telekomunikasi

Bisnis, JAKARTA &mdash; Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal mengatur pedoman penetapan tarif batas atas dan bawah bagi operator seluler.&nbsp;Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi menjelaskan pedoman penetapan tarif, berbeda dengan regulasi tarif. Saat ini,&nbsp;proses penyusunan pedoman masih berlangsung.&quot;Pedoman untuk menghindari penerapan tarif yang mengganggu kepentingan masyarakat umum dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat,&quot; kata Dedy&nbsp;saat dihubungi, Rabu (5/1/2022).Menurutnya, dengan pedoman penetapan tarif batas atas dan batas bawah, penerapan tarif di industri telekomunikasi tetap wajar.Dengan tarif yang wajar, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, keberlangsungan layanan&nbsp;opertor dan perlindungan konsumen dapat terus dijaga.&nbsp;&quot;Masyarakat mendapatkan layanan dengan kualitas yang terbaik,&quot; kata Dedy.Dedy menyebut pemerintah masih membahas&nbsp;mengenai pengumpulan data biaya penggelaran dan operasional jaringan penyelenggara telekomunikasi.Kemenkominfo berharap melalui diskusi tersebut para penyelenggara telekomunikasi dapat menyampaikan pandangannya serta lebih memahami ketentuan yang disusun dalam pedoman tersebut.Pengaturan tarif batas atas dan batas bawah layanan telekomunikasi dinilai perlu jika kondisi industri memburuk. Perang harga yang berkepanjangan terjadi, padahal keuangan perusahaan telekomunikasi tidak cukup baik.&nbsp;Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan hingga saat ini tidak ada yang mengetahui penarifan layanan data, sementara layanan suara dan pesan (voice dan SMS) sudah ada.&nbsp;Dengan kondisi tersebut, &nbsp;tidak diketahui apakah layanan yang diberikan terlalu murah atau terlalu mahal. Pengaturan batas atas dan batas bawah tarif data dapat dilakukan jika harga layanan telah diketahui dan persaingan tidak berjalan baik. &nbsp;&ldquo;Pengaturan tarif layanan data bila kompetisi berjalan sempurna, tidak perlu ada, tetapi bila tidak berjalan baik maka diperlukan,&rdquo; kata Heru.&nbsp;Selain itu, Mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2006&mdash;2012 itu berpendapat tarif layanan tidak harus murah, tetapi terjangkau.&nbsp;Dengan harga terjangkau konsumen tetap mendapat layanan berkualitas, dan operator mendapat margin cukup untuk mengembangkan jaringan dan memberikan layanan.&nbsp;Sementara itu, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Effendi mengatakan pengaturan tarif batas atas dan batas bawah sudah tepat.&nbsp;Ridwan yang pernah menjabat sebagai anggota BRTI periode 2009&mdash;2015 menuturkan masyarakat memerlukan layanan telekomunikasi yang berkualitas.&nbsp;Pengaturan tarif dilakukan untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan sekaligus membangun kompetisi yang sehat. &nbsp;&ldquo;Pengaturan tarif untuk industri yang berkelanjutan,&rdquo; kata Ridwan.<img src="https://assets.bisnisindonesia.id/1641383412609_84_blob" style="width: 800px;" class="fr-fic fr-dib">PERATURAN TURUNAN&nbsp;Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, Kemenkominfo sedang peraturan turunan mengenai tarif batas atas dan batas bawah.&nbsp;Kemenkominfo menyusun Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 (Penetapan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.&nbsp;Dalam draf tersebut disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi menetapkan sendiri besaran tarifnya berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana pada Permenkominfo No. 5/2021.&nbsp;Formula tarif tersebut terdiri dari komponen biaya pokok, komponen biaya pendukung, dan komponen keuntungan. Dari formula tersebut dapat diketahui tarif yang ditetapkan terlalu rendah atau terlalu tinggi.&nbsp;Salah satu pengujian indikasi penerapan tarif terlalu tinggi pada wilayah tertentu, dapat dilakukan dengan membandingkan tarif efektif dengan penjumlahan biaya total penyediaan layanan dengan keuntungan.&nbsp;Penerapan tarif terlalu tinggi regional ditunjukkan dengan tarif efektif yang lebih besar daripada penjumlahan biaya total penyediaan layanan dengan keuntungan (tarif efektif &gt; biaya total penyediaan layanan + keuntungan).&nbsp;Kemudian, Pengujian penerapan tarif terlalu rendah dilakukan dengan membandingkan tarif efektif dengan biaya pokok penyediaan layanan.&nbsp;Dalam hal hasil pengujian diperoleh tarif efektif kurang dari biaya pokok penyediaan layanan (tarif efektif &lt; biaya pokok) maka dapat disimpulkan sebagai perilaku penerapan tarif terlalu rendah karena beban biaya pokok penyediaan layanan tidak dapat ditutupi oleh tarif efektif.Menanggapi rencana pemerintah, operator telekomunikasi tidak akan banyak mengubah rencana penarifan layanan pada tahun ini. Mereka menjaga keseimbangan antara tarif yang terjangkau dan kesehatan perusahaan.&nbsp;Group Head Corporate Communication XL Axiata Tri Wahyuningsih mengatakan pada tahun depan penarifan layanan tidak jauh berbeda dengan tahun ini.&nbsp;Tarif layanan pada tahun ini tetap akan mengacu pada kalkulasi untuk menciptakan keseimbangan antara tarif yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan kesehatan perusahaan.&nbsp;&ldquo;Penyediaan tarif tetap menjamin pendapatan perusahaan tetap tumbuh dan meraih profitabilitas,&rdquo; kata Ayu.&nbsp;Sementara itu, Indosat Ooredoo Hutchison yang baru saja beroperasi, juga tidak banyak melakukan perubahan tarif layanan. &nbsp;SVP Head of Corporate Communication PT Indosat Tbk. (ISAT) Steve Saerang mengatakan dengan bergabungnya PT Indosat Tbk. dan PT Hutchison 3 Indonesia menjadi Indosat Ooredoo Hutchison, belum diketahui apakah membuat harga layanan menjadi makin terjangkau.&nbsp;Layanan Indosat dan layanan Tri saat ini masih berjalan normal. Penarifan juga tidak berubah dengan bergabungnya kedua perusahaan.&ldquo;Saya belum dapat komentar karena pricing&nbsp;nya masih sama untuk saat ini,&rdquo; kata Steve.&nbsp;Steve menuturkan perubahan paling dekat yang akan dirasakan oleh pelanggan Tri dan Indosat adalah nelpon gratis selama 1 bulan. Hingga 3 Februari 2022, pelanggan Tri dapat menelpon pelanggan Indosat, begitupun sebaliknya, tanpa dikenakan tarif.&nbsp;Steve menambahkan produk Tri dan Indosat tetap akan berjalan setelah Indosat Ooredoo Hutchison beroperasi. Merger kedua perusahaan akan saling menguatkan produk yang sudah ada.&nbsp;&ldquo;Masing-masing memiliki daya tarik dan segmentasi,&rdquo; kata Steve.&nbsp;President Director Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan sebagai perusahaan telekomunikasi seluler terbesar kedua di Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bersaing dan memberikan nilai lebih bagi semua pemangku kepentingan.&nbsp;&quot;Indosat Ooredoo Hutchison berada di posisi yang lebih kuat menjadi pemain penting dalam ekosistem 5G dan transformasi digital bangsa,&quot; kata Vikram.

Dengan tarif yang wajar, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, keberlangsungan layanan opertor dan perlindungan konsumen dapat terus dijaga.

Pemerintah Matangkan Pedoman Batasan Tarif Operator Seluler

Melalui Operasi Truthful Promise, Iran memberi pelajaran ke Israel sebagai agresor yang telah mencabik-cabik kedaulatannya. Namun, operasi itu kini menjadi kekhawatiran global akan datangnya Perang Dunia III. Jika salah melangkah, konflik di kawasan ini bisa membawa konsekuensi yang sangat merusak.

‘Balas Dendam’ Iran dan Ancaman Perang Dunia III

Sebagian besar belanja Pertamina selama ini menggunakan mata uang dolar AS, sementara mayoritas pendapatan perseroan berbentuk rupiah.

Ketar-Ketir Bisnis Pertamina di Tengah Gejolak Rupiah

ITMG untuk tahun buku 2023 menetapkan pembagian dividen senilai total US$325,21 juta atau setara Rp5,15 triliun. Jumlah tersebut mencerminkan dividend payout ratio sebesar 65% dari laba bersih yang diakumulasikan pada tahun lalu. 

Jadwal Pembagian Dividen ITMG 2024, Cum Dividen Hari Ini!

Penjualan baterai EV global pembuat baterai pada 2023 adalah 865 GWh, senilai US$132 miliar dalam hal ukuran pasar (berdasarkan kemasan).

Daftar 10 Pabrikan Baterai EV dengan Penjualan Terbesar 2023

Pemerintah mencermati kondisi APBN agar dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai shock absorber guna meredam dampak kenaikan harga minyak global akibat konflik Iran dan Israel.

Masih Ada Waktu Kalibrasi Subsidi Energi Akibat Konflik Iran vs Israel

Pemerintah akan memindahkan sebanyak 16.990 orang ASN, TNI, dan Polri pada tahap pertama di 2024. ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang tersebut terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personil.