Pacu Pemulihan Bisnis UMKM, Alokasi KUR 2022 Naik 31 Persen

Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memutuskan plafon KUR untuk tahun 2022 menjadi Rp373,17 triliun, dengan suku bunga tetap 6 persen.

Dionisio Damara

31 Des 2021 - 19.30
A-
A+
Pacu Pemulihan Bisnis UMKM, Alokasi KUR 2022 Naik 31 Persen

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022 di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/12/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menaikkan plafon penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk periode 2022 dengan tetap mempertahankan tingkat bunga di level 6 persen guna mendukung percepatan pemulihan kinerja pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memutuskan plafon KUR untuk tahun 2022 menjadi Rp373,17 triliun, dengan suku bunga tetap 6 persen. Nilai itu meningkat 31 persen dibanding plafon tahun 2021 yang sebesar Rp285 triliun.

Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, Rabu (29/12).

Rapat itu sekaligus mengevaluasi penyaluran KUR tahun 2021 dan memutuskan berbagai kebijakan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program KUR pada 2022.

“KUR dibutuhkan dalam percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19, sehingga diperlukan adanya peningkatan plafon KUR dan kemudahan persyaratan KUR,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers.

Selain itu, mempertimbangkan tren penurunan cost of fund dan peningkatan efisiensi over head cost (OHC) suku bunga KUR, pemerintah juga menurunkan subsidi bunga KUR 2022. Untuk KUR Super Mikro 1 persen, KUR Mikro turun 0,5 persen, dan KUR PMI turun 0,5 persen.

Pemerintah turut menyesuaikan beberapa kebijakan KUR, antara lain perubahan plafon KUR Mikro tanpa agunan tambahan, yang sebelumnya di atas Rp10 juta - Rp50 juta menjadi di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta.

Selanjutnya, terdapat perubahan KUR Klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon untuk sektor produksi non-perdagangan, serta perubahan kebijakan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Alhasil, afon KUR PMI meningkat, dari maksimal Rp25 juta menjadi Rp100 juta.

Selain itu, terdapat perubahan dan perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19. Relaksasi itu terdiri atas KUR kecil tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR hingga 31 Desember 2022, dan penundaan target sektor produksi hingga 31 Desember 2022 atau sesuai dengan pertimbangan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Tak cuma itu, ada juga pemberian insentif lanjutan berupa perpanjangan restrukturisasi KUR, serta pemberian relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR pada masa pandemi Covid-19, berdasarkan penilaian objektif penyalur KUR.

“Melalui perubahan kebijakan KUR, Pemerintah menunjukkan perhatian yang besar kepada UMKM dengan memberikan persyaratan KUR yang lebih mudah dan terjangkau sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi nasional,” tutur Airlangga.

Sementara itu, Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mencatat bahwa realisasi KUR sepanjang Januari hingga 27 Desember 2021 sudah mencapai Rp278,71 triliun. Jumlah itu setara dengan 97,79 persen dari perubahan target tahun 2021, yakni Rp285 triliun. Hingga akhir tahun 2021, penyaluran KUR diperkirakan tembus 99 persen dari target.

Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM juga melaporkan bahwa realisasi KUR tahun 2021 telah disalurkan kepada 7,35 juta debitur, dengan total outstanding sejak Agustus 2015 sebesar Rp373,35 triliun.

“Dengan target penyaluran KUR di sektor produksi tahun 2021 yang ditunda penetapannya oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2021 telah mencapai 55,17 persen,” ujar Airlangga.

Adapun, berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 12 November 2019, target plafon KUR pada tahun 2021 sebesar Rp220 triliun meningkat menjadi Rp253 triliun berdasarkan permintaan penyalur KUR.

Sementara itu, mengingat adanya permintaan penambahan plafon dari penyalur KUR, maka plafon KUR tahun 2021 ditingkatkan lagi menjadi Rp285 triliun.

BRI SIAP

Menanggapi keputusan pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku bank yang paling besar mendapatkan jatah KUR menyatakan kesiapannya. Perseroan pun telah mempersiapkan strategi pengembangan UMKM.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan perseroan telah mempersiapkan infrastruktur terkait dengan pengembangan UMKM, termasuk KUR.

Menurut Catur, peningkatan alokasi KUR tahun 2022 dapat memperluas jangkauan bagi pelaku UMKM, khususnya nasabah mikro BRI yang tengah berjuang memulihkan usahanya dari dampak pandemi Covid-19.

“Selain itu, KUR menjadi salah satu growth engine bagi BRI di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” ungkap Catur dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12).

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan emiten bank bersandi BBRI ini telah merancang sejumlah strategi agar dapat memenuhi target penyaluran KUR dari pemerintah. Selain itu, perseroan dinilai memiliki kapasitas yang cukup untuk mencapai target tersebut.

Supari mengungkapkan bahwa dalam penyaluran kredit, BRI telah memiliki business process optimal dan sistem yang efisien. Hal ini diharapkan mampu mendukung upaya perseroan dalam penyaluran kredit di segmen mikro, termasuk KUR.

“Efisiensi penyaluran kredit didapatkan BRI melalui digitalisasi, dengan pemanfaatan resources kapabilitas IT dan business model yang sudah teruji saat ini, BRI mampu menjaga bottom line yang solid atau return yang optimal,” kata Supari.

Dia menyampaikan bahwa sampai dengan akhir November 2021, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp181,39 triliun kepada lebih dari 6 juta nasabah. Angka ini setara dengan 93,02 persen dari target yang ditetapkan perseroan pada 2021, yakni Rp195 triliun.

Sebaran KUR BRI juga mengalami peningkatan. Tahun 2019, sebaran KUR perseroan mencapai 5,4 orang dari 100 orang. Porsi itu kemudian meningkat menjadi rata-rata sebanyak 8,7 dari 100 orang mendapatkan fasilitas KUR dari BRI pada 2021.

Supari juga menyatakan segmen Mikro BRI pada 2022 masih akan menjadi motor pertumbuhan pinjaman perseroan. Alokasi KUR, pengembangan ultramikro dan menjaga pertumbuhan Kupedes akan menjadi kunci pertumbuhan segmen mikro.

Secara konsolidasian, hingga akhir September 2021, penyaluran kredit BRI tercatat mencapai Rp.1.026,42 triliun atau tumbuh 9,74 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Salah satu faktor utama penopang pertumbuhan kredit BRI adalah penyaluran kredit mikro yang mencapai Rp.464,66 triliun per akhir September 2021, atau tumbuh 41,32 persen YoY. Hal ini menjadikan proporsi kredit mikro mencapai 45,27 persen dari seluruh total kredit BRI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Emanuel Berkah Caesario

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.