terus diamuk karena tak kunjung selesai dan serah terima. Pada tahun 2020, sejumlah konsumen Blok 61006 sempat menuntut pengembalian uang karena pembangunannya tak segera dilakukan. 

Namun, pihak Meikarta menolak pengembalian uang dan menawari 3 opsi kepada konsumen. Opsi pertama, pihak konsumen ditawarkan untuk blok No.58007-27-21M seluas 54,99 meter persegi. Namun karena nilai unitnya senilai Rp629,7 juta, ada selisih harga senilai Rp282,7 juta yang harus ditanggung oleh konsumen. Kedua, konsumen bisa memilih Blok 52021-2B-22 M seluas 42,33 meter persegi senilai Rp450,3 juta, pemesan pun harus membayar uang selisih senilai Rp103,3 juta. Ketiga, pengembang menawarkan konsumen dengan unit No.53021-2B-38M dengan nilai unit senilai Rp447,1 juta dan konsumen pun harus membayar sebesar Rp100,1 juta.

Pada Desember 2022, Meikarta kembali diamuk konsumen. Ratusan pembeli apartemen yang berlokasi di Cikarang itu meminta pengembalian dana atau kompensasi atas kerugian yang menimpa konsumen Meikarta. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 100 orang pembeli unit apartemen tersebut membentuk komunitas dan bersama-sama mengadukan langsung keluhannya ke DPR hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Fitri Sartina Dewi / Yanita Petriella)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.