OPINI : Pajak Karbon, Solusi atau Gengsi?

Salah satu cawapres menyebut kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon (PRK) yaitu pajak karbon, carbon storage, dan carbon capture.

Rivan Dwi Aghnitama & Sahaya Aulia Azzahra

9 Feb 2024 - 06.26
A-
A+
OPINI : Pajak Karbon, Solusi atau Gengsi?

Ilustrasi (Bisnis)

Dalam debat pilpres 2024, salah satu cawapres menyebut tiga hal penting terkait kebijakan untuk mendorong pembangunan rendah karbon (PRK) yang berkeadilan, yaitu pajak karbon, carbon storage, dan carbon capture.

Dari ketiga hal tersebut, pajak karbon merupakan satu-satunya instrumen pembiayaan PRK yang disebut oleh kandidat itu. Meski hingga saat ini belum diterapkan, pajak karbon seolah dipandang sebagai solusi pembiayaan yang dapat menutupi besarnya kebutuhan pendanaan program PRK di Indonesia.

Apa sebenarnya pajak karbon, dan sejauh mana sebenarnya instrumen ini dapat membantu Indonesia dalam mendanai program PRK dalam mencapai net zero emission Indonesia pada 2060?

Secara umum, pajak karbon atau carbon tax adalah pajak yang dikenakan atas sejumlah emisi karbon yang dilepaskan oleh suatu pihak atau polluter. Seperti instrumen carbon pricing lainnya, pajak karbon merupakan salah satu bentuk dari penerapan polluter pays principle. Prinsip ini menghendaki bahwa biaya akibat polusi harus ditanggung oleh pihak yang menyebabkan polusi tersebut.

Besarnya tarif pajak ini umumnya ditentukan berdasarkan jumlah emisi karbon yang mungkin dilepaskan ke atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Seiring berjalannya waktu, tarif pajak karbon akan terus ditingkatkan guna memicu peralihan dan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, pajak karbon dipandang dapat mengurangi emisi secara efisien karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak anggaran dan justru berpotensi mendapatkan tambahan anggaran melalui penerimaan pajak karbon, sebagai alternatif sumber pembiayaan program reduksi karbon.

Dalam UU HPP, disebutkan bahwa tarif minimal dari pajak karbon yang akan diterapkan sebesar Rp30 per kg CO2. Selain itu, disebutkan juga bahwa industri PLTU Batu bara merupakan satu-satunya industri yang akan dikenakan pajak karbon pada tahap awal.

Rencana awalnya, pengenaan pajak ini pada industri PLTU batu bara akan berlaku mulai 2022 hingga 2024. Baru pada 2025 pengenaan pajak akan diperluas ke berbagai sektor, sesuai dengan tingkat kesiapannya.

Dari ketentuan tersebut, dapat diestimasi potensi penerimaan negara dari pajak karbon di tahap awal pengenaannya.

Mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), dalam 1 tahun, PLTU batu bara di Indonesia berpotensi menghasilkan emisi sekitar 203,64 juta ton CO2. Sehingga, dengan tarif minimal sebesar Rp30 per kg CO2, potensi penerimaan dari pajak karbon pada tahap awal penerapannya adalah sekitar Rp6,11 Triliun.

Padahal, mengacu pada estimasi Kementerian Keuangan, total anggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai target NDC selama 2020—2030, adalah sebesar Rp3,78 kuadriliun atau sebesar Rp343 triliun per tahun.

Artinya, untuk mencapai target terbaru sesuai yang tercantum dalam dokumen ENDC, Indonesia akan membutuhkan anggaran yang lebih besar dari angka tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas, potensi pajak karbon (tahap awal) sebagai alternatif sumber pembiayaan masih sangat kecil jika dibandingkan estimasi kebutuhan anggaran dari Kemenkeu, yaitu hanya sebesar 1,78%.

Rendahnya estimasi penerimaan pajak karbon di atas disebabkan oleh rendahnya tarif dan terbatasnya sektor yang dikenakan pajak. Artinya, jika pajak karbon dijadikan sebagai instrumen pembiayaan utama dalam mendanai program pembangunan rendah karbon, maka terdapat kecenderungan bahwa pemerintah akan meningkatkan tarif pajak ini serta memperluas cakupan sektor yang dikenakan.

Namun, jika Indonesia memperluas target pengenaan pajak karbonnya pada bahan bakar kendaraan bermotor, seperti halnya yang dilakukan Swedia, potensi penerimaan dari penjualan BBM berupa bensin hanya meningkat sekitar Rp3,31 triliun per tahun. Begitu pun jika perluasan dilakukan pada penjualan produk gas alam untuk keperluan pembangkit listrik, potensi penerimaan hanya bertambah sekitar Rp0,42 triliun per tahun.

Selain itu, jika pengenaan pajak karbon ini juga diperluas pada sektor swasta di luar industri pembangkit listrik, sektor swasta tentu akan memilih opsi lain selain menaikkan harga produk untuk menjaga tingkat persaingannya.

Salah satu caranya adalah melakukan efisiensi dengan mengurangi beban tenaga kerja yang dapat bermuara pada PHK massal. Sehingga, perluasan cakupan justru dapat berdampak buruk pada kondisi sosial-ekonomi jika tidak dipertimbangkan dengan matang.

Di sisi lain, peningkatan tarif pajak juga berpotensi menimbulkan ancaman sosial-ekonomi. Dari sisi produsen, peningkatan tarif pajak akan mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan penurunan margin keuntungan yang akan bermuara pada peningkatan tarif listrik.

Sedangkan, permintaan listrik yang bersifat inelastis tidak akan mengubah permintaan dari sisi konsumen, meskipun telah terjadi kenaikan tarif listrik. Alhasil, ini akan berakibat pada peningkatan inflasi dan penurunan belanja rumah tangga untuk kebutuhan lain.

Padahal, penerimaan pajak karbon ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan sumber pembiayaan alternatif program PRK lainnya. Selama periode 2018 hingga 2020, pemerintah bahkan mampu menggelontorkan anggaran perubahan iklim sebesar Rp102,65 Triliun, 16 kali lebih besar dibanding potensi penerimaan pajak karbon.

Kemudian melalui instrumen green sukuk, Pemerintah Indonesia berhasil memperoleh dana sebesar Rp37,9 triliun pada 2022, 6 kali lebih besar dibanding potensi penerimaan pajak karbon.

Lebih lanjut, skema kerjasama publik badan usaha (KPBU) juga telah mencatat 5 proyek terkait program perubahan iklim dengan total anggaran sebesar Rp12,54 triliun, 2 kali lebih tinggi dibandingkan potensi penerimaan pajak karbon.

Bahkan dalam kerja sama internasional yang terbaru, yaitu just energy transition partnership (JETP), Pemerintah Indonesia telah mendapatkan komitmen pendanaan awal (baik dari swasta maupun publik) sebesar Rp61 triliun (kurs 15.255) dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Angka ini tentu 6 kali lebih besar jika dibandingkan dengan potensi penerimaan dari pajak karbon di tahap awal.

Penerapan pajak karbon memang diperlukan untuk mendorong perubahan teknologi ke arah yang lebih rendah karbon, tetapi semestinya pajak karbon ini hanya diperlakukan sebagai instrumen pelengkap saja dalam hal pembiayaan PRK.

Optimalisasi potensi sumber pembiayaan lain yang ada penting untuk dilakukan. Jangan sampai, kondisi sosial-ekonomi masyarakat digadaikan hanya untuk mengejar gengsi internasional semata dari negara-negara maju yang bahkan menghasilkan emisi jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Selain itu, hal penting yang harus dilakukan jika pajak karbon ini telah diterapkan nantinya adalah earmarking. Earmarking penting untuk dilakukan agar dana yang telah terkumpul dari pungutan pajak karbon benar-benar digunakan dalam program PRK. Sehingga, penerapan pajak karbon dapat memberikan dampak penurunan emisi yang nyata dan tidak menjadi praktik greenwashing semata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.