Nyicil Rumah via BPJS Ketenagakerjaan, Benarkah Murah & Mudah?

Realisasi penyaluran manfaat layanan tambahan atau MLT perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja atau buruh mengalami penurunan yang drastis selama 3 tahun terakhir.  Ada masalah apa dengan program ini?

Stepanus I Nyoman A. Wahyudi

4 Nov 2021 - 13.08
A-
A+
Nyicil Rumah via BPJS Ketenagakerjaan, Benarkah Murah & Mudah?

Ilustrasi - Deretan perumahan. /Antara Foto-Oky Lukmansyah-pd

Bisnis, JAKARTA — Intervensi negara dalam mengupayakan keterjangkauan rumah bagi tenaga kerja di Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan masih terbentur oleh aturan teknis yang rumit. Akibatnya, tujuan mulia pemerintah tersebut justru kontraproduktif.

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru saja menerbitkan aturan yang memberikan sejumlah kemudahan baru bagi pekerja untuk memiliki rumah lewat fasilitas pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program jaminan hari tua (JHT).

Kemudahan baru fasilitas pembiayaan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 17/2021 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 35/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

Beleid tersebut baru diundangkan pada 29 September 2021. 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai aturan anyar terkait dengan manfaat layanan tambahan (MLT) pembiayaan perumahan bagi pekerja masih ditandai dengan sejumlah aturan yang rumit.

Konsekuensinya, akses pekerja untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan perumahan justru menjadi makin sempit. 

Timboel berpendapat sejumlah aturan administratif yang membatasi akses pembiayaan perumahan itu mesti disederhanakan. Alasannya, skema pinjaman lewat program jaminan hari tua atau JHT berbeda dengan pinjaman biasanya. 

“Jangan disamakan seperti pinjaman rumah normal, kalau yang biasa kan harus ada collateralnya sebagai penjamin kalau pekerja lewat program ini penjamin sebenarnya adalah BPJS Ketenagakerjaan,” kata Timboel saat dihubungi, Kamis (4/11/2021). 

Dia mencontohkan, BPJS Ketenagakerjaan dan bank penyalur mesti memberi relaksasi pekerja yang mengajukan pinjaman, kendati tengah mengalami mengalami kredit macet dengan waktu yang relatif pendek.

Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan realisasi penyaluran MLT ke pekerja yang belum memiliki rumah. 

“Ada pekerja-pekerja yang mau akses karena mereka punya pinjaman yang macet satu hingga dua bulan ini harus dikasih kesempatan supaya mereka punya akses perumahan,” kata dia.

Berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan, realisasi penyaluran MLT mencapai Rp655,49 miliar dari tahun 2017 hingga 2021. Perinciannya, penyaluran untuk kredit pemilikan rumah (KPR) sejumlah Rp646,51 miliar dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) senilai Rp8,97 miliar. 

Adapun, realisasi pembangunan rumah bagi pekerja itu selama lima tahun terakhir mencapai 2.384 unit. Sementara itu, tercatat 191 pinjaman diajukan untuk merenovasi rumah. 

Di sisi lain, realisasi dana investasi yang dikelola menyentuh di angka Rp514,74 triliun sampai dengan Agustus 2021.

Sampai dengan akhir tahun ini, badan pengelola iuran pekerja itu menargetkan dana investasi dapat mencapai Rp542,41 triliun atau tumbuh 11,36 persen dari posisi sepanjang 2020 yang senilai Rp487,06 triliun.

Di tempat terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan rendahnya realisasi penyaluran manfaat layanan tambahan (MLT) pembiayaan perumahan bagi pekerja dipicu syarat administratif dari bank penyalur yang tinggi. 

“Contoh kasus, ada 100 orang anggota kami yang mengajukan yang lolos hanya tiga, banyak hambatan terutama syarat dan ketentuan di perbankan yang tidak bisa dikompromikan,” kata Ristadi. 

Di sisi lain, kata Ristadi, sebagian anggotanya yang masih berstatus pekerja kontrak dipastikan tidak dapat memenuhi syarat dari perbankan.

Biasanya, dia menuturkan, pekerja kontrak itu dianggap tidak memiliki kemampuan keuangan jangka panjang untuk melunasi pinjaman dengan jangka waktu hingga 30 tahun seperti diatur dalam MLT tersebut. 

Menurutnya, situasi pekerja kontrak itu bakal menjadi permasalahan yang krusial ihwal peningkatan penyaluran MLT perumahan tersebut. Alasannya, pekerja kontrak yang mayoritas angkatan kerja milenial itu jumlahnya lebih banyak ketimbang pekerja tetap. 

“Perlu ada diskusi yang lebih teknis dan panjang agar revisi permenaker yang baru bisa menjawab persoalan kenapa program MLT ini tidak bisa berjalan optimal,” kata dia. 

EVALUASI ULANG

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan kementerian mengevaluasi kembali sejumlah fasilitas pembiayaan yang ada pada MLT program JHT.

Alasannya, realisasi penyaluran MLT perumahan bagi pekerja atau buruh mengalami penurunan yang drastis selama 3 tahun terakhir. 

“Sejak 2017 MLT ini sudah ada tetapi kenapa kok kurang banyak yang menggunakannya, kami mengevaluasi diri ternyata pemerintah kurang mensosialisasikan kepada pekerja, selain itu daya tarik MLT juga kurang karena bunga terlalu tinggi jadi apa bedanya dengan KPR biasa,” kata Putri.

Lewat evaluasi yang termaktub dalam permenaker itu, Putri mengatakan, Kemenaker memberikan keringanan bunga pinjaman yang relatif dapat bersaing dengan program KPR dari swasta.

Selain itu, pekerja yang sudah menggunakan program KPR dapat pindah ke MLT untuk melanjutkan pembiayaan rumah mereka. 

Putri menambahkan lembaga penyalur MLT juga diperluas kepada bank-bank daerah. Dengan demikian, lembaga penyalur MLT tidak berpatok pada Bank Himbara. Misalkan, pekerja dapat mengajukan MLT lewat bank DKI, Bank Jatim hingga Bank Sulsel. 

“Kami juga mengajak pengusaha untuk benar-benar terlibat dalam MLT ini, nanti ada perusahaan pengembang yang juga di bawah kontrol Asosiasi Penguasaha Indonesia [Apindo] dapat membuat perumahan yang dekat dengan pabrik atau tempat kerja,” tuturnya. 

Berdasarkan data milik Kementerian Ketenagakerjaan, realisasi penyaluran MLT perumahan bagi pekerja atau buruh mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2020. Pada 2017, realisasi MLT perumahan tercatat sebanyak 658 unit lalu meningkat menjadi 1.385 unit pada 2018. 

Pada 2019, realisasi penyaluran MLT perumahan malah turun drastis di posisi 398 unit. Puncaknya, selama pandemi tahun lalu, realisasi penyaluran MLT hanya 82 unit. 

Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani, di sisi lain, menilai positif kebijakan teranyar ihwal MLT pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program JHT.

Dia mengatakan permenaker itu memberi formulasi yang jelas antara pihak debitur dan kreditur di tengah upaya pembiayaan perumahan bagi pekerja. Dengan demikian, menurut proyeksinya, fasilitas pembiayaan perumahan itu dapat berjalan optimal kedepannya. 

“Tentu kami sangat berbahagia sekali ya dari pengusaha pekerja itu kan aset, kalau dia punya rumah dan kebutuhan dasarnya terpenuhi sudah pasti dia kerjanya tenang, di sisi lain BPJS Ketenagakerjaan juga senang karena punya long-term membership,” kata Hariyadi. 

Di sisi lain, kata Hariyadi, dana investasi JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai di angka Rp450 triliun. Menurutnya, dana investasi itu mesti dioptimalkan untuk dikembalikan pada kesejahteraan pekerja.

“Cukup besar. Artinya kesejahteraan pekerja kita sudah ada aturannya mainnya,” kata dia. 

Berdasarkan laporan  BPJS Ketenagakerjaan, realisasi dana investasi yang dikelola menyentuh di angka Rp514,74 triliun sampai dengan Agustus 2021.

Sampai dengan akhir tahun ini, badan pengelola iuran pekerja itu menargetkan dana investasi dapat mencapai Rp542,41 triliun atau tumbuh 11,36 persen dari posisi sepanjang 2020 yang sebesar Rp487,06 triliun.

AMBIL MARGIN

Pada perkembangan lain, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan margin 0,5 persen dari MLT pembiayaan perumahan yang dibiayai dari dana investasi program JHT.

Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan margin itu diambil untuk menekan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar tetap kompetitif di pasar.

Dengan demikian, Anggora berharap, realisasi pengadaan rumah untuk pekerja lewat MLT itu dapat meningkat setelah diundangkannya Permenaker No. 17/2021yang mengatur soal penyaluran pembiayaan perumahan bagi pekerja. 

“Untuk tahap pertama ini supaya akselerasi dan daya tariknya semakin tinggi maka kita ambil marginnya 0,5 persen,” kata Anggoro. 

Dengan demikian, kata dia, suku bunga KPR bagi pekerja berada di angka 7 persen yang dapat dibayarkan selama 30 tahun.

Adapun, basis penghitungan suku bunga itu mengacu pada Bank Indonesia Repo Rate 7 hari atau BI 7 Days Reverse Repo Rate yang berada di angka 3,5 persen. Di sisi lain, bank penyalur MLT menetapkan margin mencapai 3 persen. 

“Angka 7 persen ini menjadi kompetitif dan akan kembali manfaatnya buat pekerja juga. Nanti kalau suku Bunga Bank Indonesia turun persentasenya akan turun, kalau naik dia akan ikut naik,” tuturnya. 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo menambahkan penetapan suku bunga KPR yang relatif rendah itu diharapkan dapat menaikan realisasi pembangunan unit rumah lewat program JHT tersebut.

Langkah itu menyusul rendahnya pembangunan unit rumah pekerja dari program yang telah dicanangkan sejak 2017 itu.

“Untuk diambil hari ini bunganya 7 persen selama 30 tahun, saya kira itu paling murah untuk bunga komersial ini akan lebih murah. Rata-rata saya kira perbankan 30 tahun itu jarang, paling tidak bunganya 9 sampai 13 persen bervariasi, untuk 7 persen belum ada,” kata Haru. 

Berdasarkan Permenaker No. 17/2021, besaran KPR yang diberikan kepada peserta paling banyak sebesar Rp500 juta.

Selain KPR, pekerja juga dapat memperoleh manfaat pinjaman uang muka perumahan (PUMP) dengan angka maksimal Rp150 juta. Belakangan, Kemenaker menambahkan manfaat pinjaman renovasi perumahan (PRP) yang dipatok mencapai Rp200 juta. 

BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Bank Penyalur, kata Haru, telah bersepakat untuk mendasarkan suku bunga pinjaman dari pekerja itu merujuk pada Bank Indonesia Repo Rate 7 hari atau BI 7 Day Reverse Repo Rate. 

“Kami sudah sepakat untuk mendasarkan bunga ini betul betul berdasarkan pada Bank Indonesia Repo Rate 7 hari. Jadi kalau ini turun terus kondisi moneter bagu bisa kita transaksikan di sektor riil kreditnya juga murah,” kata dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Wike D. Herlinda

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.