.jpg)
Bisnis, JAKARTA — Pembangunan menara base transceiver station atau BTS 4G 4G di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 35T terus dikebut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dengan menggandeng pemerintah daerah.
Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTIMP) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Danny Januar mengatakan instansinya baru saja menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Lahan dengan 35 kabupaten di seluruh Indonesia.
Perjanjian ini akan membantu Bakti dalam membangun BTS 4G di lebih dari 7.904 site di seluruh Indonesia hingga 2022.
Saat ini, Bakti telah menyelesaikan administrasi di 2.816 site atau 67 persen dari target 4.200 site pada 2021. Pandemi Covid-19 dan akses menuju lokasi menjadi hambatan terbesar dalam menggelar jaringan di daerah 3T.
Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTIMP) Bakti Danny Januar mengatakan dari 4.200 site jaringan 4G yang dibangun oleh Bakti pada 2021, sebanyak 3.000 site berada di lahan milik pemerintah daerah.
Dengan penandatanganan ini, Bakti dapat membangun rencana Bakti dalam menggelar BTS 4G di beberapa titik menjadi makin lancar. Pembangunan juga tanpa dipungut biaya apapun.
“Dengan pokok kerja sama pemerintah daerah menyediakan lahan dan menangguhkan pajak bumi bangunan (PBB) atas proyek selama perjanjian,” kata Danny di Jakarta, Senin (13/12/2021).
Danny menjelaskan pembangunan jaringan 4G oleh Bakti bakal banyak terjadi di Papua. Lebih dari 60 persen titik yang akan dibangun oleh Bakti, terdapat di Papua dan Papua Barat.
Sementara itu, Direktur Utama Bakti Anang Latif menjelaskan kolaborasi yang dilakukan Bakti dengan pemerintah daerah berdampak pada ongkos penggelaran jaringan yang lebih terjangkau.
Berbeda dengan operator yang harus mengakuisisi lahan, dalam skema perjanjian tersebut lahan yang digunakan tetap milik pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya menitipkan aset yang akan beroperasi kurang lebih selama 10 tahun.
“Pada 2021 targetnya kami selesai 4.200 kemudian sisanya 3.704 dilakukan pada 2022. Seluruhnya pakai skema pinjam pakai lahan,” kata Anang.
Dia mengatakan dari target 4.200 titik pada 2021, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 67 persen titik. Sisanya sebanyak 1.384 titik atau sekitar 33 persen akan terus dikebut hingga akhir tahun.
Salah satu hambatan yang dihadapi dalam penggelaran BTS 4G di ribuan titik tersebut adalah pandemi Covid-19 yang sempat memuncak pada pertengahan tahun.
Hambatan lainnya adalah kondisi geografis di daerah 3T yang terjal dan sulit dijangkau.
“Kami kejar hingga bisa selesai di akhir tahun ini. Daerah 3T ini sangat susah sekali. Lokasinya terpencil, kemudian tidak ada akses infrastruktur dasar. Jalannya belum ada, begitupun listriknya,” kata Anang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk mempersiapkan infrastruktur digital untuk mengoptimalkan ekonomi digital Tanah Air. Jokowi menargetkan pembangunan infrastruktur digital rampung dalam 2 tahun.
“Saya sudah memberikan target 2 tahun. Kalau lepas dua tahun, sudah kita kedahuluan negara lain,” kata Jokowi.
Dalam mempersiapkan infrastruktur digital, kata Jokowi, Indonesia membutuhkan jaringan serat optik, satelit, BTS, dan lain sebagainya termasuk pangkalan data di hilirnya.
Jokowi kembali menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki waktu 2 tahun menyiapkan untuk menyiapkan itu semua.
“Regulasi-regulasi kita yang terlambat terus. fintech sudah lari, regulasinya belum ada,” kata Jokowi.
Selain infrastruktur, kata Jokowi, pemerintah juga akan menyiapkan masyarakat agar melek dan lebih bijak dalam menggunakan digital.
Dengan hadirnya infrastruktur digital dan masyarakat melek digital maka terbentuk sebuah ekosistem besar digital ekonomi.
“Kemudian yang paling penting adalah SDM. kebutuhan ini sudah kebutuhan besar untuk membangun ekonomi digital,” kata Jokowi.
KESENJANGAN DIGITAL
Pada perkembangan lain terkait dengan pemerataan infrastruktur digital di Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai tarif internet Indonesia masih terbilang mahal.
Hal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan internet di Tanah Air.
Menurut Luhut internet hanya dapat diakses oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi. Luhut tidak menyebutkan nilai ideal untuk tarif internet di Indonesia.
"Kesenjangan internet juga terjadi karena biaya yang mahal, memungkinkan internet hanya bisa diakses mereka yang mampu secara ekonomi,” kata Luhut dikutip dari akun YouTube Jasa Keuangan, Senin (13/12/2021).
Selain itu, kata Luhut, permasalahan lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital adalah akses internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Terdapat lebih dari 12.000 desa yang belum mendapat akses internet 4G. Ditargetkan pada 2022, seluruh desa yang belum terhubung dengan internet, mendapat akses 4G.
“Selain itu rendahnya tingkat kecepatan jaringan juga menjadi kendala dalam menumbuhkan ekonomi digital,” kata Luhut.