Free

Nasib KAI Butuh Tambahan Rp3,2 Triliun Selesaikan Kereta Cepat

Kereta Cepat Indonesia (KAI) membutuhkan tambahan dana Rp3,2 triliun untuk menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung. Anggaran tersebut diharapkan cair pada akhir tahun ini melalui Penyertaan Modal Negara (PMN)

Rayful Mudassir

9 Nov 2022 - 20.10
A-
A+
Nasib KAI Butuh Tambahan Rp3,2 Triliun Selesaikan Kereta Cepat

Presiden Joko Widodo memantau progres pengerjaan Kereta Cepat Jakarta - Bandung./ Dok BPMI Setpres

Bisnis, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3,2 triliun untuk menyelesaikan Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) sesuai target yakni Juni 2023.

PMN diharapkan turun sebelum akhir tahun ini dan berasal dari cadangan investasi 2022. Tambahan suntikan modal negara itu dibutuhkan untuk setoran modal Indonesia pada ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China. 

Pada proyek ini, konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang 60 persen saham. PMN itu diharapkan turun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai pimpinan konsorsium. 

Dana tersebut bakal digunakan untuk membantu pembayaran biaya bengkak atau overrun cost sebesar US$1,449 miliar atau setara Rp21 triliun lebih.

BACA JUGA: Fakta Proyek Kereta Cepat yang Terus Membengkak Rp21 Triliun

"Sehingga total kebutuhan Rp21,4 triliun ini apabila dipenuhi maka proyek akan selesai dari sisi pembiayaan," ujar Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11/2022).

Adapun, riwayat pembengkakan biaya proyek kereta cepat dari hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 9 Maret 2022. BPKP menemukan biaya proyek bengkak sebesar US$1,176 miliar.

Kemudian, hasil review kedua BPKP pada 15 September 2022 menemukan adanya tambahan biaya bengkak lagi sekitar US$277 miliar. Penyebab biaya bengkak terkait dengan biaya perpajakan dan relokasi sejumlah fasilitas umum.


Alhasil, hasil review BPKP menemukan overrun cost proyek KCJB US$1,449 miliar atau Rp21,4 triliun, dan telah selesai dibahas oleh Komite Kereta Cepat. Komite tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Berdasarkan skema pembiayaannya, Indonesia harus menyetorkan modal Rp3,2 triliun untuk ekuitas KCIC atau setara dengan 60 persen yang harus dibayarkan. Sisa 40 persen dibayarkan oleh China.

Selain dari ekuitas, pembayaran sebesar 75 persen akan berasal dari pembiayaan kredit yang akan diajukan kepada China Development Bank (CDB). Nilainya setara dengan sekitar Rp16 triliun.

"Dukungan percepatan proses pengajuan PMN ini dicairkan selambat-lambatnya Desember 2022 dengan mempertimbangkan kepastian struktur pendanaan dan estimasi cashflow KCIC pada akhir 2022 yang dapat berdampak pada progres rencana commercial operation date Juni 2023," jelas Didiek.


Pada kesempatan yang sama, PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC menyatakan kesiapan infrastruktur tengah dalam progres. Per pekan kedua Oktober 2022, progres fisik sudah berjalan 79,51 persen dan progres investasi 90,60 persen.

Di sisi lain, rangkaian kereta inspeksi (CIT) dan beberapa rangkaian kereta penumpang (EMU) sudah dikirim dan sampai di Depo Tegalluar.

"Saat ini yang sudah siap kita ujicobakan infrastruktur itu 16 kilometer [km]. Makanya pada showcase saat G20, kita lakukan uji dinamis kereta sepanjang 16 km. Dari Tegalluar sampai Kopo," terang Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.

Selain itu, Dwiyana menyebut Kereta Cepat membutuhkan waktu selama 38 tahun sebelum proyek patungan dengan China itu bisa balik modal dan memberikan keuntungan negara."Jadi sesuai perhitungan FS [feasibility study] itu di 38 tahun," kata Dwiyana. (Dany Saputra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.