OJK—Menteri Bahlil Siap-Siap Dipanggil DPR karena Meikarta

Komisi VI DPR akan menggelar rapat gabungan tiga Komisi di DPR RI, yakni Komisi VI, Komisi XI dan Komisi III DPR RI untuk membahas kasus Meikarta.

Jaffry Prabu Prakoso

26 Jan 2023 - 17.27
A-
A+
OJK—Menteri Bahlil Siap-Siap Dipanggil DPR karena Meikarta

Meikarta yang masih terus dalam pembangunan. /Bisnis-Abdurrachman.

Bisnis, JAKARTA – Komisi VI DPR RI akan menggelar rapat gabungan tiga Komisi di DPR RI, yakni Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi III untuk membahas kasus Meikarta. Usulan rapat gabungan disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade yang dirasa perlu untuk membahas Meikarta.

Dalam rapat gabungan, Komisi VI juga akan mengundang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Komisi III, Komisi XI, OJK, dan Lippo Group sebagai induk usaha PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Kemarin, Rabu (25/1/2023), Komisi VI DPR seharusnya menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PT MSU untuk membahas terkait Meikarta. Namun, pihak Meikarta mangkir dari rapat tersebut.


Kondisi pembangunan unit apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (16/12/2022). Bisnis/Alifian Asmaaysi. 


Andre mengatakan bahwa rapat gabungan perlu digelar untuk meminta penjelasan terkait gugatan Rp56 miliar PT MSU terhadap konsumen Meikarta. Selain itu, Komisi VI juga akan meminta penjelasan dari PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) terkait gugatan terhadap konsumen Meikarta.

Sebagaimana diketahui, Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (KPKM) digugat Rp56 miliar oleh PT MSU yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK).

"PT MSU dan Bank Nobu yang menggugat konsumen Meikarta Rp56 miliar. Bank Nobu itu siapa? Bank tempat konsumen membayar cicilan. Maka dari itu saya usulkan untuk menggelar rapat gabungan melibatkan Komisi VI dan mengundang BKPN dan Menteri Investasi," kata Andre dalam RDPU Komisi VI, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Apartemen Meikarta Jadi Incaran Penyewa di Cikarang, Kok Bisa?

Andre menjelaskan bahwa dalam pembangunan Meikarta ini pasti bermuara di Kementerian Investasi dan BPKN. Dengan begitu, kehadiran kedua institusi tersebut diharuskan untuk memvalidasi kelengkapan surat perizinan dalam pembangunan Meikarta.

Dia juga menyarankan untuk mengundang Komisi III untuk membahas PKPU Meikarta dan Komisi XI dikarenakan adanya kehadiran Bank Nobu.

Baca juga: Jadikan Meikarta Pelajaran, Ini Tip Membeli Rumah yang Aman

"Komisi XI dan OJK karena ada andil Bank Nobu, dan pihak Lippo harus datang. Saya usulkan langsung hadirkan pemilik Lippo Group yaitu Keluarga Riady karena Meikarta hanya pegawai sehingga kita [Komisi VI] undang saja konglomerasinya atau pengambil keputusan," ungkap Andre.

Politikus Gerindra ini menegaskan bahwa jika pengembang Meikarta atau Lippo Group tidak hadir pada rapat gabungan tersebut, maka Komisi VI akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait Meikarta.

Sejumlah anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta melakukan aksi di depan PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU), Jakarta, Senin (19/12/2022). Bisnis/Fanny Kusumawardhani  

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Hekal mengatakan bahwa sebagai hasil dari RDPU Komisi VI DPR, mereka meminta BPKN terus mengawal penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh konsumen Meikarta serta sebagai wujud hadirnya negara dalam penyelesaian masalah Meikarta ini.

"Komisi VI DPR RI juga meminta BPKN terus mengawal penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh konsumen Meikarta serta sebagai wujud hadirnya negara dalam penyelesaian masalah Meikarta ini," kata Hekal dalam RPDU, Rabu (25/1/2023). (Khadijah Shahnaz Fitra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.