Opini: Kontinuitas Kebijakan Ekonomi

Hasil quick count ini secara implisit juga memastikan kontinuitas kebijakan ekonomi selama lima tahun ke depan. Artinya garis umum kebijakan ekonomi tidak akan berubah drastis walaupun presidennya berganti.

Abdul Mongid

17 Feb 2024 - 06.30
A-
A+
Opini: Kontinuitas Kebijakan Ekonomi

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA Surabaya. /Abdul Mongid

Bisnis, JAKARTA – Hasil perhi­tungan ce­­­­pat (quick count) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei merilis hasil suara pasangan calon presiden – wakil presiden nomor 02, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, unggul dibandingkan pasangan lain.

Walaupun ini belum merupakan hasil resmi, namun mengingat metode survei yang digunakan sangat ilmiah, dapat dipastikan hasilnya tidak akan berbeda drastis dengan hasil perhitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasil quick count ini secara implisit juga memastikan kontinuitas kebijakan ekonomi selama lima tahun ke depan. Artinya garis umum kebijakan ekonomi tidak akan berubah drastis walaupun presidennya berganti.

Keberhasilan kinerja ekonomi selama ini boleh dibilang cukup bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mencapai 5,1%. Sebagai komparasi, Singapura tumbuh 1,2%, Malaysia 3,8% dan Philipina mencapai 5,6%. Angka inflasi pada 2023 sebesar 2,61% merupakan inflasi terendah selama 20 tahun terakhir. Walaupun mungkin terdapat perbedaan dalam menafsirkan inflasi, kinerja ekonomi sampai saat ini menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia

Kabar baik lainya dari perkembangan ekonomi triwulan keempat 2023 adalah meningkatnya pertumbuhan sektor industri manufaktur secara tahunan mencapai 5,2%. Ke depan, sektor industri manufaktor harus mendapatkan perhatian yang serius sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Penghiliran tahap berikutnya harus dijalankan semakin gencar melalui pengembangan yang lebih baik dari sisi proses, cakupan, dan keterkaitannya dengan global value chain (GVC). Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk menjadikan sektor industri manufaktur kembali sebagai sumber pertumbuhan baru. Selama ini kita terjebak de-industrialisasi sehingga kita pasrah saat kontribusi sektor industri manufaktur kontribusinya terhadap GDP.

Sudah menjadi realitas di seluruh dunia bahwa Pemilu selalu menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai pertaruhan kebijakan ekonomi yang sangat penting karena di sinilah platfom kebijakan ekonomi akan dikonteskan. Makanya Pemilu 2024 ini sangat critical bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Walaupun tujuan akhir yang ingin dicapai para calon presiden sama yaitu untuk membawa ekonomi menuju Indonesia yang lebih baik namun strategi implentasinya yang berbeda dapat mengalami risiko kegagalan. Apalagi jika strategi implementasinya berubah sangat radikal. Perubahan kebijakan yang radikal juga potensial menghadapi konflik dan pertentangan di masyarakat. Umumnya publik lebih menyukai garis-garis besar kebijakan ekonomi dan reformasi yang tidak berubah drastis. Kalaupun ada perubahan, hanya perbaikan terus-menerus (continuous improvement).



KELANJUTAN

Hasil quick count menkonfirmasi penerimaan publik atas kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi selama ini. Program pengembangan infrastruktur, penguatan sektor pangan dan penghiliran tambang dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Ini menandakan bahwa harapan akan kontinuitas kebijakan baik pada kebijakan ekonomi makro, tata kelola dan ekonomi kerakyatan semakin kuat. Kebijakan ekonomi yang kredibel telah menjamin stabilitas makro ekonomi selama beberapa tahun terakhir dan terkonfirmasi manfaatnya bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dilaksanakan sekarang ini juga sangat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan inflasi yang rendah sehingga membantu upaya penurunan tingkat kemiskinan.

Ke depan, pemerintah harus memberi prioritas pertumbuhan ekonomi yang makin berkualitas agar berdampak nyata terhadap masyarakat baik dari sisi distribusi pendapatan yang lebih baik maupun dari sisi kesempatan kerja. Pemerintah mendatang harus menyadari bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Ini akan direalisasikan. Caranya adalah memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta agar berjalan makin baik. Ini penting untuk menjamin agar iklim bisnis makin kondusif dan terus terjaga.

Pemerintahan Jokowi sudah meletakan program industrialisasi sumberdaya alam. Sebelumnya Indonesia hanya menambang dan menjualnya ke asing sehingga nilai tambahnya dinikmati asing. Makanya asing (Eropa) menolak program penghiliran. Walaupun banyak ahli ekonomi yang mengkritik penhiliran karena menguntungkan investor asing namun program ini harus diteruskan. Walapun Eropa dan ekonom “utopis” bersatu menentang penghiliran hasil tambang, mereka nggak usah diperdulikan. Penghiliran tahap kedua yaitu pengolahan produk hasil penghiliran tahap kesatu harus diprioritaskan.

Ke depan prioritas besar kita adalah bagaimana melakukan re-industrialisasi. Indonesia terjebak pada de-industrialisasi di mana kontribusi sektor industri terhadap perekonomian menurun ini terjadi selama 20 tahun terakhir. Pemerintah harus menyadari tidak ada negara di dunia ini yang berhasil menempuh perjalanan ekonominya tanpa industrialisasi yang kuat. Pada awal pembangunan, semua negara mengalami problem kemiskinan di pedesaan sangat luas. Salah satu cara untuk mengatasinya dan telah terbukti dari pengalaman beberapa negara maju adalah melalui kebijakan industrialisasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.