Nasib Independensi OJK Setelah Anggaran Berasal dari Negara

RUU PPSK mengatur seluruh anggaran OJK bersumber dari pemerintah atau APBN. Beberapa fraksi di DPR menyoroti hal tersebut karena OJK harus independen.

Jaffry Prabu Prakoso

12 Des 2022 - 18.57
A-
A+
Nasib Independensi OJK Setelah Anggaran Berasal dari Negara

Pengunjung gerai Slik menunggu panggilan petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (522020). /Bisnis-Abdurachman.

JAKARTA — Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menjadi pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Pada rapat kerja yang digelar oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Hukum dan HAM, terdapat sejumlah perubahan regulasi yang memayungi rencana kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menajalankan wewenangnya.

Mengacu pada Draf RUU PPSK yang diterima oleh Bisnis, terdapat perubahan pada sejumlah pasal. Sebelumnya pasal 34 ayat 2 berbunyi bahwa, "Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan."

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan usai pengesahan RUU PPSK di kompleks DPR RI, Kamis (8/12/2022). JIBI/Wibi Pangestu Pratama. 

Sementara pada RUU PPSK pasal 34 ayat 2 mengalami perubahan yang menyebutkan bahwa anggaran OJK bersumber dari dana APBN.

"Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," demikian bunyi pasal 34 dalam RUU P2SK dikutip Senin (12/12/2022).

Di samping itu, regulasi menyoal pungutan industri pada pasal 35 juga dirombak habis. Kebijakan pungutan Industri baru ditemui pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa seluruh pihak yang melakukan kegiatan pada sektor jasa keuangan masih akan dikenakan pungutan.

Baca juga: RUU PPSK: Koperasi Simpan Pinjam Tak Diawasi OJK, Bakal Ada OPK

Lebih lanjut pada pasal 37A ayat 1 diterangkan bahwa pungutan industri masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2024.

Sedangkan pada pasal 37A ayat 3, pemerintah menetapkan ketentuan terbaru mengenai pungutan industri oleh OJK yang akan mulai berlaku pada 2025 mendatang.

Bunyi ketentuan baru tersebut membahas mengenai alokasi penggunaan pungutan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan dikelola sesuai dengan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

"Pungutan dapat digunakan sebagian atau seluruhnya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 untuk meningkatkan kualitas layanan, dan dalam hal terdapat hasil pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat digunakan OJK pada tahun anggaran berikutnya," bunyi pasal 37 RUU P2SK.

Baca juga: Bank Emas Kini Wajib Kantongi Izin OJK jika Tak Ingin Didenda

Menanggapi hal tersebut, sejumlah fraksi terpantau memberikan sorotan. Fraksi Golkar dan Gerindra meminta OJK agar dapat tetap mengedepankan independensi mengingat kewenangannya sebagai pengawas jasa keuangan sangat krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi.

"Fraksi partai golkar dapat memahami keinginan pemerintah untuk memasukkan iuran industri jasa keuangan ke dalam penerimaan negara bukan pajak, sehingga anggaran tahunan OJK mengijuti siklus APBN. Namun demikian, fraksi golkar meminta catatan khusus agar independensi OJK dapat dijaga demi mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan pasar terhadap Otoritas," jelas Misbakhun saat menyetujui RUU P2SK.


Senada, Herry Gunawan dari fraksi partai Gerindra juga menekankan OJK untuk tetap inependen dalam menjalankan tugasnya meskipun seluruh anggaran tahunan nantinya akan disuntik oleh pemerintah melalui APBN.

"Sementara terkait anggaran OJK yang seluruhnya berasal dari APBN kami berpandangan negara menjamin segala kebutuhan OJK mengingat tugas yang begitu penting dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Selain itu kami berharap agar aturan tersebut tidak mengurangi independensi OJK," pungkas Herry. (Alifian Asmaaysi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.