OJK Kembali 'Bersih-Bersih' Industri Multifinance

Otoritas kembali ‘bersih-bersih’ industri pembiayaan dengan mencabut izin usaha. Teranyar, OJK kembali mencabut izin usaha PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (PT SMEFI) yang sebelumnya bernama PT Indosurya Inti Finance.

Rika Anggraeni

17 Jan 2024 - 19.17
A-
A+
OJK Kembali 'Bersih-Bersih' Industri Multifinance

Ilustrasi multifinance/Freepik

Bisnis, JAKARTA — Otoritas kembali ‘bersih-bersih’ industri pembiayaan dengan mencabut izin usaha. Teranyar, OJK kembali mencabut izin usaha PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (PT SMEFI) yang sebelumnya bernama PT Indosurya Inti Finance.
 Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, pencabutan izin usaha ini dilakukan mengingat PT SMEFI ditetapkan sebagai perusahaan yang tidak dapat disehatkan.

Dalam hal ini, OJK menetapkan sebagai perusahaan dengan status pengawasan khusus yang disebabkan oleh tingkat kesehatan yang secara umum dinilai tidak sehat. “Serta, PT SMEFI juga telah dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Ketiga atas pelanggaran ketentuan terkait nilai Financing to Asset Ratio [FAR],” kata Aman dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1/2024).

Sebelumnya, OJK juga telah memberi waktu untuk SMEFI untuk melaksanakan langkah strategis untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan pemenuhan ketentuan nilai FAR sebagaimana tertuang dalam rencana tindak.

“Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat perbaikan tingkat kesehatan dan penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan nilai FAR dimaksud,” katanya.

Lantas, apakah pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan berdampak ke kinerja industri?

Karyawan beraktivitas di kantor Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Jakarta, Selasa (6/9/2022). Bisnis/Abdurachman

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) memandang pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan perlu dilihat dari sisi neraca laba rugi dan portofolio perusahaan.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan bahwa rata-rata perusahaan pembiayaan yang memiliki portofolio mini alias kecil berujung dicabut izin usahanya oleh OJK, seperti kurangnya pemenuhan modal disetor.

Meski pencabutan izin usaha terus bergulir, namun hal itu tidak mempengaruhi kinerja industri perusahaan pembiayaan. Menurut Suwandi, jika ada perusahaan pembiayaan yang dicabut izin usahanya, maka akan sangat berpengaruh terhadap data industri.

Baca Juga: Tren 'Gali Lubang Tutup Lubang' Multifinance Kian Ramai

“Kalau data industri nggak terpengaruh, berarti apa yang dicabut [izin usaha perusahaan pembiayaan] ini sebenarnya tidak mempengaruhi industri,” kata Suwandi saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/1/2024).

Suwandi mengatakan OJK memiliki pertimbangan khusus sebelum memutuskan untuk mencabut izin usaha suatu perusahaan. Menurutnya, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah saat perusahaan memiliki aset mini dan kinerjanya tidak mengganggu industri secara keseluruhan.

Pengunjung melintasi deretan mobil bekas yang dipamerkan di Jakarta, Minggu (24/4/2022). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

“Menurut analisa saya, yang dicabut sama OJK biasanya adalah rata-rata masalah permodalan yang tidak dipenuhi. Karena permodalannya tidak dipenuhi, berarti kan piutangnya juga nggak banyak. Jadi, kalaupun ini dicabut, juga tidak akan mempengaruhi data industri. Dan itulah sebabnya industri [perusahaan pembiayaan] sangat sehat,” jelasnya.

Dalam hal permodalan, Suwandi mengatakan perusahaan pembiayaan harus segera memenuhi aturan permodalan, salah satunya dengan mencari investor. “Kalau nggak mau [memenuhi ketentuan], OJK pasti sudah kasih kesempatan panjang. Pemenuhan tentang permodalan kan sudah seharusnya dipenuhi di 31 Desember 2019,” jelasnya.

Berdasarkan data OJK pada November 2023, total aset industri pembiayaan mampu mencapai Rp545,23 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 14,00% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Adapun pada Desember 2023, total aset industri pembiayaan diproyeksikan akan mencapai pertumbuhan di kisaran 14,50—15,00% yoy, sesuai dengan rencana bisnis industri perusahaan pembiayaan tahun 2023.

OJK juga mencatat piutang pembiayaan masih tumbuh di level yang tinggi meskipun termoderasi menjadi 14,14% yoy pada November 2023 menjadi sebesar Rp467,39 triliun.

Pertumbuhan piutang ini didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 17,22% yoy dan 10,69% yoy.

Sementara itu, profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) net tercatat sebesar 0,72% dan NPF gross sebesar 2,54%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan menunjukkan tren yang positif dan tercatat sebesar 2,21 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Asteria Desi Kartikasari

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.