Free

OPINI: Mencari Jalan Tengah Upah Buruh

Menurut harian Bisnis Indonesia, keputusan kenaikan UMP sebaiknya memang dibahas bersama buruh, pengusaha, dan pemerintah. Kelaziman ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Melalui jalur tripartit saja masih ada kegaduhan, apalagi yang tidak ada dialog.

Redaksi

29 Nov 2022 - 07.22
A-
A+
OPINI: Mencari Jalan Tengah Upah Buruh

Pekerja menyelesaikan pembuatan perangkat alat elektronik rumah tangga di PT Selaras Citra Nusantara Perkasa (SCNP), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/8/2020). /Bisnis-Abdullah Azzam.

JAKARTA – Penetapan upah minimum pekerja acapkali menimbulkan pertentangan antara pengusaha dan buruh, mulai dari perang urat saraf, gugatan ke meja pengadilan, hingga aksi turun ke jalan untuk memuluskan keinginan masing-masing.

Tahun ini, perdebatan mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) memuncak setelah pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum maksimal 10% pada 2023.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Peraturan tersebut ditetapkan Rabu (16/11), dan diundangkan Kamis (17/11).

Penetapan kenaikan UMP maksimal 10% itu mengacu pada variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Misalnya, jika ekonomi suatu daerah negatif, penyesuaian nilai upah mempertimbangkan variabel inflasi.

Setelah ditetapkan, pemerintah provinsi (pemprov) memiliki waktu sekitar dua pekan untuk mengumumkan UMP, yakni paling lambat 28 November 2022.

Tidak hanya upah minimum provinsi, gubernur pun memiliki kewenangan mengatur upah minimum kabupaten/kota. UMP dan UMK tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2023.

Kemarin, sejumlah pemprov memutuskan menaikkan upah minimum. Kenaikan UMP cukup beragam. Contohnya di Jawa kenaikan pada rentang 5%—8%. Secara persentase kenaikan tertinggi di Jawa Tengah 8,01%, sedangkan terendah di DKI Jakarta 5,6%.

Namun, kenaikan secara nominal ada di DKI Jakarta karena memiliki angka UMP tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Adapun DI Yogyakarta mencatatkan kenaikan nominal paling buncit.

Kenaikan UMP ini dapat dikatakan sebagai pelepas dahaga setelah 2 tahun terakhir nyaris tidak ada kenaikan karena ekonomi dilanda pandemi.

Pada 2021, pemerintah menyatakan tidak menaikkan UMP. Alasannya, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, sehingga kenaikan UMP ditangguhkan.

Meski begitu, beberapa provinsi memutuskan menaikkan UMP seperti Jawa Timur. Adapun pada 2022, Kemenaker menetapkan kenaikan UMP sebesar 1,09%.

Persentase kenaikan tersebut tidak mutlak, tetapi rata-rata provinsi di Indonesia menetapkan besaran yang sama, bahkan ada yang lebih kecil.

DKI Jakarta melawan kebijakan pemerintah pusat. Anies Baswedan waktu masih menjabat gubernur memutuskan untuk menaikkan UMP 5,6%. Namun, keputusan tersebut digugat oleh pengusaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengusaha pun memenangkan gugatan tersebut, bahkan sampai ke tingkat banding.

Pengadilan bahkan memutuskan ‘memangkas’ UMP DKI Jakarta menjadi Rp4,5 juta, lebih kecil dari acuan penetapan Rp4,6 juta.

Adapun, ketentuan kenaikan UMP 5,6% akan digunakan pada 2023 dengan besaran upah minimal Rp4,9 juta. Namun, putusan penetapan UMP ditentang oleh buruh.

Tak hanya ketentuan upah minimum di DKI Jakarta, tetapi keputusan pemerintah pusat pun ditolak. Serikat pekerja menilai penetapan UMP sekitar 5%—9% terlalu kecil.

Mereka menginginkan penetapan kenaikan UMP tidak hanya mengacu data pertumbuhan ekonomi dan inflasi September 2021—September 2022, karena tidak memotret dampak dari kenaikan harga BBM. Buruh akan menggelar aksi untuk menolak kenaikan upah tersebut.

Tak kalah dengan buruh, Apindo pun menolak kenaikan UMP dengan mengajukan uji materi Permenaker No. 18/2022 tentang UMP 2023 ke Mahkamah Agung (MA). Melalui pengacara Denny Indrayana, Apindo meminta MA membatalkan keputusan Kemenaker.

Mereka menuding Kemenaker menyalahi empat aturan dalam menetapkan kenaikan UMP sebesar 10%. Menaker dituding tidak berwenang untuk mengambil alih otoritas Presiden untuk mengatur upah minimum yang sudah diatur dalam PP Pengupahan.

Apalagi, pengubahan kebijakan melalui Permenaker 18/2022 itu dilakukan mendadak tanpa sama sekali melibatkan para stakeholder, termasuk tanpa ada pembahasan dengan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional.

Menurut harian Bisnis Indonesia, keputusan kenaikan UMP sebaiknya memang dibahas bersama buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Kelaziman ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Melalui jalur tripartit saja masih ada kegaduhan, apalagi yang tidak ada dialog.

Sebaiknya ke depan jalan tengah pembicaraan secara tripartit dikedepankan agar tidak ada gelombang penolakan yang merugikan sendi-sendi perekonomian itu sendiri.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.