Pandora Papers Bongkar Penghindaran Pajak, Ada Orang Indonesia

Investigasi global dan besar-besaran yang melibatkan 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara yang disebut sebagai Pandora Papers membongkar upaya tokoh-tokoh dari berbagai negara mendirikan perusahaan di luar negara mereka sebagai langkah menghindari pajak.

Edi Suwiknyo & M. Syahran W. Lubis

4 Okt 2021 - 22.39
A-
A+
Pandora Papers Bongkar Penghindaran Pajak, Ada Orang Indonesia

Ilustrasi, foto file 12 Februari 2018./Reuters

Bisnis, JAKARTA – Investigasi global besar-besaran mengungkap hubungan antara para pemimpin dunia dengan kekayaan tersembunyi di negara-negara lain yang secara kolektif bernilai triliunan dolar dan jelas itu merupakan langkah penghindaran pajak.

Dijuluki Pandora Papers, yang diterbitkan pada Minggu (3/10/2021), dilakukan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dengan melibatkan 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara.

Menggali lebih dari 11,9 juta dokumen yang bocor dari 14 perusahaan jasa keuangan asing, ICIJ menemukan 35 kepala negara dan pemerintahan dan lebih dari 300 politisi mendirikan struktur kekayaan mereka di luar negeri dan perwalian di surga pajak dari British Virgin Islands, Seychelles, hingga Hong Kong dan Belize.

Selain politisi dan kepala negara, penyanyi Shakira dan mantan kapten kriket India Sachin Tendulkar termasuk di antara selebritas dan bintang olahraga yang disebutkan dalam penyelidikan.

Berikut ini adalah beberapa nama tersebut:

Yordania

Raja Yordania Abdullah II mengumpulkan properti senilai sekitar US$100 juta di Amerika Serikat dan Inggris melalui perusahaan rahasia yang dibeli antara 2003 dan 2017 melalui perusahaan yang terdaftar di surga pajak dan termasuk properti di Malibu, South California, Washington, dan London.

DLA Piper, kantor hukum London yang mewakili Abdullah, mengatakan kepada ICIJ bahwa dia “tidak pernah menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum”.

Istana kerajaan Yordania dalam sebuah pernyataan pada Senin (4/10/2021) menyebutkan bahwa kepemilikan raja atas properti pribadi di Inggris dan AS bukanlah rahasia, serta menambahkan bahwa alasan privasi dan keamanan berada menjadi alasan untuk tidak mengungkapkannya.

Lebanon

File yang bocor juga menunjukkan bahwa di Lebanon, negara jiran Yordania, tokoh-tokoh politik dan keuangan terkemuka telah merangkul surga keuangan di luar negeri.

Termasuk di dalamnya adalah Perdana Menteri Najib Mikati; pendahulunya Hassan Diab; Riad Salameh, gubernur bank sentral Lebanon yang sedang diselidiki di Prancis atas tuduhan pencucian uang; dan mantan menteri negara dan ketua Al Mawarid Bank Marwan Kheireddine.

Konsorsium mengatakan Kheireddine dan Diab tidak menanggapi permintaan komentar, sementara Salameh mengatakan dia menyatakan asetnya secara terbuka.

Putra Mikati, Maher, mengatakan kepada ICIJ bahwa memiliki real estat melalui entitas luar negeri menawarkan lebih banyak “fleksibilitas” dalam hal penyewaan, perencanaan warisan, dan “potensi keuntungan pajak”.

Dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa: “Menggunakan entitas lepas pantai dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak untuk warga negara AS dan UE, tetapi ini tidak berlaku untuk warga negara Lebanon.”

Pakistan

The Pandora Papers menunjukkan bahwa para anggota terkemuka dari pemerintahan PM Pakistan Imran Khan, para pendonor partainya, dan anggota keluarga jenderal-jenderal militer yang kuat di negara itu memindahkan jutaan dolar kekayaan melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai.

Dua anggota kabinet Khan, yaitu Menteri Sumber Daya Air Moonis Elahi dan Menteri Keuangan Shaukat Tarin, menonjol dalam kebocoran informasi tersebut, bersama lebih dari 700 warga Pakistan lainnya.

Konsorsium itu mengatakan dokumen-dokumen itu tidak berisi informasi bahwa Khan sendiri—yang naik ke tampuk kekuasaan pada 2018 dengan janji untuk menangkap elit politik korup Pakistan—memiliki perusahaan di luar negeri.

Republik Cheska

Laporan itu mengatakan PM Cheska Andrej Babis memindahkan US$22 juta melalui perusahaan luar negeri untuk membeli perkebunan di Riviera, Prancis, pada 2009 sambil merahasiakan kepemilikannya.

Babis, berbicara pada hari Minggu dalam debat TV menjelang pemilihan 8-9 Oktober, membantah melakukan kesalahan dan mengatakan " meninggalkan uang di bank Cheska dikenakan pajak, itu uang saya, dan dikembalikan ke bank Cheska".

Azerbaijan

Penyelidikan menemukan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan keluarganya diam-diam terlibat dalam kesepakatan properti Inggris senilai lebih dari 400 juta pound sterling, menurut BBC.

File-file itu menunjukkan bagaimana keluarga tersebut membeli 17 properti, termasuk blok kantor senilai 33 juta pound di London untuk putra presiden yang berusia 11 tahun.

Amerika Serikat

Surat kabar The Guardian mengatakan bahwa file tersebut memberikan bukti bahwa negara bagian South Dakota di Amerika Serikat menyaingi yurisdiksi buram di Eropa dan Karibia untuk kerahasiaan keuangan.

Dokumen tersebut mengungkapkan hampir US$360 miliar aset pelanggan disimpan di perwalian di South Dakota, beberapa di antaranya terkait dengan individu dan perusahaan asing yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kesalahan lainnya, katanya.

Kenya

Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya dikaitkan dengan 13 perusahaan luar negeri, menurut dokumen tersebut. Investasi Kenyattas di luar negeri termasuk perusahaan dengan saham dan obligasi senilai US$30 juta, BBC melaporkan.

Presiden Kenya Uhuru Kenyatta

Inggris

Tony Blair, PM Inggris pada 1997 hingga 2007, menjadi pemilik gedung bergaya Victoria senilai US$8,8 juta pada 2017 dengan membeli perusahaan Kepulauan Virgin Inggris yang memegang properti tersebut, dan gedung tersebut sekarang menjadi tempat firma hukum istrinya, Cherie Blair.

Mantan PM Inggris Tony Blair

Keduanya membeli perusahaan tersebut dari keluarga Menteri Industri dan Pariwisata Bahrain Zayed bin Rashid al-Zayani. Langkah itu menyelamatkan Blair lebih dari US$400.000 dalam pajak properti.

Blair dan Al-Zayanis keduanya mengatakan mereka awalnya tidak tahu pihak lain terlibat dalam kesepakatan itu. Seorang pengacara Al-Zayani mengatakan mereka mematuhi hukum Inggris.

Rusia

The Washington Post mengatakan wanita Rusia Svetlana Krivonogikh menjadi pemilik apartemen Monaco melalui perusahaan luar negeri yang didirikan di Pulau Tortola di Karibia pada April 2003, hanya beberapa pekan setelah dia melahirkan seorang putri.

Pada saat itu dia berada dalam hubungan rahasia selama bertahun-tahun dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, kata Post mengutip media investigasi Rusia Proekt.

Laporan itu juga mengungkapkan pembuat gambar Putin dan kepala eksekutif stasiun TV terkemuka Rusia, Konstantin Ernst, mendapat diskon untuk membeli dan mengembangkan bioskop era Soviet dan properti sekitarnya di Moswa setelah dia memimpin gelaran Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi.

Ernst mengatakan kepada organisasi itu bahwa kesepakatan tersebut bukan merupakan rahasia dan menolak anggapan bahwa dia diberi perlakuan khusus.

TOKOH INDONESIA

Lantas, bagaimana dengan tokoh Indonesia? Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto disebut dalam Pandora Papers. Dua menteri kepercayaan Jokowi itu diduga memiliki aset dan perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan (kiri) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto./Antara

Dilansir dari Tempo yang dikutip Bisnis.com, pendirian perusahaan di negara bebas pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Namun, hal itu dapat digunakan untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah, yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

Airlangga Hartarto dan Gautama Hartarto, adiknya, tercatat memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di Karibia. Airlangga dan Gautama ditengarai menjadi klien dari Trident Trust, perusahaan finansial yang berkantor di sejumlah negara suaka pajak.

Airlangga mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Adapun perusahaan Gautama satu, Ageless Limited.

Dalam dokumen tersebut, Tempo melaporkan bahwa Airlangga dan Gautama, anak bekas Menteri Perindustrian Hartarto Sastrosoenarto, mendirikan perusahaan cangkang sebagai kendaraan investasi serta untuk mengurus dana perwalian dan asuransi. Arsip itu menyebutkan perlu dilakukan uji tuntas terhadap aktivitas perusahaan mereka.

Profil Buckley Development bahkan diberi warna merah. Perusahaan ini disebut perlu melengkapi informasi jumlah dan nilai aset yang dimiliki serta tujuan pendirian perusahaan.

Dalam lampiran surat elektronik dokumen tertanggal Oktober 2016, anggota staf Trident menyebutkan perusahaan yang berlabel merah dinyatakan sudah tutup lapak.

Airlangga Hartarto mengklaim tak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property. Ia pun membantah jika dikatakan berniat mencairkan polis asuransi melalui dua korporasi tersebut. "Tidak ada transaksi itu," kata Airlangga dalam wawancara khusus dengan Tempo, 31 Agustus lalu, dikutip dari Majalah Tempo edisi 4 Oktober 2021.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga tak pernah mencantumkan keberadaan Buckley Development dan Smart Property dalam laporan harta kekayaan.

Adapun Gautama sempat menjelaskan kepemilikan Ageless melalui pesan Whatsapp yang dikirim pada 29 September lalu. Namun, dia menghapus sebagian besar jawaban tersebut.

Luhut pertama kali ditunjuk menjadi Presiden Petrocapital dalam rapat yang digelar pada 19 Maret 2007. Dia dipilih bersama dua orang lain dan berkantor di Guayaquil, 400 kilometer sisi barat daya ibu kota Ekuador, Quito. Pertemuan itu juga mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostar International SA menjadi Petrostar-Pertamina International SA.

Dalam dokumen setebal 17 halaman disebutkan perusahaan yang baru berganti nama itu ditugasi memproduksi sekaligus mengangkut produk minyak bumi. Petrostar juga diperintahkan melakukan ekspor impor. Namun, perusahaan itu hanya berusia 3 tahun, dewan direksi membubarkannya pada rapat pemegang saham luar biasa pada Juli 2010.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengonfirmasi kabar bahwa Petrocapital dibentuk di Panama. Menurut Jodi, Luhut hanya menjabat eksekutif Petrocapital selama 3 tahun sejak 2007. Ketika Luhut memimpin, perusahaan itu gagal memperoleh eksplorasi migas yang layak. Jodi membantah kabar bahwa Luhut berkongsi dengan perusahaan minyak milik Pemerintah Indonesia dan mengubah nama perusahaan.

"Ada berbagai kendala terkait dengan kondisi geografis, budaya, dan kepastian investasi sehingga Pak Luhut memutuskan mundur dan berfokus pada bisnis yang ada di Indonesia," kata Jodi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Syahran Lubis

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.