Free

Partisipasi Kuliah RI Rendah, Angkatan Kerja Didominasi Lulusan SMA

Sebagai perbandingan, angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi yang bekerja mencapai 17,8 juta. Tercatat angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi yang menganggur mencapai 959.879 orang.

Redaksi

21 Mei 2024 - 16.28
A-
A+
Partisipasi Kuliah RI Rendah, Angkatan Kerja Didominasi Lulusan SMA

Bisnis, JAKARTA -  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka partisipasi kasar kuliah di Indonesia pada 2023 berada di angka 32,45%.  Angka ini cukup rendah dibanding negara tetangga lainnya seperti Malaysia (43%), Thailand (49%), dan Singapura (91%).


Angkatan kerja di Indonesia pada 2023 masih didominasi oleh lulusan SMA/sederaja mencapai 49,9  juta jiwa atau sekitar 33% dari total angkatan kerja. Sementara itu, angkatan kerja lulusan SMA/Sederajat juga menyumbang angka pengangguran terbesar, yakni mencapai 4,2 juta. 2,4 juta di antaranya bahkan tidak pernah bekerja sebelumnya.


Sebagai perbandingan, angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi yang bekerja mencapai 17,8 juta. Tercatat angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi yang menganggur mencapai 959.879 orang.


Laporan Kementerian Ketenagakerjaan merekam data lain. Hingga Februari 2024 jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 142,18 juta orang, dengan 15,49 juta lulusan diploma IV/S1/S2/S3. Angka ini masih di bawah lulusan SMA dan SMK sebanyak masing-masing 31,33 juta orang dan 18,8 juta orang.


Baca juga: 

OPINI : Pendidikan, Makan Gratis, & Indonesia Emas 2045

Cara Terbaik Kenalkan Anak Pendidikan Agama Ft. Kak Seto

Gaduh Pinjol Pendidikan ITB, Bagaimana Aturan Mainnya?

Soal UKT Mahal, Kemendikbudristek Sebut Kuliah Pendidikan Tersier dan Tidak Wajib


Di sisi lain, tingkat persentase pengangguran terbuka (TPT) tertinggi adalah lulusan SMA dan SMK. Angkanya masing-masing mencapai 8,62% dan 6,73%.


Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Ditjen Diktiristek, Tjitjik Srie Tjahjandarie mengatakan bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) saat ini belum bisa menutup semua kebutuhan operasional. 


Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier, tidak masuk ke dalam program wajib belajar selama 12 tahun. 


"Kita bisa lihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini bersifat pilihan," katanya, saat memberikan keterangan, dikutip Senin (20/5/2024). 


Pemerintah saat ini disebut masih fokus untuk pendanaan pendidikan wajib 12 tahun, dan perguruan tinggi tidak masuk ke dalam prioritas. "Apa konsekuensi karena ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan difokuskan dan diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar," ujarnya. 


Meski begitu, Tjitjik menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. 


Komentar Tjitjik dikritisi oleh sejumlah kalangan termasuk Anggota DPR RI. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyebutkan kendala utama rendahnya angka partisipasi kuliah di Indonesia disebabkan oleh biaya pendidikan yang tinggi. 


“Nah ini ada apa kok sampai ada kenaikan UKT besar-besaran dari perguruan tinggi negeri yang dikeluhkan banyak mahasiswa. Apakah memang ada salah kelola dalam pengelolaan anggaran pendidikan kita atau ada faktor lain?” kata Huda dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/5/2024).


Huda menilai pernyataan Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Tjitjik Sri Tjahjani kurang tepat disampaikan. Terlebih lagi pernyataan beliau disampaikan dalam forum resmi sebagai respon kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi.


“Bagi kami pernyataan tersebut menebalkan persepsi jika orang miskin dilarang kuliah. Bahwa kampus itu elit dan hanya untuk mereka yang punya duit untuk bayar UKT,” pungkas Huda. (Muhammad Nishfi Azriel)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.