Bisnis, PALEMBANG — Pemerintah mendorong keterlibatan investasi swasta untuk membangun infrastruktur dasar di daerah lantaran kemampuan fiskal APBN maupun APBD yang terbatas. Namun, pemerintah daerah diharapkan bisa mengemas potensi dan peluang investasi yang dapat menarik minat investor.
“Pemda harus mulai memikirkan mana aktivitas [pembangunan] yang bisa bekerja sama dengan swasta, termasuk infrastruktur dasar,” kata Direktur Perencanaan Infrastruktur Kementerian Investasi/BKPM Moris Nuaimi saat menghadiri Forum Bisnis Investasi Infrada Sumsel 2021, Kamis (28/10/2021) pemerintah
Dia memaparkan investasi di bidang infrastruktur dasar itu mencakup, yakni jalan, jembatan, air minum, listrik dan lainnya.
Moris mengemukakan bahwa saat ini skala prioritas untuk pendanaan yang bersumber dari APBN maupun APBD diarahkan untuk perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, alih-alih pembangunan infrastruktur. Hal itu tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda Tanah Air.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah telah menyiapkan skema kerja sama dengan swasta, yakni melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Bahkan, jika memungkinkan, terbuka pula peluang untuk investasi murni dari swasta bagi pembangunan infrastruktur di daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa investasi menjadi sangat penting untuk pembangunan mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.
Namun, saat ini perlu diubah pola pikir dari para penyelenggara pemerintah yang menganggap investasi itu hanya berorientasi pada pendapatan asli daerah (PAD).
“Orientasinya jangan ke PAD saja, tetapi juga bagaimana sirkulasinya, perputaran arus investasi itu untuk ekonomi dan masyarakat daerah,” katanya.
Gubernur menilai perizinan pun perlu dipermudah bagi para pelaku usaha. Tidak hanya pada saat mereka datang, tetapi juga ketika sudah operasional.
Kesulitan investasi itu, kata dia, kadang membuat para investor ini memilih hengkang, bahkan pindah ke luar negeri.
"Dan ini sudah banyak contoh perusahaan besar yang keluar dari indonesia dengan berbagai alasan," katanya.
Deru membeberkan berbagai faktor yang menyebabkan hengkangnya para investor itu mulai dari perizinan yang sulit, harga bahan baku yang tinggi dan tidak kompetitif, upah buruh, dan faktor lainnya.
"Semua investasi masuk memang profit, tapi perlu berkelanjutan dan itu bisa ada pada pelayanan [perizinan]. Jangan lagi ada kata, ya, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah?” ujarnya.
Gubernur mencontohkan masalah investasi di Sumsel seperti izin pertambangan seperti galian C yang semua berada di pusat. Ketika ada masalah pemda tidak bisa berbuat karena tidak ada perwakilan pusat yang bisa mengatasinya di daerah.