Free

OPINI : Kepastian Hukum Sawit & Tambang Tanpa Izin

Setiap perusahaan perkebunan dan pertambangan yang teridentifikasi melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa izin kehutanan akan masuk dalam radar “pengampunan” pidana setelah ditetapkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ahmad Zazali

27 Jun 2023 - 06.55
A-
A+
OPINI : Kepastian Hukum Sawit & Tambang Tanpa Izin

Ahmad Zazali, Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (Puraka)

Industri perkebunan sawit dan pertambangan mendapat tempat istimewa dalam kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Pasal 110A dan Pasal 110B yang kemudian diterjemahkan dalam PP No. 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (PP 24/2021).

Keistimewaan tersebut ditunjukan dengan adanya “pengampunan” dari jerat pidana yang ada dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) maupun dalam UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Pemberlakuan sanksi pidana dalam kedua UU tersebut telah diganti dengan kewajiban membayar denda, dengan ketentuan bagi yang memenuhi unsur pelanggaran Pasal 110A akan dijerat dengan kewajiban membayar Pungutan Sumber Daya Hutan - Dana Reboisasi) (PSDH-DR) yang dihitung berdasarkan potensi tegakan kayu hasil interpretasi peta citra satelit pada waktu sebelum kawasan hutan dibuka untuk perkebunan sawit atau pertambangan.

Bagi pelanggaran tindak pidana kehutanan yang memenuhi unsur Pasal 110B, karena telah membuka kawasan hutan tanpa izin kehutanan dan melanggar peruntukan tata ruang diwajibkan membayar denda berupa Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang rumus perhitungannya diatur dalam PP 24/2021. Pernyataan kesediaan membayar PSDHD-DR dan denda PNBP hanya berlaku hingga 23 Desember 2023, dan jika tidak, maka akan dikenakan sanksi hingga sepuluh kali lipat atau diberlakukan kembali sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan dan UU P3H.

Setiap perusahaan perkebunan dan pertambangan yang teridentifikasi melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa izin kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 110A dan Pasal 110 UU Cipta kerja, akan masuk dalam radar “pengampunan” pidana setelah ditetapkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang subjek hukum pelaku usaha tanpa izin dalam kawasan hutan. 

Hingga 5 April 2023, Menteri telah menerbitkan 12 surat keputusan berisi 2.701 subjek hukum pelaku usaha korporasi, koperasi, perorangan, dan masyarakat, serta lembaga negara yang membuka kawasan hutan tanpa izin. Provinsi terbanyak dalam Provinsi Riau, dengan jumlah 1.058 subjek hukum dengan 476 subjek hukum merupakan korporasi perkebunan sawit dan pertambangan.

Kebijakan “pengampunan” pidana ini sekilas memberikan karpet merah bagi pelaku usaha nakal, tetapi pada sisi lain menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola perizinan sektor kehutanan, serta rendahnya kepatuhan dari pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan di berbagai bidang sesungguhnya telah memberikan rambu-rambu tentang tata cara, tahapan, dan jenis perizinanan yang wajib diperoleh sebelum melakukan kegiatan usaha dalam kawasan hutan, tetapi nyatanya banyak yang terabaikan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara di sektor kehutanan. Kebijakan “pengampunan” pidana melalui pasal 110A dan pasal 110B UUCK ini berupaya mengembalikan kerugian negara tersebut.

Kebijakan pengampunan pidana kehutanan ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Penegakan Hukum Pidana Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Menteri membentuk Tim Terpadu pengampunan Pasal 110A dan 110B yang bertanggung jawab menindaklanjuti permohonan pengampunan dari pelaku usaha perkebunan dan pertambangan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada 13 Juni 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan bahwa target dari denda yang didapat dari pengampunan pidana kehutanan akan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp50 triliun pada tahun ini, dan pengananan denda pengampuan telah diambil alih oleh Satuan Tugas (Satgas) Tata Kelola Kelapa Sawit yang dibentuk Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, yang dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Namun, terlepas dari pemindahan tanggung jawab kepada Satgas Tata Kelola Sawit tersebut, selama penanganan pengampunan dikerjakan oleh Kementerian LHK, pelaksanaannya sangat tertutup, bahkan minim keterlibatan dari Pemda dan pemangku kepentingan kehutanan. Hampir tidak ada publikasi resmi Kementerian yang menyampaikan siapa saja subjek hukum yang akan diberi pengampunan pidana berupa pembayaran sanksi denda PSDH-DR dan denda PNBP tersebut.

Dalam banyak kesempatan, Menteri LHK menyebutkan secara nasional terdapat seluas 3,3 juta hektare kegiatan usaha tanpa izin dalam kawasan hutan. Jika dari luas tersebut, nilai sanksi denda dihitung menggunakan rumus yang diatur dalam PP 24/2022, maka potensi penerimaan negara akan mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Angka itu didapat apabila setiap satu hektare usaha tanpa izin akan dikenakan denda Rp15 juta—Rp50 juta, maka potensi penerimaan negara dari PSDH-DR dan PNBP yang akan didapat berkisar Rp49,5 triliun—Rp165 triliun.

Potensi pedapatan negara yang demikian besar tentu tetap tidak sebanding dengan kerusakan ekosistem dan dampak sosial yang timbul di lapangan, oleh karena itu kebijakan pengampunan di bidang kehutanan ini setidaknya bisa benar-benar dapat memaksimalkan pendapatan negara, dan dapat digunakan untuk pemulihan kerusakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat adat dan tempatan yang terdampak.


Oleh sebab itu, transparansi dalam proses pengampuan sangat penting dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi publik tentang adanya “kongkalikong” dan kecurangan serta lobi-lobi terselubung untuk menurunkan angka denda. Proses yang tidak transparan selama penyelesaian oleh Kementerian LHK selama ini hendaknya tidak terulang di Satgas Tata Kelola Sawit, karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa menjelang Pemilu saat ini banyak pihak berpotensi memanfaatkannya untuk kepentingan politik.

Mengingat banyaknya subjek hukum, terutama korporasi perkebunan sawit dan pertambangan dalam kawasan hutan yang akan diselesaikan dengan pembayaran denda berupa PSDH DR dan PNBP, maka pengelolaan prosesnya ke depan oleh Satgas Tata Kelola Sawit harus benar-benar ditujukan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dan tata kehutanan di Indonesia.

Masalah tata kelola sawit dan hutan merupakan isu yang tidak bisa dipisahkan, karena berbagai isu kerusakan hutan di Indonseia selalu diidentikkan dengan ekspansi perkebunan sawit secara masif di Indonesia. Kebijakan Uni Eropa terbaru yang menolak bahan pangan yang bersumber dari konversi hutan alam, dipastikan akan memberikan tekanan pada industri sawit di Indonesia.

Kebijakan memberikan pengampunan pada pelaku usaha sawit dalam kawasan hutan melalui skema bayar denda PSDH-DR dan PNBP yang saat ini diberlakukan, merupakan terobosan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan sawit, dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari kawasan hutan. Namun, terobosan ini belum mampu memengaruhi kepercayaan publik internasional terhadap rantai pasok minyak sawit Indonesia.

Salah satu poin penting jika pemerintah ingin menjadikan kebijakan pengampunan ini mendapat apresiasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sawit dan hutan adalah dengan memberikan ruang keterlibatan pemangku kepentingan. Misalnya, menciptakan proses yang transparan dimulai dari mengumumkan siapa saja subjek hukum yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin dalam kawasan hutan, berapa luas, dan besaran denda yang ditagihkan kepada masing-masing subjek hukum.

Transparansi juga perlu dilakukan terhadap data tutupan hutan dan tegakan pohon yang digunakan dalam penghitungan denda, baik dalam skema denda pasal 110 A maupun pasal 110B, karena pada poin banyak terdapat titik-titik rawan yang berpotensi disalahgunakan dalam penghitungan besaran denda. Jika transparan diterapkan, mudah-mudahan dapat memengaruhi kepercayaan publik akan keseriusan pemerintah memperbaiki tata kelola sawit dan hutan di Indonesia.

*) Ahmad Zazali merupakan Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (Puraka)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.