Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menargetkan sistem transaksi nontunai jalan tol berbasis multi-lane free flow dapat mulai diterapkan pada 40 ruas tol di Pulau Jawa dan Bali pada akhir 2022.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan pembahasan guna penajaman dan pemutakhiran dari sistem transaksi tol nontunai nirsentuh multi-lane free flow (MLFF).
Sistem transaksi nontunai ini menjadi salah satu inovasi baru melalui sistem pembayaran nirsentuh dengan menciptakan suatu efisiensi, efektivitas, aman, dan nyaman dalam penerapan sistem pembayaran jalan tol di Indonesia.
Rapat Koordinasi antara Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Asosiasi Tol Indonesia (ATI), dan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) telah dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) dengan mengikuti protokol kesehatan ketat pada Jumat (22/10/2021) di Bali dan dihadiri oleh 52 badan usaha jalan tol (BUJT).
Rapat tersebut, seperti dikutip dari laman BPJT, Jumat (29/10/2021), membahas mulai dari regulasi, peraturan, sanksi, dan juga masukan yang diberikan oleh BUJT sehingga diharapkan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh MLFF ini betul-betul matang dan dapat mulai diterapkan pada 40 ruas tol di Pulau Jawa dan Bali pada akhir 2022.
Sistem MLFF ini menggunakan teknologi global navigation satellite system (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi khusus jalan tol di ponsel cerdas. Selanjutnya GPS akan menentukan lokasi yang dideterminasi oleh satelit dan proses map-matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif.
Penggunaan GNSS banyak diterapkan di negara-negara di Eropa Timur termasuk Hongaria. Manfaat lain dari kehadiran sistem transaksi MLFF ini yaitu salah satunya adalah efisiensi biaya operasi dan juga meminimalkan bahan bakar kendaraan.
Penerapan waktu transaksi di gerbang tol turun hanya menjadi 0 detik dari kegiatan transaksi gerbang tol dengan uang elektronik sebelumnya yang memakan waktu hingga sekitar 4 detik, jika dilihat terdahulu, waktu transaksi dengan uang kartal adalah sekitar 10 detik lamanya.
Dengan diimplementasikannya sistem ini, maka pembayaran tol tidak lagi perlu berhenti dan kendaraan dapat terus berjalan seperti biasa sehingga tidak ada lagi antrean pada gerbang tol dan mempersingkat waktu tempuh dan efisien.
pada Senin (15/3/2021), BPJT telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT RITS sebagai badan usaha pelaksana terkait dengan pembangunan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh berbasis MLFF.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ditunjuk sebagai penanggung jawab proyek kerja sama pembangunan sistem tersebut. Adapun, pembangunan sistem MLFF dinilai sebagai salah satu inovasi baru dalam sistem pembayaran jalan tol di dalam negeri.
"Melalui dukungan Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hari ini bisa berjalan dengan lancar pelaksanaan penandatanganan kerjasama. Yang terpenting, milestone pelaksanaan kerjasama ini adalah mulai dari kerja keras kita semua," kata Kepala BPJT Danang Parikesit melalui keterangan resmi, Selasa (16/3/2021).
Danang berharap agar ada komitmen dan manajemen kerja yang kuat dalam pembangunan sistem MLFF tersebut. Seperti diketahui, Proyek MLFF merupakan teknologi transaksi tol nontunai nirsentuh dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem transaksi dan pelayanan di jalan tol.
Chief Representative Roatex Musfihin Dahlan mengatakan bahwa penandatanganan PKS tersebut merupakan sebuah batu loncatan. Menurutnya, penerapan sistem MLFF dalam sistem pembayaran jalan tol nasional akan membuat industri jalan tol nasional semakin menguntungkan.
Nilai Investasi proyek MLFF adalah sebesar Rp4,4 triliun dengan masa konsesi sekitar 9 tahun sejak masa komersialisasi.