Bisnis JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan menjadi Eco Fishing Port atau pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan sebagai upaya mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur yang berlaku mulai 2022.
Survei kelayakan dan kunjungan lapangan telah dilakukan. Sejak Januari 2022 telah dilaksanakan pula appraisal mission proyek Eco Fishing Port dan saat ini dalam proses penyusunan loan agremeent.
“Semoga dapat segera ditandatangani dan proses pembangunan dapat dilakukan akhir tahun," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, Selasa (22/2).
Pembangunan Eco Fishing Port di PPS Belawan di Sumatera Utara dilaksanakan menggunakan mekanisme pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) yang difasilitasi the Agence Française de Développement (AFD).
Dengan konsep Eco Fishing port, fasilitas di pelabuhan perikanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat perikanan. “Selain itu menerapkan standar ketertelusuran hasil tangkapan ikan, dan mutu guna menunjang kelancaran ekspor,” jelas Zaini
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan Henry M. Batubara menyampaikan banjir air rob akibat laut pasang menjadi kendala yang rutin dialami di pelabuhan perikanan. Selain itu, belum optimalnya fasilitas yang ada seperti jalan dan dermaga.
PPS Belawan saat ini menggunakan sebagian lahan PT Perikanan Indonesia (Perindo) tetapi nantinya akan membuka lahan baru dengan dukungan AFD.
“Dengan pengembangan ini, PPS Belawan dapat menampung lebih banyak kapal perikanan yang beroperasi di perairan Selat Malaka,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini menyampaikan dukungannya atas program pengembangan pelabuhan perikanan yang dilakukan KKP. Dia juga meminta agar pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha dapat terus ditingkatkan, termasuk pengelolaan lahan dengan PT Perindo.
"Harus segera diselesaikan, kami akan bahas dalam rapat kerja di pusat nantinya agar mendukung pula program peningkatan kesejahteraan nelayan lainnya," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan pembangunan pelabuhan perikanan menjadi salah satu program prioritas KKP guna mendukung terwujudnya penangkapan ikan terukur.
Kebijakan penangkapan ikan terukur akan memberi efek berganda bagi pembangunan nasional serta mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder dari penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan dan industri perikanan.