Free with Login

OPINI : Perubahan Iklim & Keadilan Masyarakat Pesisir

Sejatinya, masyarakat pesisir tergolong kelompok rentan dan miskin di negeri ini. Hidupnya bergantung sumberdaya perikanan tangkap.

Muhamad Karim

18 Nov 2022 - 06.33
A-
A+
OPINI : Perubahan Iklim & Keadilan Masyarakat Pesisir

Sketsa Penulis Dosen Universitas Trilogi Jakarta & Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Muhamad Karim

Bisnis, JAKARTA - Pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perubahan iklim (Conference of the Parties/COP 27) telah digelar di Sharm El Sheikh, Mesis 6—18 November 2022. Salah satu target Indonesia ialah sebagai negara maritim, Indonesia akan meningkatkan pemahaman ocean and climate nexus melalui penguatan kerja ilmiah berbentuk penelitian dan pengembangan, peningkatan pemodelan serta observasi kelautan untuk pengelolaan dan pengkoleksian data. Ironisnya, soal kemiskinan masyarakat pesisir imbas dari perubahan iklim tak masuk target Indonesia.

Sejatinya, masyarakat pesisir tergolong kelompok rentan dan miskin di negeri ini. Hidupnya bergantung sumber daya perikanan tangkap. Secara historis, mereka acapkali mendapat perlakuan ketidakadilan secara ekonomi maupun politik.

Kini pemerintah getol mengusung istilah baru pembangunan yaitu ekonomi biru. Begitu ngototnya, pemerintah Indonesia hingga bakal mengusungnya dalam ajang G-20 di Bali dan pada saat KTT Perubahan Iklim di Mesir. Ada apa dibalik semua ini? Secara historis, ekonomi biru pertama kali diadopsi PBB dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan Rio+20 tahun 2012 di Rio de Janeiro Brazil. Argumennya, lewat ekonomi biru bakal tercipta pertumbuhan biru (blue growth) dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Nantinya bisa mengatasi dampak perubahan iklim global, kemiskinan ekstrem, kelaparan dan ancaman degradasi sumber daya kelautan beserta ekosistemnya.

Sayangnya, di tingkat global ini ekonomi biru meng­alami ambigu dan kontradiktif soal definisi dan pemahaman (Cisneros-Montemayor, et al (2022). Meskipun telah menghegemoni semua negara di dunia dengan motor penggeraknya lembaga keuangan internasio­nal (Bank Dunia, IMF dan ADB) (Schutter et al 2021).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella
Anda belum memiliki akses untuk melihat konten

Untuk melanjutkannya, silahkan login terlebih dahulu

BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.