Free

OPINI: SPBE untuk Lompatan Ekonomi & Sosial

Lahirnya Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi agenda besar pemerintah saat ini.

Rivan Achmad Purwantono

10 Jul 2024 - 07.07
A-
A+
OPINI: SPBE untuk Lompatan Ekonomi & Sosial

Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Rivan A. Purwantono

Bisnis, JAKARTA — Lahirnya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi agenda besar pemerintah saat ini. Tidak tanggung-tanggung, hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terlibat dalam mendukung portal yang dinamakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Secara ringkas SPBE adalah bentuk layanan elektronik yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengurus segala keperluannya dalam satu portal dengan keunggulan lebih cepat, tidak ribet, praktis dan valid. Tata kelola kerja terpadu ini dikoordinir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjadi Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasonal dan menugaskan Peruri sebagai salah satu BUMN dalam operasionalnya. 

Progres SPBE ini dirancang sangat efektif di mana terdapat rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk rencana jangka pendek dilaksanakan pada triwulan III/2024 dengan mengimplementasikan sembilan layanan prioritas terpadu sebagai fondasi strategi digitalisasi pemerintahan ke depan, yakni pertama, layanan pendidikan; kedua, layanan kesehatan; ketiga, layanan sosial; keempat, layanan kepolisian; kelima, layanan administrasi kependudukan & identitas digital dasar; keenam, layanan pembayaran digital; ketujuh, layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional; kedelapan, layanan platform pertukaran data, dan kesembilan, layanan aparatur negara.

Lompatan besar yang akan dirasakan masyarakat dengan adanya SPBE adalah simplifikasi aplikasi dari 27.000 dari berbagai kementerian, menjadi satu portal saja sehingga menciptakan kemudahan dalam akses layanan Masyarakat. 

Secara empiris beberapa negara yang telah menerapkan model SPBE mengalami lompatan besar, seperti India yang dapat mempersingkat tercapainya pembangunan dalam 7 tahun dari proyeksi 47 tahun, kemudian Estonia mengalami pertumbuhan 10 kali lipat dalam 20 tahun, dan Tiongkok mengalami penurunan kemiskinan eksponensial dari 5,7% ke 0,6% selama 5 tahun sejak 2015—2019.

Kita juga berharap lompatan besar dapat terjadi di Indonesia melalui SPBE ini. Penerapan SPBE merupakan panetrasi dari kondisi yang ada saat ini dan merupakan bagian dalam membangun arsitektur teknologi informasi (TI) yang mengedepankan governance government sehingga memberikan manfaat yang baik untuk mampu mengerek berbagai indikator penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif seperti menaikkan indeks persepsi korupsi, menaikkan tingkat kemudahan berbisnis, dan meningkatkan indeks penegakkan hukum.

Pada aspek pendekatan manajemen risiko, penerapan SPBE ini merupakan perpaduan dari governance (tata kelola), risk (risiko), dan compliance (kepatuhan) atau yang sering dikenal dengan istilah GRC. 

Menurut Scott L. Mitchell, Kepala dan Pendiri Open Compliance and Ethics Group (OCEG) sebagaimana dikutip pada Rivan Achmad Purwantono, akronim ini dimaksudkan sebagai ide atau gagasan yang memadukan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara bersamaan dalam sebuah sistem pengelolaan organisasi, melalui sistem terpadu yang mensinergikan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan, disamping juga strategi, audit, sumber daya manusia, dll.

GRC merupakan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi. Holistik dalam GRC diartikan sebagai pendekatan tidak semata menyoroti satu elemen atau satu bidang saja melainkan keseluruhan eleman atau bidang yang menopang kinerja atau performa organisasi.

Kita menyadari keberhasilan SPBE ini tidak ditentukan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan saja, tapi harus didukung oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terlibat secara profesional, integritas, loyalitas serta semangat pengabdian pada masyarakat sesuai yang dicita-citakan pendiri bangsa ini yang termaktub dalam pembukaan UUD RI 1945 pada Alinea IV, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka…”

Menurut penulis pemerintah perlu menjaga tingkat efektivitas hukum pelaksanaan SPBE ini sesuai Perpres No. 82/2023. Untuk menuju arah itu harus dianalisis faktor-faktor yang menentukan efektivitas hukum. 

Efektivitas hukum menurut Hans Kalsen adalah bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi, sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh empat faktor, pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Faktor ini menentukan sampai sejauhmana peraturan perundang-undangan tersebut memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, artinya jika regulasi SPBE ini memberikan dampak positif kepada masyarakat pasti akan berjalan dengan baik.

Kedua, faktor Penegak hukum. Faktor ini menentukan sampai sejauhmana aparat penyelenggara negara memiliki kompetensi, professional dan integritas melaksanakan/menegakkan peraturan perundang-undangan, artinya SPBE akan berjalan efektif jika kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta Peruri yang diberi tugas melaksanakan regulasi SPBE dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga, faktor masyarakat. Faktor ini menentukan sampai sejauhmana kesadaran serta kemauan masyarakat untuk mematuhi hukum sebagai peraturan, artinya SPBE akan berjalan dengan baik jika masyarakat menggunakan portal SPBE sesuai dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan ketentuan teknisnya.

Keempat, faktor sarana prasarana. Faktor ini menentukan  sampai sejauhmana aturan dapat bekerja dengan maksimal oleh karena adanya sarana prasarana, artinya SPBE akan berjalan efektif jika portal SPBE menjadi aplikasi yang user friendly dan mudah untuk diakses serta menjawab semua kebutuhan masyarakat dengan teknologi yang memadai murah dan mudah.

Tentu, kita berharap semua komponen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta BUMN yang terlibat dalam SPBE secara konsisten, profesional, dan integritas bekerja dengan efektif dan berdaya guna, sehingga tujuan negara untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera adil dan makmur dapat segera terwujud sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas. Semoga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.