OJK Memperketat Pengawasan Dugaan Fraud Investree

Dugaan indikasi fraud atau kecurangan di platform finansial teknologi atau fintech, PT Investree Radhika Jaya (Investree) masih menyita perhatian industri, di mana saat ini proses investasi masih berjalan.

Rika Anggraeni

22 Feb 2024 - 15.25
A-
A+
 OJK Memperketat Pengawasan Dugaan Fraud Investree

Logo Investree./Istimewa

Bisnis, JAKARTA— Dugaan indikasi fraud atau kecurangan di platform finansial teknologi atau fintech, PT Investree Radhika Jaya (Investree) masih menyita perhatian industri, di mana saat ini proses investasi masih berjalan.

Investree dibayangi sejumlah kasus di antaranya gugatan lender, kredit macet tinggi, hingga indikasi fraud di internal perseroan. Posisi terakhir tingkat kredit macet platform dilihat dari rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 16,44% per 21 Februari 2023. Rasio itu menunjukkan tingginya tingkat kelalaian penyelesaian kewajiban kepada lender dari ambang batas OJK tak lebih dari 5%.

Investree merupakan salah satu portofolio perusahaan modal ventura di bawah Bank Mandiri. Kendati begitu, Chief Executive Officer (CEO) MCI Ronald Simorangkir enggan untuk berkomentar, pihaknya saat ini masih mengikuti proses pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Dirinya juga belum mengindikasikan adanya pelepasan investasi terhadap platform pinjaman online (pinjol) tersebut. 

“Kami ikut prosesnya saja, pemegang saham juga berdiskusi satu sama lain,” ungkap Ronald ditemui usai acara peresmian MCI Waste Station kolaborasi MCI dan Rekosistem di Menara Mandiri, Jakarta Rabu (21/2/2024). 

Baca Juga: Sumber Utama Kredit Macet Investree Melonjak

Dalam masalah ini, OJK masih melakukan pendalaman atas adanya laporan mengenai indikasi fraud pada Investree, serta beberapa pengaduan yang disampaikan ke regulator. OJK masih melakukan pendalaman atas adanya laporan mengenai indikasi fraud pada Investree serta beberapa pengaduan yang disampaikan ke regulator.

Ilustrasi P2P Lending. /Freepik.com

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menjelaskan pemeriksaan tersebut merupakan bentuk komitmen OJK untuk memastikan transparansi dan kepatuhan serta tata kelola di Industri fintech P2P lending. 

“Pemeriksaan terhadap Investree dilakukan menyeluruh terhadap operasi dan keuangan Investree untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan,” kata Agusman dalam jawaban tertulisnya.

Agusman mengatakan OJK tidak akan segan untuk menetapkan atau tindakan korektif jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Untuk saat ini, regulator telah meminta investree untuk menyediakan saluran pengaduan baik yang dilakukan secara online (contact center) atau pengaduan secara offline.

Adapun dalam melakukan pengawasan fintech P2P Lending OJK melalui dua metode. Pertama pengawasan offsite yang dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK yang mencakup laporan berkala dan laporan insidentil. Agusman menjelaskan laporan berkala yaitu laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.  

 Baca Juga: Dugaan OJK Menyoal Indikasi Fraud di Kasus Pinjol Investree

Sementara laporan insidentil di antaranya laporan atas perubahan nama dan alamat, perubahan direksi dan komisaris, penambahan modal disetor, penambahan atau perubahan produk/layanan, kerja sama dengan pihak ketiga yang material, pelaksanaan edukasi, dan lain-lain.

Kedua pengawasan on site yang dilakukan melalui pemeriksaan langsung kepada penyelenggara fintech P2P Lending. Adapun pemeriksaan langsung bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dan/atau keterangan Penyelenggara yang dilakukan di kantor penyelenggara atau di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan penyelenggara.

OJK juga melakukan penguatan pengawasan industri fintech P2P Lending melalui berbagai program antara lain penyesuaian regulasi untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) demi terwujudnya industri fintech P2P Lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saat ini OJK juga terus mengembangkan sistem teknologi informasi dalam rangka pelaporan dan pengawasan terhadap industri fintech P2P Lending di antaranya melalui pengembangan Pusdafil [Pusat Data Fintech Lending] 2.0 yang akan diimplementasikan pada 2024,” katanya.

Sementara, Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan, asosiasi belum menerima surat resmi dari OJK terkait kasus tersebut. “Jadi posisi kami, kami menunggu informasi dari OJK,” kata Entjik.

Terpisah, Dewan Pengurus AFPI Bernardino Vega mengatakan, bahwa asosiasi tidak berkomentar terkait kasus yang menimpa Investree. Mengingat permasalahan tersebut tentunya diserahkan seluruhnya kepada manajemen Investree. “Dari kami tidak ada statement, kita tunggu saja,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Asteria Desi Kartikasari

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.