Free

Pemerintah Punya Utang Rp300 Miliar, Aprindo Tagih Segera Bayar

Aprindo menagih pemerintah untuk segera membayarkan utang sebesar Rp300 miliar terkait penjualan minyak goreng murah pada Januari 2022.

Jaffry Prabu Prakoso

26 Sep 2022 - 17.18
A-
A+
Pemerintah Punya Utang Rp300 Miliar, Aprindo Tagih Segera Bayar

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menagih pemerintah untuk segera membayarkan utang sebesar Rp300 miliar terkait penjualan minyak goreng murah pada Januari 2022.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan bahwa saat itu Aprindo diberi tugas oleh pemerintah untuk menjual minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter, meski harga keekonomian minyak goreng sekitar Rp16.000-Rp20.000 per liter.



Seorang pengunjung memilih minyak goreng kemasan di Supermarket GS, Mal Boxies123, Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/12/2021). /Antara Foto-Arif Firmansyah-tom.\r\n



Utang yang belum dibayarkan tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri ritel. Pasalnya, menurut Roy, dana tersebut akan digunakan untuk melakukan ekspansi oleh pelaku usaha.

“Lewat pembayaran ini kita tidak hanya bisa bertahan tapi juga bisa ekspansi lagi di saat pandemi yang sudah mulai menurun. Kita sangat berharap karena ini tidak bicara kepada satu peritel tapi seluruh peritel yang sudah berkontribusi dan berkomitmen konkret ketika Januari melakukan satu harga dari pemerintah,” kata Roy saat ditemui di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Minggu (25/9/2022).

Roy mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab belum dibayarkannya utang tersebut. Dia menyebut setidaknya ada tiga lembaga yang terkait utang tersebut yaitu Kemendag, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Sucofindo.


Baca juga: Pekerjaan Rumah Mendag Zulhas Selanjutnya Setelah Minyak Goreng


Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan meminta audiensi agar hutang tersebut segera bisa diterima peritel.

“Untuk itu kami berharap banyak signifikan dengan Kementerian Perdagangan dan instansi terkait misalnya BPDPKS kemudian verifikator dari Sucofindo. Ini kan sudah satu semester atau 6 bulan lebih belum jelas,” ujarnya.

Dia merinci utang Rp300 miliar tersebut untuk membayarkan selisih harga minyak goreng Rp3.260 per liter. Pasalnya, peritel diwajibkan menjual minyak goreng sesuai HET Rp14.000, sedangkan harga keekonomian Rp17.260 per liter. 

Dengan kata lain, pengusaha ritel yang membeli minyak goreng otomatis merugi karena harus menjual Rp14.000 per liter.

"[Selisih yang dibayarkan] dari Rp17.260 dari harga keekonomian, jadi memang kami rugi," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan seluruh ritel modern yang menjadi anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter.


Baca juga: KPPU akan Sidang 27 Perusahaan Minyak Goreng


Pada 18 Januari 2022, Menteri Perdagangan (Mendag) saat itu Muhammad Lutfi menyebut pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar ritel selama enam bulan bagi masyarakat.



Warga memperlihatkan minyak goreng kemasan saat peluncuran minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta



Kemudian, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14.000 pada Maret 2022.

Setelah itu, harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium mengikuti mekanisme pasar. Saat ini, pemerintah hanya mengatur HET minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter. (Indra Gunawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.