OPINI : NIK, NPWP, & Wajib Pajak

Anak muda itu cekatan. Berjalan ce­pat saat jam isti­ra­hat. Sem­bari lincah je­ma­rinya menari di gawainya. Dia mengisi aplikasi online kependudukan. Mal pe­la­yan­an publik yang di­tu­ju­nya.

Eko Ariyanto

13 Agt 2022 - 07.21
A-
A+
OPINI : NIK, NPWP, & Wajib Pajak

Bersama dua temannya dia diangkat pegawai tetap. Artinya, wajib update data domisilinya dari desa dan cetak ulang KTP untuk bagian HRD. Saya tak mengenalnya. Yang pasti, dia bagian dari 270,20 juta penduduk Indonesia berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2020.

Lantas, siapa saja yang dimaksud penduduk? Data BPS menjelaskan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap atau berniat menetap selama minimal satu tahun.

Setiap penduduk wajib memiliki nomor induk kependudukan (NIK). NIK berupa 16 digit angka sebagai nomor identitas yang dicantumkan dalam setiap dokumen penduduk.

NIK digunakan untuk urusan administrasi kependudukan, keamanan, dan kemudahan akses layanan publik lainnya.

Dalam pajak penghasilan, tiap penduduk adalah subjek pajak (SP). Dan, wajib pajak (WP) adalah subjek pajak yang memiliki objek pajak (OP). Mudahnya, SP+OP=WP. Atau, jika SP tidak memiliki OP, maka bukan WP. Jadi jika tidak memiliki penghasilan, maka tidak bayar pajak.

Nah, nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah sarana administrasi perpajakan bagi WP. Sama seperti NIK bagi penduduk, yaitu sebagai sarana administrasi kependudukan. Artinya, NIK identik dengan NPWP. Pastinya, tidak seluruh orang yang memiliki NIK akan dikenakan pajak.

Mari kita pelajari lebih lanjut. Apa hubungan antara penduduk, NPWP, dan kepatuhan perpajakannya?

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diolah me­nun­jukkan tingkat kepatuhan WP orang pribadi (WP OP). Data tersebut menunjukkan jumlah WP OP terdaftar adalah 67,58 juta. Jumlah WPOP lapor adalah 12,73 juta. Dan jumlah WP OP bayar pajak adalah 1,55 juta.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk adalah sejumlah 270,20 juta. Data DJP mencatat sejumlah 67,58 juta WP OP terdaftar, atau sebesar 25,01% jumlah penduduk. Jumlah persentase WP OP terdaftar yang sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk.

Apabila kita merujuk data BPS, yang menunjukkan struktur umur penduduk yang dominan adalah generasi milenial (25,87%), generasi Z (10,88%), dan generasi X (21,88%), maka diperoleh jumlah 158,42 juta. Sebanyak inilah asumsi yang seharusnya menjadi WP OP terdaftar.

Banyak faktor yang dapat menjadi kajian bersama masih rendahnya angka penduduk yang ber-NPWP. Atau jika disederhanakan angka rasionya hanya 1 dari 4 penduduk.

Tunggu dulu, ternyata dari jumlah WP OP terdaftar tersebut, data menunjukkan sebesar 18,84% WP OP lapor. Dan data WP OP bayar pajak sejumlah 1,55 juta, atau hanya sebesar 2,29% dari WP OP terdaftar. Perlu kajian multifactor lebih dalam lagi.

Penggunaan NIK sebagai NPWP untuk mempermudah administrasi perpajakan. Se­­kaligus juga akan memper­mu­­dah pemetaan seluruh ak­­ti­vitas ekonomi.

Juga, interoperabilitas data dengan instansi, lembaga, aso­sia­si, dan pihak lainnya. Nan­tinya, per 1 Januari 2024 se­lu­ruh transaksi perpajakan ha­nya akan menggunakan NIK.

BATAS PEMAJAKAN

Lalu, adakah batas pemajakannya? Ada. Atau dikenal sebagai threshold. Mari kita kenali yang berhubungan dengan NIK sebagai NPWP dulu. Yaitu, ada 2 threshold pajak penghasilan (PPh), dan ada 1 threshold pajak pertambahan nilai (PPN).

Pertama, penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan bagi WP OP dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Artinya, jika penghasilannya sebagai pegawai, profesi usaha bebas, atau dari menjalankan usaha jumlahnya di bawah PTKP tidak akan dikenakan PPh Pasal 25/29. Dan apabila berstatus sebagai pegawai tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Batasannya adalah Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Dan ditambah jumlah PTKP-nya apabila status ka­win, dan ditambah sesuai jum­lah anak atau tanggungan­nya, maksimal 3. PTKP ini ditentukan berdasarkan ke­ada­an pada 1 Januari dari ta­hun pajak yang bersangkutan.

Kedua, WP OP melakukan usaha, bukan yang berbentuk badan. Diberikan batas tidak dikenai PPh atas omzet sampai dengan Rp500 juta. Ini bentuk keberpihakan pemerintah dalam mendorong masyarakat berwirausaha, serta berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.

Ketiga, WP OP kriteria pengusaha kecil, yaitu omzetnya tidak melebihi Rp4,8 miliar tidak dikenakan PPN. Namun, ketentuan bagi pengusaha kecil ini bersifat pilihan, karena diperkenankan jika memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Jadi, WP OP atau masyarakat yang memiliki NIK sebagai NPWP dalam kelompok tersebut tidak kena pajak. Merdeka. Namun, merdeka juga jika memilih membayar pajak sesuai ketentuan di atas ambang batasnya.

Namun, ada yang harus diperhatikan dalam menyusun kebijakan ambang batas pemajakan ini. Pertimbangan tingginya threshold memiliki konsekuensi banyaknya transaksi usaha yang tidak terpantau. Hal ini perlu desain kebijakan yang ideal.

Harus diantisipasi juga kemungkinan adanya individu atau entitas usaha sebagai free rider. Menikmati, tapi tanpa berkontribusi.

NIK, NPWP, dan WP adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak adalah ongkos peradaban (Oliver Wendell, 1927). Ini komitmen yang perlu diajarkan berulang-ulang, diedukasi antar generasi, serta dikenalkan sejak dini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.